Sebelum Jadi Tersangka, Mensos Sempat Minta Dana Bansos Diawasi KPK
Kini Juliari diduga terima suap untuk program dana bansos
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Sebelum dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sempat meminta kepada lembaga antirasuah agar ikut mengawasi tata kelola dan penyaluran bantuan sosial di masa pandemik. Hal itu disampaikan oleh Juliari pada 9 September 2020 di Gedung Merah Putih KPK.
Ia bahkan mengatakan pengawasan dari komisi antirasuah dinilai penting karena besarnya nominal dana yang dikelola oleh Kementerian Sosial yakni mencapai Rp127 triliun. Sementara, total dana anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp203 triliun.
"Sesuai perintah Presiden dalam rangka penyerapan anggaran, tentunya kami sangat ingin diberikan pendampingan dari semua teman-teman yang mengawal program pemerintah, tentu di antaranya KPK. Kami tentu berharap KPK memberikan bimbingan dan juga teguran jika ada hal yang perlu kami perbaiki," ungkap Juliari, tiga bulan sebelum ia dijadikan tersangka penerima suap oleh KPK.
Dalam pertemuan dengan pimpinan KPK, Menteri dari PDI Perjuangan tersebut ikut meminta masukan dari komisi antirasuah agar program-program bansos selama masa pandemik tepat sasaran. Lalu, apa masukan dari komisi antirasuah ketika itu?
Baca Juga: [FOTO] Penampakan Mensos Juliari saat Menyerahkan Diri ke KPK
1. KPK siap mendampingi Kemensos awasi dana bansos melalui aplikasi JAGA Bansos
Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar ketika ikut mendampingi Mensos Juliari memberikan keterangan pers, mengaku institusinya siap mengawasi dana bansos bagi publik. Komisi antirasuah, kata Lili, sudah melakukan pengawasan dengan meluncurkan aplikasi bernama JAGA Bansos. Program tersebut dibuat oleh KPK sehingga publik bisa memberikan pelaporan langsung bila ditemukan penyaluran yang tidak tepat sasaran dan penyelewenangan.
Lili menyebut hingga 4 September 2020 lalu, KPK telah menerima 1.074 keluhan masyarakat terkait penyaluran bansos.
"Yang tertinggi (keluhan ada) di DKI, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Ternyata dari 1.074 itu keluhan yang paling banyak itu hampir mencapai 500 keluhan tentang tidak terima bantuan tapi sudah melakukan pendaftaran," kata Lili.
Masukan lainnya yang disampaikan oleh Lili yaitu agar Kemensos terus memperbarui data penerima bansos. Komisi antirasuah menyarankan agar Kemensos menggandeng kementerian dan lembaga lainnya untuk memvalidasi data penerima bansos valid.
"Kami berikan masukan paling tidak tentang validasi data sangat penting, untuk jumlah penerima bantuan. Validasi data utama untuk menghindari atau minimalisir keluhan tersebut," ujarnya.
Baca Juga: [WANSUS] Mensos Juliari: Diminta Jadi Menteri, Saya Gak Terlalu 'Wow'