Dorong Referendum, Peneliti BRIN Ungkap Kesalahan Proyek IKN
Peneliti BRIN juga membeberkan kesalahan proyek IKN
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Peneliti Klaster Riset Ekonomi Politik dan Isu-Isu Strategis Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Agus Rubianto Rahman, memaparkan tentang politik energi dan masalah pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
Dia menilai pembangunan IKN signifikan dari segi jarak dan waktu, karena itu perlu dilakukan referendum pada masyarakat Indonesia.
“Harus ada referendum untuk menentukan kita pindah atau gak,” kata Agus dalam diskusi Indonesia’s Political Outlook 2024 yang bertema “Disrupsi Demokrasi dan Tantangan Kepemimpinan Nasional dan Global" di Gedung Widya Graha, Jalan Gatot Subroto No. 10, Jakarta Selatan, Selasa (16/1/2024).
Baca Juga: Pulang dari Brunei, Jokowi Bawa Oleh-oleh Investasi IKN Rp7 Triliun
1. Signifikansi pembangunan IKN
Agus mengatakan IKN terletak di wilayah tengah Indonesia (Wita), sehingga terdapat selisih waktu dengan barat (WIB) dan timur (WIT) hanya sekitar satu jam dibanding dengan ibu kota sekarang di wilayah barat.
“Sekarang Indonesia timur bedanya dua jam, kasihan orang-orang Indonesia timur,” ucap dia.
Berdasarkan garis provinsi paling kanan dan kiri Indonesia, jarak Provinsi Papua ke IKN mencapai 2.600 km, sedangkan jarak provinsi DI Aceh sebesar 2.400 km.
Baca Juga: IKN Dibangun dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Efisien