TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Jokowi: Komunikasi soal Vaksin Jangan Sampai Dipelintir, Nanti Demo

Jokowi tidak ingin berakhir seperti demo UU Cipta Kerja

Presiden Jokowi memberi sambutan untuk Hari Habitat Dunia Tahun 2020 (Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo meminta menterinya untuk menyiapkan komunikasi publik yang baik tentang vaksin COVID-19. Jokowi mengaku tak ingin masalah vaksin sampai dipelintir oleh pihak-pihak tertentu lantaran informasi yang tidak jelas.

"Prosesnya seperti apa, siapa yang pertama disuntik terlebih dulu, kenapa dia, harus dijelaskan betul ke publik, proses-proses komunikasi publik ini yang betul-betul disiapkan," ucap Jokowi dalam rapat terbatas yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Senin (19/10/2020).

"Siapa yang gratis, siapa yang mandiri, harus dijelasin harus detail jangan dihantam oleh isu, dipelintir, kemudian kejadiannya bisa masyarakat demo lagi karena memang masyarakat sekarang ini dalam posisi yang sulit," lanjut dia lagi.

Baca Juga: Ternyata Ini Sebab Vaksin SARS dan MERS Belum Ada, Tapi COVID-19 Sudah

1. Jokowi ingin sosialisasi vaksin berjalan dengan baik agar tak berakhir seperti UU Cipta Kerja

Presiden Jokowi memberikan keterangan pers soal UU Cipta Kerja (Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Mengenai vaksin, Jokowi meminta menterinya untuk tidak tergesa-gesa mengambil keputusan. Ia juga meminta sosialisasi vaksin disampaikan dengan baik kepada publik agar jelas semuanya.

"Vaksin ini saya minta jangan tergesa-gesa, karena sangat kompleks, menyangkut nanti persepsi di masyarakat kalau komunikasinya kurang baik bisa kejadian seperti UU Cipta Kerja ini," kata Jokowi.

2. Jokowi minta disiapkan komunikasi publik yang baik soal vaksin halal dan haram

Ilustrasi vaksin COVID-19 (IDN Times/Arief Rahmat)

Mantan Wali Kota Solo itu kemudian memerintahkan jajarannya untuk menyiapkan komunikasi publik yang baik soal vaksin. Terutama terkait masalah halal dan haramnya.

"Terutama yang berkaitan halal dan haram, berkaitan dengan harga, berkaitan dengan kualitas, berkaitan dengan distribusi seperti apa, meski tidak semuanya harus kita sampaikan ke publik, harga ini juga tidak harus kita sampaikan ke publik," jelasnya.

Baca Juga: Jokowi: Kalau Komunikasi soal Vaksin Gak Baik, Bisa kayak UU Ciptaker!

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya