Revisi UU MD3 Akhirnya Disahkan, Dua Fraksi Walk Out

2. 14 substansi di dalam UU MD3

Ketua Badan Legislasi (Baleg) Supratman Andi Atgas mengatakan di dalam sidang paripurna bahwa revisi UU MD3 memiliki 14 substansi, yaitu:

• 1. Penambahan pimpinan MPR DPR dan DPD serta penambahan wakil pimpinan MKD.
• 2. Perumusan kewenangan DPR dalam bahas RUU yg berasal dari presiden dan DPR maupun diajukan oleh DPD. 
• 3. Penambahan rumusan tentang pemanggilan paksa dan penyanderaan terhadap pejabat negara atau warga masyarakat secara umum yang melibatkan kepolisian.
• 4. Penambahan rumusan penggunaan hak interpelasi, hak angket, hak mengatakan pendapat kepada pejabat negara.
• 5. Menghidupkan kembali badan akuntabilitas keuangan negara
• 6. Penambahan rumusan tantang kewenangan dalam Baleg dalam penyusunan RUU tentang pembuatan lampiran kinerja inventarisasi masalah di bidang hukum.
• 7. Perumusan ulang terkait tugas dan fungsi MKD.
• 8. Penambahan rumusan kewajiban mengenai laporan hasil pembahasan APBN dalam rapat pimpinan sebelum pengambilan keputusan pada pembicaraan tingkat 1.
• 9. Pembahasan rumusan mekanisme pemanggilan WNI atau orang asing secara paksa dalam hal tidak memenuhi pemanggilan panitia angket.
• 10. Penguatan hak imunitas anggota DPR dan pengecualian hak imunitas 
• 11. Penambahan rumusan wewenang tugas DPD dalam pantau dan evaluasi raperda dan perda.
• 12. Penambahan rumusan kemandirian DPD dalam rumusan anggaran.
• 13. Penambahan rumusan Badan Keahlian Dewan (BKD).
• 14. Penambahan rumusan mekanisme pimpinan MPR DPR dan alat kelengkapan dewan hasil pemilu 2014 dan ketentuan mengenai mekanisme penetapan pimpinan MPR DPR dan KD setelah Pemilu 2019.

“Demikian pokok-pokok substansi perubahan dan beberapa catatan hasil RUU perubahan kedua tentang MD3 yang dapat kami sampaikan,” jelas Supratman.