TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

PSI Kritik Pedas Pernyataan Anies Selesaikan Banjir dengan Cepat

Banjir cepat surut disebut bukan prestasi

Ilustrasi bendera PSI (psi.id)

Jakarta, IDN Times - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Justin Adrian Untayana menegaskan, penanganan banjir yang dilakukan Pemprov DKI di bawah komando Gubernur Anies Baswedan tidak pernah ada kemajuan yang berarti.

"Seperti yang sudah sering saya katakan selama tiga tahun terakhir, bahwa penanganan permasalahan banjir di Jakarta di masa Bapak Anies tidak akan pernah mengalami kemajuan yang berarti," ucapnya kepada wartawan, Rabu (5/10/2022).

Menurutnya, banjir lokal yang diakibatkan oleh curah hujan kemarin dapat disimpulkan bahwa Jakarta bermasalah dalam hal “tampung-alir” air, dalam rangka menghadapi curah hujan. 

"Karena buruknya tata kota dan jenis tanah DKI yang minim daya serap, maka mengandalkan serapan air ke tanah semata jelas tidak memungkinkan, karena kecepatan dan kapasitas serapnya tentu sulit untuk dapat mengimbangi curah hujan yang cenderung naik, akibatnya genangan atau luapan adalah konsekuensi logisnya," jelas dia.

Baca Juga: Hujan Deras Guyur DKI Jakarta, Belasan RT Terendam Banjir

1. Banjir cepat surut bukan prestasi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertolak dari Balai Kota DKI Jakarta Pusat ke kediamannya dengan bersepeda pada Rabu (2/6/2021) (Instagram/@Aniesbaswedan)

Dia juga mengaku kontra dengan Anies, apabila menjadikan akselerasi surut air menjadi target atau sebuah prestasi yang dibanggakan. Sebab, menurut Justin, genangan yang tingginya 50 cm selama beberapa menit sudah bisa masuk ke rumah warga.

"Saya tidak setuju kalau kecepatan surut seolah menjadi target/prestasi yang dibanggakan, karena genangan yang tingginya hanya 50cm selama beberapa menit sekalipun sudah bisa merusak kendaraan-kendaraan warga, atau memasuki rumah-rumah warga, bahkan membasahi karpet rumah ibadah di tempat-tempat tertentu. Sehingga genangan juga menimbulkan kerugian materiil terhadap masyarakat DKI," tegasnya.

Bahkan, Justin mengatakan, tidak adil bila pemerintah cuma peduli dengan tarikan pajak kendaraan dan PBB warga saja, tanpa mempedulikan kerugian warga yang diakibatkan oleh ketidakefektifan kinerja Pemprov dalam menghadapi curah hujan. 

"Jadi, menurut saya, bilamana dengan total ABPD selama 5 tahun Pak Anies menjabat yang berkisar Rp 400-an triliun hanya menghasilkan “prestasi” kecepatan surut, maka hal itu terlalu murahan yang dapat diberikan kepada warga DKI Jakarta, karena itu seolah “meniadakan” kerugian material bagi para warga pembayar pajak," jelasnya.

2. Sumur resapan bukan solusi utama

ilustrasi sumur resapan (IDN Times/Aryodamar)

Justin menambahkan, solusi andalan yang diklaim Anies seperti sumur resapan dan toa, semestinya hanya menjadi supporting sistem saja, bukan menjadi media utama penanggulangan banjir Jakarta. 

Media utama pengendalian banjir DKI dalam menghadapi banjir lokal setidaknya adalah normalisasi untuk sungai-sungai utama, yang harus ada progresnya di setiap tahun, dan pengembangan jaringan mikro atau saluran-saluran air beserta rehabilitasi dan perluasannya, sehingga terintegrasi sepenuhnya sebagai rangkaian media tampung-alir air yang berkapasitas memadai. 

"Air hujan harus dialirkan secepatnya ke laut untuk mengimbangi durasi dan curah hujan yang tinggi, dan sebagai media pendukung/supporting barulah embung, sumur resapan, dll diharapkan turut menangkap air untuk mengurangi beban tampung-alir air di sungai dan jaringan mikro. Tapi, itupun belum termasuk perluasan pipanisasi air bersih yang selama 5 tahun seolah stagnan di rasio 60 persenan, karena eksploitasi air tanah dalam dapat mengakibatkan penurunan permukaan tanah dan secara otomatis dapat menambah titik banjir di Jakarta," kata dia. 

Baca Juga: Imbas Hujan Deras Guyur Jakarta, 80 RT Tergenang Banjir

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya