PSI Sebut Pemprov DKI Belum Maksimal Serap Dana PEN 2022
Diminta agar gunakan sisa dana untuk air bersih
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan, mengkritisi langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang tidak maksimal dalam menyerap anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2022.
Pemprov DKI Jakarta melakukan Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat untuk pelaksanaan Program PEN sebesar Rp6,3 triliun, dalam penanganan pandemik COVID-19.
Alokasinya, untuk Belanja Daerah sebesar Rp2,6 triliun antara lain untuk pengendalian banjir, layanan air minum, infrastruktur transportasi, transformasi digital, dan pengelolaan sampah.
Baca Juga: Pemerintah Tak Lagi Alokasikan Dana PEN Tahun Depan, Ini Alasannya
Baca Juga: Tersangka Dugaan Suap Dana PEN 2021 Bertambah
1. Anggaran tersebut dinilai tidak maksimal terserap
Sementara itu, untuk pembiayaan daerah dialokasikan sebesar Rp3,7 triliun untuk revitalisasi Taman Ismail Marzuki dan pembangunan infrastruktur Jakarta International Stadium (JIS).
"Dari anggaran tersebut, kami menemukan tidak maksimalnya penggunaan dana untuk Peningkatan Infrastruktur Pengendalian Banjir yang baru terealisasi 87,74 persen, Infrastruktur Transportasi yang baru terealisasi sebesar 71,35 persen, Infrastruktur Pelayanan Air Minum yang hanya terserap 66,66 persen, dan Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Sampah yang hanya terserap 28,26 persen,” jelasnya, dalam keterangan resmi, Rabu (24/8/2022).
"Padahal seperti yang kita semua ketahui saat ini DKI Jakarta masih memiliki banyak masalah lingkungan terutama banjir, akses air bersih, serta polusi yang berasal dari pembuangan terbuka," tambahnya.
Baca Juga: Dana PEN Belum Cair, Proyek Infrastruktur di Kota Manado Terhambat
Baca Juga: Wagub DKI: Sisa Dana PEN untuk Pembebasan Lahan di Bantaran Kali
August juga meminta agar sisa pinjaman dana PEN yang belum terealisasi, bisa diprioritaskan untuk penyediaan layanan air bersih di kampung-kampung prioritas.
"Bukan hanya itu, kami meminta agar sisa pinjaman dana PEN yang belum terealisasikan juga dapat diprioritaskan untuk penyediaan layanan air bersih terutama di kampung-kampung prioritas. Juga peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah," tutupnya.