Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengirimkan surat permohonan informasi publik kepada KPU terkait berbagai masalah Pemilu.
Sejumlah perwakilan dari ICW dan KontraS mendatang langsung Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/2/2024) pagi.
1. Laporan disampaikan terkait kontroversi Sirekap hingga wafatnya petugas KPPS
ICW dan KontraS mengirimkan surat permohonan informasi publik ke KPU terkait berbagai polemik pemilu di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat. (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa) Mereka menilai, berbagai persoalan dan kekacauan muncul ke permukaan publik seperti kesalahan pemindaian data pada Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) yang akhirnya berimplikasi pada kegaduhan, berbagai dugaan kecurangan di hari-H pencoblosan, hingga tingginya angka petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal.
"Beragam masalah tersebut memantik keraguan kami terkait kesiapan KPU RI dalam penyelenggaraan Pemilu 2024," Ketua Divisi Penelitian dan Dokumentasi KontraS, Rozy Brilian Sodik di lokasi.
Baca Juga: KPU Akan Gelar Rapat Pleno Bahas Surat PDIP Tolak Sirekap
2. ICW dan KontraS soroti petugas KPPS meninggal
Petugas KPPS Landak meninggal dunia usai dirujuk ke rumah sakit.(IDN Times/Istimewa). Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Rozy menegaskan, pihaknya menyoroti kasus meninggalnya Petugas KPPS di berbagai daerah. Dia menyebut, merujuk pemantauan, tanggal 21 Februari 2024, angka kematian petugas Pemilu 2024 telah mencapai setidaknya 94 orang, sementara lebih dari 13.000 lainnya tercatat sakit. Jumlah ini pun masih memiliki kemungkinan semakin besar.
Oleh karena itu, ICW dan KontraS meminta agar KPU RI juga dapat terbuka kepada publik menjelaskan langkah antisipatif yang telah dilakukan dan alasan mengapa hal tersebut tidak efektif sehingga fenomena meninggalnya petugas KPPS kembali terulang.
"Lalu berkaitan dengan kecurangan yang terjadi di lapangan, kami pun ingin meminta KPU RI untuk secara transparan membuka datanya kepada publik terkait ketidaknetralan dan kecurangan khususnya yang dilakukan oleh petugas KPPS. Tindak lanjut dan langkah KPU RI juga ditunggu dalam merespon ini, sebab berkaitan dengan kredibilitas dan legitimasi kepercayaan rakyat pada Pemilu," ucap Rozy.
Baca Juga: Polisi Terjunkan 1.758 Personel Jaga Demonstrasi di KPU dan Bawaslu
