TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Sistem Politik Dinasti Bisa Bawa Keuntungan bagi Masyarakat?

Setiap sistem punya kelebihan dan kekurangan

Ilustrasi kampanye (IDN Times/Galih Persiana)

Jakarta, IDN Times - Peneliti Ekonomi Politik dan Pengembangan Wilayah, Hendrawan Saragi menilai bahwa sistem politik dinasti tak selalu dimaknai buruk. Menurut Hendrawan, politik dinasti juga punya kelebihan bagi masyarakat.

Oleh sebabnya Hendrawan mengajak agar berembusnya isu dinasti politik jelang Pilpres 2024 tidak perlu disikapi dengan berlebihan. Mengingat setiap sistem pemerintahan punya kelebihan dan kekurangan.

1. Sistem dinasti dalam kerajaan punya sisi positif

ilustrasi pemilu (IDN Times/Esti Suryani)

Dia mengatakan bahwa sistem dinasti politik tidak hanya dilihat dari segi negatif belaka. Hendrawan menyebut, politik dinasti juga bisa membawa hal positif bagi masyarakat.

"Dinasti politik tidak selalu buruk namun memberikan keuntungan bagi masyarakat," kata dia dalam keterangan kepada IDN Times, Selasa (28/11/2023).

Hendrawan lantas memberikan contoh sistem monarki, di mana seorang raja yang memiliki kekuasaan secara absolut akan mengelola negara dengan baik untuk jangka panjang.

Seperti misalnya dalam soal ekonomi, penguasa dalam sistem monarki akan menghindari hal-hal yang dapat merugikan generasi penerus, seperti menaikkan pajak.

"Menaikkan pajak akan menurunkan produktivitas rakyat dalam jangka panjang sehingga akan dihindari sampai batas tertentu. Dan ada kemungkinan bahwa keturunannya di generasi berikutnya harus bertanggung jawab atas utang yang ditanggung oleh ayah atau ibu mereka sendiri," ucap dia.

Baca Juga: Gibran Jadi Cawapres Dinilai Bukan soal Dinasti, Ada Moral Dilanggar

2. Sistem presidensial cenderung mengesampingkan tanggung jawab

ilustrasi Kerajaan Araucania dan Patagonia (americasquarterly.org)

Hal tersebut berbeda dengan sistem presidensial yang menjabat lima tahunan. Hendrawan menilai, jabatan itu justru berpotensi mengesampingkan tanggung jawab secara pribadi atas pelunasan utang yang telah diciptakannya.

"Ada kecenderungan negara demokratis untuk memiliki utang jauh lebih besar dibandingkan dengan negara-negara yang menganut monarki," tutur dia.

Baca Juga: Survei Indikator Sebut 47,6 Persen Masyarakat Khawatir Politik Dinasti

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya