TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Soal Anggaran Kemiskinan Dipakai Rapat, Pengamat Semprot Menpan RB

Menpan RB diminta segera bikin gebrakan

Ilustrasi kemiskinan (IDN Times/Arief Rahmat)

Jakarta, IDN Times - Pengamat Kebijakan Publik Adib Miftahul mengkritisi pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas, soal anggaran kemiskinan dipakai untuk rapat.

Adib mengatakan, sebenarnya soal efisiensi anggaran dan birokrasi tersebut sudah dikeluhkan Presiden Joko "Jokowi" Widodo, yang dikampanyekan dalam gerakan Revolusi Mental.

'Kalau soal anggaran untuk rapat, efisiensi, ini kan dulu periode pertama Pak Jokowi sudah mengeluhkan hal ini, bagaimana soal efisiensi makanya berujung apda revolusi mental," kata dia saat dihubungi IDN Times, Selasa (31/1/2023).

Baca Juga: Habis buat Rapat, Ini Rincian Dana Program Penanganan Kemiskinan 2022

1. Menpan RB dinilai harus punya gebrakan soal efisiensi birokrasi

Menpan-RB, Abdullah Azwar Anas (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Adib lantas mengkritisi pernyataan Azwar Anas. Menurut dia, seharusnya Menpan RB harus membuat inovasi yang mampu memangkas pemanfaatan anggaran untuk kegiatan birokrasi yang dirasa tak efektif.

"Justru kalau menurut saya Pak Azwar Anas ini sebagai Menpan RB ditunggu inovasinya seperti apa. Kalau dia punya dalam tanda kutip amunisi atau peluru ya bikin saja surat bahwa birokrasi gak boleh studi yang macam-macam, jadi lewat teknologi digital seperti Google saja," ujar dia.

Baca Juga: Menpan-RB: Reformasi Birokrasi Harus Berdampak di Masyarakat

2. Kemenpan RB diingatkan bekerja sesuai visi misa presiden

Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Adib juga mengatakan, pernyataan dari Azwar Anas seakan justru mengkritisi jajarannya di Kemenpan RB yang harusnya mampu membuat birokrasi pemerintahan berjalan dengan mengedepankan efisiensi.

"Masuknya Azwar Anas ini ke kabinet dia harus punya sebuah perubahan atas mengawal revolusi mental itu. Bagaimana birokrasi itu punya efisiensi dalam anggaran, bagaimana capaian kerja itu sesuai visi misi presiden," beber dia.

"Kalau dia hanya sekadar seolah dalam tanda kutip menyalahkan seperti itu saya kira semua orang juga bisa, justru yang ditunggu terobosan apa yang harus dilakukan Menpan-RB, ini kan belum kelihatan," lanjut Adib.

Salah satu kebijakan efisiensi anggaran dan birokrasi yang bisa di Kemenpan-RB ialah dengan membuat aturan menggelar rapat secara virtual. Rapat secara tatap muka hanya diperkenankan jika pertemuan tersebut penting.

"Kalau mau pakai tangan besi sekalian saja, tidak boleh rapat di luar gedung kecuali mereka betul-betul urgenitas tertentu, menteri ketemu DPR misalnya bisa lewat virtual, ini cerdas ketika dia bisa mengamankan anggaran itu kan lebih cerdas," kata Adib.

Baca Juga: Heboh Anggaran Kemiskinan Rp500 T Habis untuk Rapat, Mensos Buka Suara

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya