Analis: Meski Hasto 'Dikerjai' Belum Tentu Bisa Pengaruhi Sikap PDIP
Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (10/6/2024) terkait dugaan suap terhadap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) oleh Harun Masiku. Status hukumnya pada hari ini masih sebagai saksi.
Tetapi, penyidik sudah menyita beberapa barang milik Hasto yaitu tas, catatan dan telepon seluler. Kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy, menduga isu terkait Harun Masiku sengaja dinaikkan di tahun politik.
Analis politik dari Universitas Padjajaran, Kunto A. Wibowo, mengatakan persepsi dari tim kuasa hukum Hasto tak sepenuhnya keliru. Sebab, keberadaan Harun Masiku terus menjadi misteri sejak lima tahun lalu. Apalagi, komisi antirasuah saat ini tengah menjadi sorotan lantaran mantan ketuanya juga terjerat kasus korupsi dan sudah berstatus tersangka.
"Reputasi KPK saat ini sekarang di kepemimpinan ini, ada problem etik dan tak bisa steril dari pengaruh politik. Jadi, itu yang menyebabkan muncul persepsi publik apa yang dilakukan oleh KPK hari ini kepada Hasto patut dipertanyakan. Diduga kuat lembaga hukum digunakan untuk menggebuk lawan politik," ujar Kunto ketika dihubungi oleh IDN Times melalui telepon pada Senin (10/6/2024).
Tetapi, di sisi lain, kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) dengan tersangka Harun Masiku, tergolong kasus besar. Sehingga, tidak heran bila ada sebagian yang tak mempermasalahkan Hasto dimintai keterangan oleh penyidik KPK. Hasto dimintai keterangan karena Harun adalah kader PDIP ketika ditetapkan sebagai tersangka.
1. Tidak tertutup kemungkinan Hasto bisa alami nasib yang sama dengan SYL
Lebih lanjut, Kunto menilai penguasa bisa saja menggunakan kasus hukum yang membelit Hasto untuk membuat karier politiknya tamat. Tak tertutup kemungkinan apa yang menimpa Syahrul Yasin Limpo (SYL) bakal dialami oleh Hasto.
Partai Nasional Demokrat (NasDem) diduga dibidik oleh penguasa lantaran mengusung Anies Baswedan sebagai capres di pemilu 2024. Sementara, Anies dianggap sebagai simbol yang akan mengubah program yang telah dijalankan.
"Sangat mungkin (Hasto ikut mengalami yang dilalui SYL). Apalagi Pak Jokowi masih berkuasa hingga Oktober mendatang. Toh, teman-temannya di PDIP juga pada tiarap dan tak ada yang berani membela," katanya.
Biasanya, kata Kunto, PDIP akan lantang bersuara bila terjadi praktik tebang pilih dalam penegakan hukum. "Tapi, sepertinya ini sepi-sepi saja," imbuhnya.
2. Sikap PDIP belum tentu akan berubah meski Hasto 'dikerjai'
Kunto juga menyebut sikap politik PDIP belum tentu berubah meski Hasto selaku sekjen diduga sedang 'dikerjai'. Hingga saat ini, PDIP belum menyatakan sikap akan bergabung ke pemerintahan mendatang.
Seandainya status hukum Hasto berubah dan ditahan oleh komisi antirasuah, akan ada pihak lain yang menggantikan posisi Hasto. Selain itu, di PDIP sendiri juga terdapat banyak faksi.
"Kalaupun Hasto 'dikerjai' secara politik baik lewat Polda Metro Jaya atau KPK, tidak dengan serta merta mempengaruhi sikap PDIP dan berbalik haluan. Saya menduga PDIP akan pegang kartu AS-nya hingga Pak Jokowi turun," kata Kunto.
Namun, hingga kini status Hasto masih sebagai saksi. Pemanggilan Hasto hari ini bukan kali pertama terjadi. Ia juga pernah dipanggil sebagai saksi pada Januari 2020 lalu.
3. Kuasa hukum sebut kasus Harun Masiku selalu diangkat tiap kali Hasto lantang bersuara
Sementara, kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy menduga isu soal Harun Masiku selalu muncul tiap kali Hasto melontarkan kritik ke pemerintah.
"Kami mempunyai grafik di mana ketika Sekjen PDI-Perjuangan menyampaikan kritik, atau autokritik ya, dari proses pilpres kemarin, grafiknya (isu Harun Masiku) itu menaik. Isu ini selalu dinaikin," ujar Ronny di Gedung Merah Putih KPK pada hari ini.
Ia kemudian membeberkan kapan saja isu soal Harun Masiku muncul. Di antaranya sejak April 2023 hingga April 2024. Momen yang berlangsung saat itu adalah persiapan pilpres, kampanye hingga pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kalau kita lihat bulan April pendaftaran pengumuman, kemudian bulan September ini ketika ada di Museum Fatahillah. Kemudian bulan Oktober (2023) ketika ada putusan MK, kemudian ada pendaftaran Saudara Gibran. Kemudian, bulan November ketika ada namanya dugaan kriminalisasi terhadap Mas Butet, Mas Aiman, dan beberapa aktivis," katanya.
Selain diperiksa oleh KPK, Hasto juga dimintai keterangan soal pelaporan terhadap dirinya di Polda Metro Jaya. Hasto dianggap menyebar hoaks dan membuat konten yang menghasut lewat wawancaranya di stasiun televisi swasta.