Ancaman Learning Loss Mengintai Anak Indonesia di Tengah Pandemik

Melansir dari laman The Glossary of Education Reform (https://edglossary.org/), Learning Loss diartikan sebagai kehilangan atau keterbatasan pengetahuan dan kemampuan (skill) secara umum ataupun spesifik atau merujuk pada progres akademis, yang umumnya terjadi karena kesenjangan yang berkepanjangan atau diskontinuitas dalam pendidikan bagi siswa.

Laman tersebut menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan learning loss dapat terjadi, di antaranya liburan musim panas, pendidikan formal yang tertutup, kembali putus sekolah, tahun senior, ketidakhadiran sekolah (bisa karena permasalahan kesehatan) dalam jangka panjang, pengajaran yang tidak efektif, dan perancangan jadwal pelajaran yang tidak terkoordinasi dengan baik.

Pada 16 Maret 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim mengimbau agar pendidik dan peserta didik melakukan Belajar dari Rumah. Langkah ini diambil sejalan dengan arahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo agar masyarakat Belajar, Bekerja, dan Beribadah dari Rumah.

Secara tak langsung, langkah ini membuat sekolah tak bisa secara langsung dan intensif hadir untuk para siswa. Hal ini dirasakan mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD, SMP/sederajat, SMA/sederajat, hingga mahasiswa di Perguruan Tinggi.

Meski pelonggaran terus dilakukan, namun PJJ masih berjalan hingga saat ini. Bahaya PJJ terhadap siswa dan ancaman learning loss nyatanya sudah cukup lama disadari Mas Menteri--begitu Mas Nadiem akrab disapa.

Mendikbud mengakui PJJ berkepanjangan bisa memberi dampak negatif permanen untuk anak. Ada tiga dampak besar yang disebut Mendikbud Nadiem mengancam anak-anak, yakni putus sekolah, penurunan capaian belajar dan juga peningkatan kekerasan terhadap anak serta risiko psikososial.

Nadiem menegaskan PJJ tidak optimal dari sisi pencapaian belajar dan dapat menjadi ancaman dampak negatif kedua bagi seluruh siswa.

"Kesenjangan kualitas antara yang punya akses teknologi dengan yang tidak itu menjadi semakin besar," kata Mendikbud dalam Pengumuman Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 yang disiarkan di kanal YouTube KEMENDIKBUD RI, Jumat, 7 Agustus 2020.

"Kita berisiko mempunyai generasi yang learning loss. Lost generation, di mana akan ada dampak permanen terhadap generasi kita terutama bagi yang jenjang-jenjang lebih muda," ucap dia.

Ancaman learning loss sebagai imbas PJJ ini ternyata sudah disadari cukup lama. Tidak hanya oleh Mendikbud Nadiem, namun juga pihak-pihak lain yang bergerak di bidang pendidikan Indonesia.

Salah satunya oleh Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI), Muhammad Ramli Rahim. Dia menyoroti bagaimana akhirnya Mendikbud Nadiem mengakui akan adanya kesenjangan capaian belajar yang semakin melebar selama pandemik.

“Selain itu terjadi potensi learning loss akibat pembelajar yang tidak efektif dan tidak jelas sasaran dan capaiannya,” ujar Ramli dalam keterangan tertulisnya yang diterima IDN Times pada 20 November 2020.

“Akhirnya PJJ selama satu semester berjalan tak karu-karuan dan bukannya memberi manfaat, malah menimbulkan masalah,” kata Ramli lagi.

Ramli mengingatkan, sejak Mei 2020, IGI sudah mengusulkan tahun ajaran baru digeser hingga Januari, sehingga baik guru dan siswa dapat melakukan persiapan yang lebih baik untuk menghadapi masa pembelajaran di tengah badai pandemik ini.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Pusat Penelitian dan Kebijakan (Puslitjak) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Irsyad Zamjani menyebutkan agenda Kemendikbud sepanjang 2020 terbilang berbeda. Para peneliti diminta untuk merespons krisis kesehatan yang turut melanda dunia pendidikan dan kebudayaan.

“Kita dihadapkan pada potensi learning loss dan risiko naiknya angka putus sekolah,” kata Irsyad dalam keterangan tertulis yang diterima IDN Times pada 4 Desember 2020 lalu. “Kita perlu sekali masukan-masukan dari para peneliti untuk memperkuat perumusan kebijakan dan menavigasi pendidikan dan kebudayaan dalam pandemi ini,” lanjut dia.

Semakin besar ancaman learning loss menimpa anak-anak Indonesia, Menteri Nadiem menyebutkan ada satu solusi yang sudah dipikirkan pemerintah untuk menghadapi problem ini.

"Langkah pertama yang terpenting adalah sekolah-sekolah yang sangat sulit melakukan PJJ harus masuk tatap muka sekolah lagi, itu adalah satu-satunya solusi biar mereka tidak lebih ketertinggalan lagi," kata Mendikbud Nadiem pada diskusi yang disiarkan di kanal YouTube FMB9ID_IKP pada Jumat, 22 Januari 2021 lalu.

Menurut Mendikbud Nadiem, learning loss merupakan suatu hal yang sangat sulit dihindari di situasi PJJ. Dia paham betul bahwa proses adaptasi pada PJJ sangat sulit dan menimbulkan situasi yang kurang optimal.

Nadiem mengakui Kemendikbud belum bisa mengukur berapa besar dampak learning loss yang terjadi. Dia berharap Asesmen Nasional yang akan dilakukan pada September 2021 dapat menjadi dasar penilaian untuk melihat tren learning loss yang terjadi di Indonesia.

Mendikbud Nadiem sendiri sudah mengumumkan, per Januari 2021 sekolah sudah diizinkan melakukan pembelajaran tatap muka. Dia menegaskan pembelajaran tatap muka akan diizinkan namun tidak menjadi kewajiban bagi tiap sekolah dan daerah.

"Pembelajaran tatap muka ini diperbolehkan tidak diwajibkan. Diperbolehkan," ujar Mas Menteri dalam penyampaian hasil penyesuaian Surat Keputusan Bersama Empat Menteri yang dilakukan secara daring pada Jumat, 20 November 2020 lalu.

"Dan keputusan itu ada di Pemda. Kepala Sekolah dan orang tua yaitu komite sekolah," kata dia lagi.

Nadiem juga menegaskan, orang tua masih tetap punya hak untuk memperkenankan pun menolak anaknya ikut menghadiri pembelajaran tatap muka di Januari 2021 mendatang.

Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri terakhir, terdapat penyesuaian yang berkaitan dengan zonasi.

"Perbedaan besar ini dari SKB sebelumnya adalah peta zonasi risiko dari Satgas Covid tidak lagi menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka," ujar Nadiem. "Tapi Pemda yang akan menentukan. Sehingga mereka bisa memilah daerah-daerah dengan cara yang lebih granular, lebih mendetail," kata dia.

Jika pembahasan terkait learning loss selalu dikaitkan dengan pemberlakuan PJJ, Pengamat Pendidikan, Indra Charismiadji justru menyebut bahwa learning loss sebenarnya sudah terjadi di Indonesia sejak sebelum pandemik COVID-19.

"Learning loss di Indonesia itu sudah terjadi jauh sebelum pandemik," ujar Indra saat dihubungi IDN Times via telepon pada Jumat (29/1/2021).

"Jadi cuma selama ini nggak kelihatan karena semuanya terjadi di sekolah dan itu tertutupi dengan ilusi mungkin dengan anak nilainya bagus, ikut bimbel, jadi seakan-akan anak-anak kita itu belajarnya bagus," sambung dia.

Kehilangan kesempatan belajar atau yang disebut sebagai learning loss, menurut Indra bukan terjadi lantaran PJJ yang diberlakukan selama pandemik COVID-19. "Problemnya bukan karena tidak ada tatap mukanya," ujar Indra.

Dia bahkan beranggapan alasan tersebut sebagai kesalahan fatal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang digunakan seolah untuk berlindung dari fakta hasil pembelajaran era saat ini sangat buruk.

"Jadi problem besarnya bukan PJJ-nya, bukan tidak tetap mukanya, tetapi pada dasarnya mutu pendidikan kita sudah buruk," ujar Indra lagi.

Indra menjelaskan, jika menggunakan definisi yang dipakai di luar negeri, learning loss diartikan sebagai fenomena yang terjadi pada anak-anak dari golongan ekonomi menengah ke bawah yang memang tidak punya kemampuan untuk menggunakan dan mengakses gawai dan internet untuk belajar.

"Jadi memang lebih ke aksesnya. Nah konteksnya adalah dalam pandemik ini banyak anak yang memang tidak punya akses terhadap itu. Nah, Learning Loss-nya di sana," ujar Indra.

Koordinator bidang Tata Kelola Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud Winner Jihad Akbar mengatakan, Kemendikbud terus berupaya untuk mengatasi ancaman learning loss yang mungkin terjadi di Indonesia.

Jihad melihat banyak hambatan yang terjadi di samping banyak hal positif dengan pengadaan PJJ. “Yang bisa internet saja, jarak jauh saja, dengan SDM yang masih minim, kemudian kemampuan guru-guru juga untuk pembelajaran jarak jauh masih terbatas, sehingga learning loss pasti terjadi,” ujar Jihad dalam diskusi daring yang diadakan bersama Gerakan Wartawan Peduli Pendidikan pada Kamis (28/1/2021) lalu.

Dia juga menilai, perlu adanya asesmen yang dilakukan untuk melihat lebih rinci mengenai learning loss di Indonesia. “Seharusnya kalau kita mau lihat benar-benar learning loss adalah kita tes sebelum pandemik kemudian kita tes dulu sekarang berapa kekurangannya learning loss-nya,” ujar Jihad lagi.

Namun Jihad juga mengatakan, ditiadakannya Ujian Nasional (UN) di masa pandemik kemarin, membuat data sebelum PJJ tidak ada. Sehingga hasil Asesmen Nasional (AN) yang akan berlangsung September mendatang akan menjadi titik dasar awal bagi Kemendikbud.

Di samping itu, menurut Jihad, Kemendikbud terus memperhatikan bagaimana perkembangan PJJ dan pembelajaran tatap muka lewat data-data yang masuk ke Kemendikbud setiap minggunya.

Hal ini berbeda dengan pandangan Indra selaku pengamat pendidikan. Menurut dia, data UN yang selama ini berjalan, Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI), hingga skor Program for International Student Assesment (PISA) cukup menjadi data Kemendikbud untuk melihat learning loss di Indonesia.

“Hasil Assesment Nasional ini nanti akan sama mengkonfirmasi apa yang ada di PISA, sama apa yang ada di UN, di AKSI, hasilnya akan sama aja. Tapi pertanyaannya ada upaya memperbaiki itu enggak? Kan itu pertanyaan besarnya,” ujar Indra.

“Semuanya kan harus berujung ke pembangunan SDM unggul kan? Bukan hanya menghambur-hamburkan uang rakyat. Jadi kan buat apa kita buat sebuah alat ukur baru kalau kita udah tahu hasilnya akan seperti apa daripada fokusnya alat ukur baru kan mending membenahi,” ujar Indra.

The World Bank membahas mengenai estimasi dampak COVID-19 pada pembelajaran dan penghasilan di Indonesia. Melansir dari lama resmi The World Bank (https://www.worldbank.org), ada beberapa langkah yang dapat dilakukan Indonesia untuk mengatasi learning loss.

Menurut The World Bank, Indonesia dapat memulai dengan minimalisir angka putus sekolah. Fasilitas sanitasi dan cuci tangan lengkap dan berfungsi dengan baik di tiap sekolah.

Identifikasi apa yang masih diingat dan yang dilupakan siswa juga perlu dilakukan. Selain itu harus dipastikan adanya perluas akses internet dan perangkat digital di daerah terpencil.

Sekolah juga dinilai perlu melakukan aturan lewat telepon atau langsung dan menjalankan protokol kesehatan. Hal terakhir yang dapat dilakukan adalah mengevaluasi kualitas materi ajar PJJ dengan rekanan atau partner.