Andika Perkasa Hanya Menjabat Panglima TNI Setahun, Efektif Gak Sih?

03 Nov 2021, 14:51 WIB

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Andika Perkasa ketika mendengarkan pemaparan mengenai evaluasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 (Tangkapan layar YouTube TNI AD)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo resmi menunjuk Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima baru TNI, untuk menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto, Rabu (3/11/2021). Hadi akan memasuki masa pensiun pada awal bulan ini.

Kendati, Andika dinilai tidak akan efektif memimpin TNI. Sebab, pada akhir 2022, ia memasuki masa pensiun.

Analis militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, mengatakan Andika akan memasuki masa pensiun pada Desember 2022. Menurutnya penunjukkan Andika sebagai calon Panglima baru TNI bukan hal mengejutkan. Apalagi bila mengingat kembali beragam manuver yang dilancarkan Andika belakangan ini.

Maka, kini muncul persepsi Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Yudo Margono, bakal menggantikan Andika pada 2022. Tetapi, Fahmi menilai bila opsi itu yang ditempuh maka bisa berisiko bagi organisasi TNI.

"Bila opsi itu yang dipilih maka bisa mengorbankan organisasi TNI, karena kepemimpinan yang berlangsung setahun tidak akan efektif di organisasi mana pun. Bila keduanya diberikan kesempatan satu tahun memimpin TNI, maka malah keduanya tak bermanfaat untuk TNI," ujar Fahmi ketika dihubungi IDN Times melalui telepon, Rabu (3/11/2021).

Apa saja yang bisa dilakukan Andika dalam waktu satu tahun terakhir?

1. Andika harus buktikan janji bakal revisi tes kesehatan untuk penerimaan prajurit perempuan

Anggota korps perempuan TNI sedang bersiap untuk mengikuti apel bersama Korps Prajurit Wanita di Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta pada 21 April 2021 lalu. (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Salah satu janji yang harus ditagih publik ketika nanti Andika menjabat sebagai Panglima TNI adalah, merevisi tes kesehatan saat rekrutmen prajurit perempuan. Kebijakan itu lebih dikenal sebagai penghapusan tes keperawanan.

Sejauh ini, Andika baru mengeluarkan petunjuk teknis (juknis) untuk menghapus tes keperawanan bagi calon prajurit perempuan TNI AD (Kowad) dan calon istri prajurit. Juknis itu diteken pada 14 Juni 2021. Sementara, Mabes TNI belum merilis juknis baru terkait revisi pemeriksaan kesehatan terhadap prajurit perempuan.

"Harus ditagih itu janji bakal menghapus tes keperawanan (di seluruh matra di TNI). Kan hal ini sulit dilakukan bukan karena tidak memiliki komitmen, tetapi ada aturan di tingkat Peraturan Panglima TNI yang harus diubah. Kalau nantinya aturan itu tidak dia ubah, artinya yang disampaikan kemarin sekadar janji saja," ujar Fahmi.

Keputusan Andika menghapus tes keperawanan bagi calon prajurit perempuan di TNI AD dan calon istri prajurit, sempat menuai pujian dari berbagai pihak. Tetapi, dalam sebuah diskusi virtual, Kepala Pusat Kesehatan TNI AD Mayjen Budiman justru menyatakan pemeriksaan genetalia secara eksternal tetap akan diberlakukan. Namun, fungsinya bukan untuk mencari hymen atau selaput dara, tetapi kelainan di bagian alat kelamin.

2. Isu konflik senjata di Papua sulit bisa diselesaikan dalam waktu satu tahun

Ilustrasi Pulau Papua (IDN Times/Mardya Shakti)

Salah satu poin yang kerap disebut anggota DPR mengapa sebaiknya Jenderal Andika Perkasa yang menjabat sebagai Panglima TNI, lantaran lebih paham mengatasi isu kontak senjata di Papua. Namun, Fahmi menilai isu konflik di Papua tidak akan selesai hanya dalam waktu satu tahun.

"Ini kan konflik warisan (sejak Panglima TNI sebelumnya). Isu ini sudah akut dan berlangsung selama puluhan tahun. Masalahnya, beban untuk menuntaskan ini tidak bisa hanya diserahkan ke TNI," kata dia.

Tetapi di sisi lain, kata Fahmi, ini bisa dimanfaatkan Andika untuk membuktikan bahwa ia mampu menuntaskan isu di Papua seperti yang disampaikan sejumlah anggota Komisi I DPR.

"Maka, nanti, bisa jadi ajang pembuktian apakah ia benar-benar mampu mengatasi konflik di Papua," tutur dia.

Fahmi juga mencatat selama ini mantan Komandan Paspampres itu tidak pernah menjanjikan soal penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) bila menghadapi konflik dengan masyarakat sipil.

3. Istana tak mempermasalahkan bila Andika Perkasa hanya menjabat setahun jadi Panglima TNI

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa ketika memberikan instruksi kepada 20 personel Kopassus (Tangkapan layar YouTube Mabes TNI AD)

Sementara, ketika ditanyakan kepada Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, Presiden Jokowi tak mempermasalahkan bila Andika hanya satu tahun menjabat Panglima TNI. Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, usia pensiun perwira TNI paling lama 58 tahun.

Sementara, usia Andika saat ini sudah hampir 57 tahun. Ia akan genap berumur 58 tahun pada 21 Desember 2022. Dengan demikian, Andika hanya akan menjabat Panglima TNI selama 408 hari atau sekitar 1 tahun 1 bulan 13 hari.

"Ya gak apa-apa, kan tetap saja, syarat Panglima TNI itu kan harus (pernah jabat) kepala staf. Kepala stafnya kan sekarang ini kan TNI AU (Angkatan Udara) sudah panglima, jadi pilihannya AD dan AL (Angkatan Laut), Pak Presiden sudah memilih AD," ujar Pratikno di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Ia juga menyebut tak menutup kemungkinan Panglima TNI pengganti Andika bisa saja menjadi jatah TNI AL. Namun, bila itu yang terjadi, maka Yudo pun juga akan menjabat Panglima TNI selama satu tahun. Sebab, ia masuk masa pensiun pada 2023.

"Ya kan bisa nanti pada periode berikutnya," tutut Pratikno ketika disinggung rumor pencalonan KSAL Yudo Margono, jika Andika pensiun.