Anggaran Berkurang 58 Persen, BNPB Klaim Penanganan Karhutla 2025 Efektif

Abdul menyatakan, hampir seluruh kejadian karhutla bukan disebabkan faktor alam, melainkan aktivitas manusia.

"BNPB mencatat, sebenarnya 99 persen kejadian karhutla itu bukan karena faktor alam, tapi faktor manusia. Ada yang bakar, baik itu pribadi, baik itu entitas, institusi, perusahaan, dan seterusnya. Biasanya ini cukup sulit untuk benar-benar ditegakkan," kata dia.

Sejak 2023, kata Abdul, upaya penegakan hukum diperkuat lewat kolaborasi dengan berbagai kementerian, TNI, dan Polri.

"Mulai di 2023, itu Satgas Gakkum dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, itu benar-benar bisa bekerja sama dengan TNI Polri di lapangan, bisa kemudian benar-benar melihat dan memproses secara hukum orang-orang yang membakar di lapangan sehingga memberikan efek jera," tegasnya.

Untuk mempercepat proses penanganan, Abdul menjelaskan, BNPB mengerahkan 12 heli patroli dengan total 2.021 jam terbang beserta operasi water bombing di area darat yang tidak terjangkau.

"Total ada 12 heli patroli dengan 2.021 jam terbang. Kemudian informasi dari heli ini akan diteruskan oleh aksinya, tindak lanjutnya oleh heli water bombing, ketika itu membutuhkan satu tindakan yang lebih besar daripada jangkauan tim darat, maka heli water bombing akan melakukan operasi water bombing," jelasnya.

Selain itu, BNPB menerapkan operasi modifikasi cuaca (OMC) tidak hanya saat kebakaran terjadi, melainkan dimulai dari bulan April. Penanganan berlapis ini memperkecil persentase lahan terbakar di 2025.

"Nah, modifikasi cuaca ini sebenarnya tidak hanya pada saat kebakarannya. Kita sudah mulai dari bulan April, sedangkan kemarau itu di Juli, Agustus, September. Kenapa kita mulai dari bulan April? Karena kita perlu memastikan air di embung, danau, dan beberapa sekat-sekat kanal itu terisi," kata Abdul.

Terkait anggaran, Abdul mengungkapkan, dana operasi udara pada 2024 mencapai Rp2.228.038.906.578, sementara pada 2025 turun menjadi Rp919.440.191.967. Kendati demikian, hasil penanganan karhutla tetap optimal, karena luas lahan yang terbakar juga menurun signifikan di banding tahun-tahun sebelumnya.

"Nah ini BNPB mendukung pelaksanaan ini dari sini (angka penurunan), bahwa di tahun 2024 kita menggunakan anggaran untuk operasi udara itu Rp2,2 triliun, sedangkan kemudian 2025 itu hanya Rp919 miliar," ujarnya.

Di penghujung rangkaian briefing, Abdul berharap agar BNPB makin optimal dalam menangani kasus karhutla dan beralih fokus ke penanganan potensi banjir menjelang musim hujan.

"Kita harapkan ke depan kita makin bisa untuk lebih optimal dalam menangani kebakaran hutan dan lahan," tutupnya.