Anggaran dan Skenario Pemindahan Ibu Kota Sudah Matang

Sejarah Indonesia mengatakan pemindahan ibu kota sudah terjadi sejak zaman penjajahan Kolonial Belanda. Mengutip Historia, sejarawan Universitas Indonesia Achmad Sunjayadi mengatakan bahwa Gubernur Jenderal Hindia Belanda H.W Daendels pada masa itu sempat memindahkan ibu kota dari Batavia ke Surabaya karena banyaknya sumber penyakit malaria dan kolera.

Kritik Batavia sebagai ibu kota juga datang dari ahli kesehatan Belanda Hendrik Freek Tillema, yang mengatakan bahwa salah satu alasan Jakarta tidak cocok menjadi ibu kota yang merupakan kota pelabuhan adalah karena memiliki hawa yang panas, tidak sehat, dan mudah terjangkit wabah penyakit.

Setelah Indonesia Merdeka, pemerintah membentuk Panitya Agung yang bertugas menyelidiki dan merencanakan penempatan ibu kota negara. Pada saat itu, Presiden Soekarno termasuk salah satu anggotanya.

Pada 1950-an, Soekarno menggagas Palangka Raya sebagai ibu kota negara baru. Soekarno memandang Palangka Raya tepat sebagai pusat pemerintahan. Palangka Raya pun lahir ketika Soekarno melakukan pemancangan tiag pertama pada 17 Juli 1957. Nama Palangka Raya dipilih karena memiliki arti tempat suci, mulia, dan agung.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan ada beberapa alasan yang disampaikan Presiden Jokowi mengenai pemindahan ibu kota. Salah satunya adalah Jokowi menginginkan Indonesia sentris sehingga ibu kota baru dipastikan berada di luar Pulau Jawa.

Rencana itu bertujuan untuk mendukung percepatan pembangunan khususnya wilayah Indonesia timur sehingga pemerataan pembangunan dapat terlaksana. Selain itu, ibu kota negara saat ini sudah memiliki banyak permasalahan terutama banjir dan kemacetan yang sangat sulit dicari solusinya. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan pemindahan ibu kota.

“Di mana 50 persen wilayah Jakarta itu kategorinya rawan banjir atau memiliki tingkat di bawah 10 tahunan, idealnya kota besar keamanan banjirnya minimum 50 tahunan,” ujar Bambang kepada rekan pers.

Kementerian PPN/Bappenas memperkirakan biaya yang dibutuhkan untuk memindahkan ibu kota negara Jakarta ke kota lain di luar Pulau Jawa sekitar Rp323 - Rp466 triliun. Menurut Bambang, sumber pembiayaan berasal 4 sumber.

Pertama, untuk initial infrasturcture dan juga fasilitas kantor pemerintahan dan parlemen, bersumber dari ABPN khusus. Lalu untuk infrastruktur utama dan fasilitas sosial, dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selanjutnya untuk beberapa unsur utama, dari Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan terakhir untuk fasilitas properti dan komersial dari fasilitas sosial, dan swasta.

Bambang menjelaskan juga, apabila ingin merealisasikan rencana tersebut, harus ada semacam badan otorita yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Badan ini bertugas mengelola dana investasi pembangunan kota baru, serta melakukan kerja sama baik dengan BUMN maupun swasta.

“Mengelola aset investasi dan menyewakan aset tersebut kepada instansi pemerintah atau pihak ketiga, serta mengelola proses pengalihan aset pemerintah di Jakarta untuk membiayai investasi pembangunan kota baru,” jelas Bambang dalam laman resmi sekretariat kabinet RI.

Bambang menjelaskan bahwa terdapat dua skenario yang disiapkan untuk pemindahan ibu kota ini. Jika mengikuti skenario pertama, di mana tidak ada resizing jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN), seluruh ASN pemerintah pusat pindah ke ibu kota baru. Dengan menggunakan data 2017, perkiraan penduduk ibu kota baru 1,5 juta orang. Jumlah ini terdiri dari anggota eksekutif, legislatif, yudikatif, Polri, TNI kemudian anggota keluarganya.

“Dengan penduduk 1,5 juta, pemerintahan akan membutuhkan 5% lahan, ekonomi 15%, sirkulasi infrastruktur 20%, pemukiman 40% dan ruang terbuka hijau 20%, diperkirakan dibutuhkan lahan sampai atau minimal 40.000 hektar untuk estimasi atau skenario yang pertama,” jelas Bambang.

Skenario kedua, apabila ketika pemindahan ada resizing dari ASN dengan jumlah 111 ribuan, ditambah Polri/TNI, anggota keluarganya menyesuaikan dengan 4 anggota keluarga, pelaku ekonominya 184.000, jumlah penduduk di bawah satu juta, tepatnya 870.000 dibutuhkan kira-kira lahan dengan peruntukan persentase pemakaian yang sama, maka diperlukan lahan lebih sedikit yaitu 30.000 hektare.

“Dari situ kita mencoba membuat estimasi besarnya pembiayaan tadi. Estimasi besarnya pembiayaan di mana skenario 1 diperkirakan membutuhkan biaya Rp466 triliun atau 33 miliar dollar AS . Skenario 2, lebih kecil karena kotanya lebih kecil yaitu Rp323 triliun atau 23 miliar dollar AS,” jelas Bambang.