Anggaran Diklaim Terbatas, BSSN Malah Bangun Kolam Renang Rp1,8 Miliar
Intinya sih...
- Menteri Kominfo klaim keterbatasan anggaran jadi penyebab lembaga dan instansi tidak membuat data cadangan di Pusat Data Nasional.
- BSSN membuat proyek pembuatan kolam renang senilai Rp1,8 miliar di Sentul, Jawa Barat dari APBN 2021.
- Metode pengadaan harga terendah sistem gugur dengan 116 peserta tender, dimenangkan oleh CV Aktalindo Perkasa.
Jakarta, IDN Times - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengklaim keterbatasan anggaran jadi penyebab sejumlah kementerian atau lembaga dan instansi pengguna Pusat Data Nasional (PDN) tidak membuat data cadangan (back up).
Di tengah klaim tersebut, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) justru tercatat membuat proyek pembuatan kolam renang senilai Rp1,8 miliar di Sentul, Jawa Barat.
“Nama paket pembuatan kolam renang kantor BSSN Sentul,” demikian keterangan di situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) BSSN, https://lpse.bssn.go.id, dilihat IDN Times, Sabtu (29/6/2024).
1. Tender dimulai pada 20 Oktober 2021
Proyek kolam renang tersebut memiliki pagu anggaran Rp1,8 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Tender mulai dilakukan pada 20 Oktober 2021 dan dinyatakan sudah selesai.
“Nilai HPS (harga perkiraan sendiri) paket Rp1.789.798.700.”
2. Tender kolam renang dimenangkan oleh CV Aktalindo Perkasa
Adapun metode pengadaan dalam proyek ini adalah harga terendah sistem gugur. Sebanyak 116 peserta terlibat dalam tender tersebut.
Tender telah dimenangkan oleh CV Aktalindo Perkasa dengan harga penawaran Rp1,417 miliar. Proyek kolam renang pun dibangun di Kantor BSSN yang berada di Jalan Raya Cijayanti, Cijayanti, Babakan Madang, Kabupaten, Bogor, Jawa Barat.
3. Menkominfo klaim pencadangan data tidak dilakukan karena keterbatasan anggaran
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi I DPR serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/6/2024), Menkominfo mengatakan, sebenarnya fasilitas cadangan data (back up) di PDN Sementara tersedia. Fasilitas itu disediakan oleh PT Lintasarta maupun PT Telkom yang menjadi operator PDN Sementara.
"Seandainya kalau boleh jujur kadang tenant juga kesulitan melakukan pengadaan infrastruktur back up, karena persoalan keterbatasan anggaran, atau kesulitan menjelaskan urgensi back up tersebut kepada otoritas keuangan atau auditor," kata Budi.
Budi menyampaikan, mereka sudah meminta para pengguna PDN Sementara buat membuat data cadangan.
“Kami terus mendorong para tenant atau pengguna melakukan back up. Namun, kebijakan itu kembali ke para tenant, ini bukan berarti menyalahkan tenant, ini harus jadi evaluasi kita bersama," imbuhnya.