Anggaran Pemilu 2024 Rp76 Triliun, Perludem: Bikin Merinding

20 Feb 2022, 09:45 WIB

Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini (IDN Times/Fitang Budhi Adhitia)

Jakarta, IDN Times - Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Angraini, merinding melihat usulan anggaran pemilu 2024 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp76 triliun.

"Anggaran yang diajukan itu kalau saya baca dari dokumen yang saya dapat untuk 2022, 2023, dan 2024, 2025, jadi ada 4 tahun, jadi memang angka Rp76 triliun cukup bikin merinding di tengah situasi kita saat ini," ujar Titi dalam acara Ngobrol Seru by IDN Times, Jumat (18/2/2022).

Menurutnya, Indonesia saat ini sedang dihadapkan dalam situasi pandemik COVID-19. Seharusnya, lembaga negara bisa menghemat anggaran.

"Lalu, ada beberapa proyek besar negara, misalnya untuk rencana pindah ibu kota dan sebagainya, dan itu cukup menjadi pertanyaan apakah angka tersebut mampu dipenuhi," ucapnya.

1. Seharusnya ada sejumlah anggaran yang diusulkan bisa dicoret

IDN Times/Margith Juita Damanik

Titi menjelaskan, seharusnya ada sejumlah anggaran yang diusulkan itu bisa dicoret. Misalnya, perbaikan gedung.

Dia mengatakan, perbaikan gedung bukan suatu hal utama di masa pandemik ini. Sebab, masyarakat didorong untuk melakukan pertemuan secara virtual.

"Apakah misalnya semua pengelolaan pemilu itu masih mengedepankan pertemuan tatap muka? Kita saja didorong ini pertemuan daring, apakah KPU, Bawaslu pendekatannya sepeti pendekatannya berbeda atau gimana?" katanya.

Selain itu, kata Titi, KPU seharusnya bisa terbuka terkait anggaran. Mulai dari komponen anggaran digunakan untuk apa, hingga alasan mengajukan anggaran sebesar itu.

"Sehingga tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat, misalnya pemilu itu mahal, sehingga masyarakat punya stigma yang tidak baik," ujarnya.

2. Respons Kemendagri

Dirjen Pol dan PUM Kemendagri Bahtiar Baharuddin (Dok.Kemendagri)

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Pol dan PUM) Kementerian Dalam Negeri yang juga Sekretaris Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu Periode 2022-2027, Bahtiar Baharuddin mengatakan yang menguji usulan anggaran itu adalah Kementerian Keuangan dan Bappenas.

"Kalau sepanjang objektif kebutuhan pemilu dan memang besar sekali pemilu kita, karena satu, jumlah penduduk kita banyak, kemudian penyelenggara yang terlibat banyak, kemudian juga infrastruktur antardaerah tidak sama," kata Bahtiar.

Oleh karena itu, anggaran utama pemilu ini dihasilkan dari APBN. Sehingga, dia juga meminta kepada pemerintah daerah untuk menghemat anggaran.

"Mulai dari sekarang kami bekerja sama dengan kawan penyelenggara, kita mulai tahun ini kita sudah ada Permendagri, pemdanya minta nyicil nyimpan duitnya, 2022 berapa, 2023 berapa sampai 2024, kita tahu kondisi keuangan daerah belum terlalu menggembirakan," ucapnya.

3. Belum ada putusan soal anggaran Pemilu 2024

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. (IDN Times/Sachril Agustin)

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengatakan belum ada keputusan soal anggaran Pemilu 2024. Menurutnya, pembicaraan terakhir mengenai anggaran tahapan pemilu yang akan dimulai tahun ini.

"Pembicaraan terakhir itu kan penganggaran pemilu ini mulai tahun anggaran 2022, tapi pada saat kemarin kita saat panitia anggaran atau Banggar itu kan urusan desain, konsep belum selesai, waktu itu kita sempat bicara dengan Banggar," kata Doli.