Anggota DPR Desak Bahlil Cabut IUP Nikel Raja Ampat Permanen

Menurut dia, negara harus melihat kepentingan masyarakat adat, bukan mementingkan investasi yang pada akhirnya merusak alam dan berdampak pada lingkungan di kawasan pariwisata yang menjadi andalan Indonesia itu.

Dia mengatakan, penolakan ini dapat menjadi kesempatan bagi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mencabut izin usaha pertambangan (IUP) sebagai bentuk keberpihakannya kepada rakyat.

Sebab, IUP nikel di kawasan Raja Ampat ini telah dikeluarkan oleh Menteri ESDM sebelum Bahlil menjabat. 

"Kita minta kepada menteri ESDM untuk mencabut IUP secara permanen bukan melakukan pembekuan sementara," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono turut mendorong pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Hal ini menyusul kekhawatiran publik terhadap potensi dampak kerusakan lingkungan di lima pulau kecil, yakni Pulau Gag, Kawe, Manuran, Batang Pele, dan Manyaifun yang menjadi lokasi tambang nikel.

Budi mendesak pemerintah mengevaluasi proses perizinan terhadap aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, termasuk dampak lingkungan yang ditimbulkan dari proyek tambang ini.

“Tentu kami di Fraksi Gerindra DPR RI akan mengkaji isu ini secara lebih seksama, dan mendorong evaluasi menyeluruh mulai dari aspek perizinan, dampak lingkungan, keberlangsungan hidup masyarakat lokal, hingga kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan, serta undang-undang yang berlaku,” ujar Budisatrio. 

Meskipun hilirisasi nikel merupakan salah satu industri strategis nasional, ia mengatakan pelaksanaannya tetap harus memperhatikan aspek ekologi dan sosial, terutama di wilayah konservasi seperti Raja Ampat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (UU PWP3K) memang membuka ruang pengecualian untuk kegiatan pertambangan di pulau kecil, namun harus memenuhi syarat ketat, termasuk pengelolaan lingkungan, kelestarian tata air, dan teknologi ramah lingkungan.

“Pengecualian itu memang diatur, tapi harus dibuktikan bahwa seluruh persyaratannya benar-benar dijalankan di lapangan. Saat ini kami menunggu hasil verifikasi dari Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup yang tengah melakukan evaluasi teknis di area pertambangan di lima pulau tersebut,” kata dia.

Fraksi Partai Gerindra, lanjut Budisatrio, berkomitmen penuh untuk menjaga kelestarian Raja Ampat sebagai bagian dari tanggung jawab merawat warisan hayati bangsa.

Ia menegaskan, kebijakan industri di kawasan dengan nilai ekologis tinggi seperti ini harus melalui proses evaluasi yang ketat oleh pemerintah pusat dan daerah, dengan pengawasan dari DPR, serta pelibatan aktif masyarakat setempat.

“Komitmen Fraksi Partai Gerindra sangat jelas: pembangunan harus berjalan, tapi prinsip keberlanjutan juga tetap ditegakkan. Kami menghimbau semua pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat sipil, untuk bahu membahu menjaga Raja Ampat sebagai aset ekologis dan kebanggaan bangsa,” tutur dia.

Diketahui, tambang nikel di Raja Ampat menjadi sorotan publik dilatarbelakangi oleh kekhawatiran masyarakat dan aktivis lingkungan terhadap potensi kerusakan ekosistem akibat aktivitas pertambangan di wilayah yang dikenal dengan keanekaragaman hayati lautnya.