Anggota DPR: Negara Harus Berhemat Sebelum Minta Rakyat Berkorban

Azis juga menyoroti tentang meningkatnya ketegangan geopolitik dunia, khususnya konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Dia mengatakan, perhatian dunia kini tertuju pada jalur strategis energi global di Selat Hormuz. Menurut dia, selat sempit tersebut memiliki peran sangat penting bagi perekonomian dunia karena menjadi jalur utama distribusi minyak.

“Selat itu hanya sekitar tiga puluh kilometer lebarnya pada bagian tersempit. Namun hampir seperlima minyak dunia melewati jalur tersebut setiap hari,” kata Azis.

Dia menambahkan, jika jalur tersebut terganggu akibat konflik atau blokade, dampaknya akan terasa secara global, termasuk bagi Indonesia yang masih bergantung pada impor energi.

“Indonesia memang bukan negara Teluk. Tetapi kita adalah negara yang bergantung pada impor energi. Itu berarti setiap gejolak di Hormuz hampir pasti menjalar sampai ke meja kerja para pengambil kebijakan di Jakarta,” ujar dia.

Azis mengatakan, lonjakan harga energi akibat gejolak geopolitik akan memunculkan dilema bagi pemerintah, yakni menaikkan harga energi dalam negeri atau menambah beban subsidi dalam anggaran negara.

Dalam situasi seperti itu, dia menilai negara menunjukkan keteladanan dalam penghematan. Dia menyinggung contoh kebijakan penghematan yang pernah dilakukan oleh Pakistan seperti memangkas fasilitas pejabat dan menekan belanja negara yang tidak mendesak.

"Di titik itulah contoh yang disinggung tentang Pakistan menjadi menarik. Negara itu memilih langkah yang tidak populer, memangkas fasilitas pejabat, mengurangi penggunaan energi birokrasi, dan menahan belanja negara yang tidak penting," ujar dia.

“Langkah seperti itu mungkin terlihat teknis. Tetapi sebenarnya dia memuat pesan yang sangat dalam: negara harus lebih dulu menahan diri sebelum meminta rakyat berkorban,” sambung Azis.

Menurut dia, sejarah menunjukkan banyak negara melakukan penghematan besar ketika menghadapi krisis, mulai dari pembatasan energi hingga pemotongan fasilitas pejabat.

Azis menilai ujian terbesar bangsa bukan hanya kemampuan menghadapi guncangan ekonomi global, tetapi juga kemampuan pemimpin menunjukkan keteladanan moral saat krisis terjadi.

Dia mengatakan, masyarakat umumnya tidak keberatan melakukan penghematan selama para pemimpin juga menunjukkan kesederhanaan dalam menjalankan kekuasaan.

“Rakyat biasanya tidak keberatan berhemat jika mereka melihat para pemimpinnya hidup dengan kesederhanaan yang sama. Tetapi pengorbanan akan terasa pahit jika rakyat menyaksikan negara tetap berjalan dalam kemewahan,” ujar dia.

Dia lantas menyinggung teladan kepemimpinan dalam sejarah Islam melalui sosok Umar bin Abdul Aziz yang dikenal hidup sederhana setelah memegang kekuasaan. Menurut dia, sikap seperti itu menunjukkan bahwa kekuasaan bukanlah sarana kemewahan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.

“Pada akhirnya rakyat memahami satu hal yang sangat sederhana: ketika badai datang, kapten kapal harus berdiri paling depan di geladak, merasakan angin yang sama kerasnya dengan para awak,” kata Azis.

Sebelumnya, Prabowo mengatakan, perang antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel memberikan efek domino, terutama pada sektor bahan bakar minyak (BBM). Prabowo menilai, lonjakan harga minyak global berpotensi memicu kenaikan harga komoditas pangan pokok di dalam negeri.

Meski demikian, Prabowo mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak menunjukkan kepanikan berlebih dalam merespons kondisi tersebut.

"Kita tidak boleh tidak mempersiapkan diri untuk kemungkinan paling jelek, kita berharap skenario yang terburuk tidak terjadi di Timur Tengah, tapi ramalan-ramalan juga banyak yang mengatakan, ini bisa jadi perang yang sangat panjang," ujar Prabowo di Sidang Kabinet Paripurna, Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Sebagai antisipasi, Presiden Prabowo membuka pilihan penerapan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi para pegawai. Kebijakan ini dipandang sebagai solusi efektif untuk menekan tingkat konsumsi bahan bakar di tengah ketidakpastian harga energi dunia.

"Saya kira, kita juga harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan. Saya percaya 2-3 tahun kita akan sangat kuat, tapi tetap kita harus hemat konsumsi. Dengan demikian, kita berharap akan selalu menjaga defisit kita tidak tambah. Bahkan cita-cita kita adalah kalau bisa kita tidak punya defisit," kata Prabowo.

"Umpamanya berapa ASN dan pejabat tidak usah ke kantor, mengurangi macet dan melaksanakan penghematan besar-besaran, mengurangi hari kerja pun harus kita pertimbangkan dan langkah-langkah penghematan lainnya," sambungnya.

Presiden Prabowo menyebut, ketersediaan pangan inti telah diamankan, meskipun fluktuasi harga energi tetap diwaspadai. Pemerintah berencana mempercepat sejumlah program strategis yang telah disusun untuk memitigasi dampak krisis energi.

"Harga BBM juga bisa mempengaruhi harga makanan, nah kita alhamdulilah sudah mengamankan masalah pangan yang mendasar, masalah BBM kita sebenarnya sudah punya rencana-rencana, ini akan kita akselerasi," ujar dia.

Presiden Prabowo kemudian membandingkan kebijakan yang diambil Pakistan dalam merespons konflik di Timur Tengah. Negara tersebut telah memberlakukan langkah-langkah darurat, termasuk pengurangan hari kerja dan kewajiban bekerja dari rumah bagi separuh pegawai pemerintah serta swasta.

"Ini langkah Pakistan, ini hanya sebagai perbandingan, jadi mereka menganggap ini sudah kritis, jadi dikatakan critical measures, seolah bahwa ini bagi mereka seperti kita dulu waktu COVID, mereka melaksanakan WFH kerja dari rumah untuk semua kantor pemerintah maupun swasta, 50 persen bekerja dari rumah, kemudian hari kerja mereka potong hanya menjadi empat hari" kata dia.

Selain itu, Pakistan menerapkan kebijakan pemotongan tunjangan bagi pejabat negara guna membantu kelompok masyarakat paling terdampak serta membatasi penggunaan kendaraan dinas secara ketat.

"Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR, ada semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan atau kelompok yang paling lemah, mereka memotong semua ketersediaan BBM untuk semua kementerian dan mereka mewajibkan 60 persen kendaraan pemerintah untuk tidak digunakan pada setiap saat," ucap dia.