Anggota DPR PDIP: RUU Penyiaran Bisa Lindungi Korban di Dunia Digital

Nico Siahaan menyoroti, di balik pesatnya kemajuan teknologi digital, ada sejumlah dampak yang tidak boleh diabaikan. Sektor perekonomian, misalnya, menjadi salah satu yang paling terpengaruh, terlihat dari banyaknya warga yang terjerat kasus pinjaman online (pinjol) dan menjadi korban berbagai bentuk penipuan daring.

Nico menyebut, ada kelompok masyarakat yang rentan semakin berada dalam bahaya penindasan akibat meluasnya praktik-praktik digital yang tidak bertanggung jawab.

“Contohnya kasus pinjol Rp90 triliun, judi online, hingga meningkatnya kekerasan terhadap anak, perempuan, dan kaum rentan seiring masifnya penggunaan teknologi digital,” kata dia.

Nico mengatakan, lingkungan digital di Indonesia diharapkan dapat memiliki regulasi yang jelas sehingga pemanfaatannya bisa dilakukan secara bijak dan penuh tanggung jawab.

Menurut dia, keberadaan RUU Penyiaran bukanlah upaya untuk membatasi kebebasan berekspresi, melainkan berfungsi sebagai alat untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari segala efek negatif proses digitalisasi.

“Penolakan terhadap RUU Penyiaran dengan alasan kebebasan justru mengabaikan fakta bahwa semakin longgar aturan, semakin besar jumlah korban,” ujar dia.

Lebih lanjut, Nico menegaskan, negara tidak boleh abai dalam melindungi warganya. Apabila negara lalai, dampaknya bisa merembet ke generasi berikutnya.

“Jika negara abai dalam mengatur, maka dampaknya bukan hanya dirasakan pengguna hari ini, tetapi juga generasi yang akan datang,” ucap dia.