Anggota DPRD DKI Geram Lihat Macet di Lokasi Proyek Flyover Latumenten

24 Feb 2026, 06:00 WIB

Dini Suciatiningrum

Anggota DPRD DKI Geram Lihat Macet di Lokasi Proyek Flyover Latumenten

Proyek pembangunan Flyover Latumenten di Grogol, Jakbar (Dok: Pemprov Jakbar)

Intinya Sih

Anggota DPRD DKI Hardiyanto Kenneth melakukan sidak ke proyek Flyover Latumenten setelah banyak warga mengeluhkan kemacetan akibat penyempitan jalan di kawasan Grogol, Jakarta Barat.
Kemacetan makin parah karena angkot JakLingko berhenti di titik rawan dan truk kontainer masih melintas di jalur yang kini hanya tersisa satu lajur aktif.
Kent mendesak Dishub segera atur lalu lintas lebih tegas, sementara Dishub mengimbau pengguna jalan mencari rute alternatif sambil menunggu keputusan pembatasan kendaraan besar.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Hardiyanto Kenneth, melakukan inspeksi mendadak atau sidak, setelah menerima banyak laporan dari masyarakat, yang mengeluhkan kemacetan dalam proyek pembangunan Flyover Latumenten di Grogol, Jakarta Barat.

Kemacetan tersebut akibat penyempitan jalur selama proyek berlangsung, sehingga memantik kemacetan parah dan dikeluhan warga.

"Banyak warga komplain ke saya. Proses pembangunan ini bikin macet luar biasa, karena ada penyempitan jalan," tegas pria yang disapa Kent dalam keterangannya, Senin (23/2/2026).

1. Penyempitan jalan akibatkan antrean pengendara mengular

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth. (dok. DPRD)

Saat meninjau lapangan, Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta ini mendapati fakta bahwa Jalan Latumenten yang semula memiliki tiga lajur, kini menyempit drastis menjadi satu lajur aktif.

"Penyempitan ekstrem ini membuat antrean kendaraan mengular, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari," katanya.

2. Kemacetan diperparah dengan pemberhentian Jaklingko dan truk

ilustrasi mikrotrans JakLingko (smartcity.jakarta.go.id)

Tak hanya itu, Kent juga menyoroti keberadaan angkot JakLingko yang berhenti tepat setelah perlintasan kereta api. Menurutnya, titik berhenti tersebut berada di lokasi yang sangat rawan penumpukan kendaraan.

"Angkot berhenti persis setelah perlintasan kereta. Ini memperparah kemacetan. Harusnya titik berhenti digeser sedikit ke depan setelah posisi bottleneck, supaya arus kendaraan tetap bergerak," ujarnya.

Kemacetan kian kompleks dengan masih melintasnya truk kontainer dan bus di ruas jalan yang kini menyempit. Kent menilai, selama proyek berlangsung, kendaraan besar seharusnya dialihkan ke jalur alternatif, guna mengurangi beban lalu lintas.

"Truk kontainer dan bus besar masih lewat sini. Dengan kondisi tinggal satu lajur, ini jelas tidak ideal. Saya minta Dinas Perhubungan DKI Jakarta segera cari solusi konkret," katanya.

3. Dishub diminta bergerak cepat

Proyek Flyover Latumenten di Grogol, Jakarta Barat (Dok. Pemkot Jakbar)

Menurut Kent proyek strategis tidak boleh mengorbankan kenyamanan dan keselamatan warga.

"Kita semua mendukung pembangunan Flyover Latumenten ini karena tujuannya baik, untuk mengurai kemacetan akibat perlintasan kereta. Tapi jangan sampai prosesnya justru menyengsarakan masyarakat setiap hari. Harus ada pengaturan lalu lintas yang lebih tegas," katanya.

Kent juga meminta Dinas Perhubungan bergerak cepat, dan tidak menunggu masalah berlarut-larut.

"Kalau bisa diantisipasi sekarang, kenapa harus tunggu makin parah? Saya akan terus kawal proyek ini sampai benar-benar memberi manfaat bagi warga, bukan malah menambah beban di jalan," ucapnya.

4. Dishub minta pengguna jalan cari rute lain

ilustrasi pengalihan rute lalu lintas oleh Dishub DKI Jakarta (facebook.com/Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta)

Secara terpisah, Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Ujang Harmawan menyatakan, pihaknya telah mengimbau pengguna jalan untuk mencari rute alternatif. Namun, untuk pembatasan kendaraan besar, pihaknya masih menunggu keputusan dari Kementerian Perhubungan.

"Kami akan koordinasi dengan pengusaha angkutan wilayah barat. Pemprov juga sudah bersurat ke pusat. Nanti akan kami update," ujar Ujang.