Anggota Komisi I Protes Prabowo dan Panglima TNI Absen Rapat di DPR

31 Mei 2021, 22:45 WIB

Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon dalam rapat Komisi I DPR RI pada 27 Januari 2020. (www.dpr.go.id)

Jakarta, IDN Times - Anggota komisi I dari fraksi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon sempat memprotes absennya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dalam rapat kerja di DPR pada Senin (31/5/2021). Padahal, topik rapat pada siang tadi penting yakni strategi kebijakan umum pertahanan negara tahun 2020-2024, perkembangan MEF (Minimum Essential Force) tahap III tahun 2020-2024, perkembangan situasi kondisi di Papua dan Papua Barat hingga isu-isu mengenai pelaksanaan UU nomor 32 tahun 2019 mengenai pengelolaan SDM untuk pertahanan negara.

Kehadiran Kemenhan diwakilkan oleh Wakil Menhan, M. Herindra. Sedangkan, Panglima TNI diwakilkan kepada Kepala BAIS. Selain itu, turut hadir Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Laut dan Darat. Lantaran Menhan dan Panglima TNI absen, maka format rapat berubah menjadi Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan diakhiri dengan catatan rapat.

Sayangnya, sejak awal Wamenhan sudah meminta agar RDP itu dilakukan secara tertutup.

"Kalau kami bisa memohon, agar rapat hari ini dilakukan secara tertutup, seandainya bisa," kata Herindra seperti dikutip dari tayangan YouTube Komisi I DPR pada hari ini.

"Ini kan ada yang menyangkut mengenai strategi," tutur dia lagi.

Pimpinan rapat hari ini, Abdul Kharis Almasyhari semula menyatakan setuju dengan usulan tersebut. Tetapi, Effendi menyampaikan protes ketika RDP minta dilakukan secara tertutup dan tak dapat disaksikan oleh publik. Apa kata Effendi?

1. Effendi usulkan pembahasan yang menuntut keputusan diundur ke hari Rabu

Wakil Menteri Pertahanan M Herindra ketika hadir rapat di komisi I pada 31 Mei 2021. (Tangkapan layar YouTube Komisi I)

Menurut Effendi, RDP seharusnya bisa dilakukan secara terbuka. Ia mengusulkan materi pembahasan yang menuntut adanya keputusan sebaiknya dilakukan pada rapat yang digelar Rabu, 2 Juni 2021. Pada hari itu ada rapat yang digelar oleh komisi I yang seharusnya juga dihadiri oleh Prabowo.

"Karena kita kan harus taat, patuh kepada azas juga sehingga kita tidak hanya menjelaskan dari pihak Wamen, tetapi yang memiliki kewenangan sesuai dengan konstitusi. Karena ketika kita tanya balik ke Wamen pasti posisinya susah menjawabnya, pasti akan dijawab ditanyakan dulu ke Pak Menteri," kata Effendi.

"Padahal, kita harus mengambil keputusan politik di sini," tutur dia lagi.

Effendi mengaku kecewa Prabowo tak hadir lantaran salah satu topik rapat akan membahas anggaran. Sesuai dengan ketentuan yang tepat membahas isu tersebut adalah pengguna kuasa anggaran alias Menhan.

2. Rapat dengan Presiden bisa ditinggal lantaran di DPR lebih penting

Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto (ANTARA FOTO)

Menurut Effendi, seharusnya Prabowo dan Hadi lebih mengutamakan rapat dengan komisi I ketimbang hadir di rapat terbatas dengan Presiden Joko "Jokowi" Widodo. "Rapat di sini (DPR) juga penting kok. Penyelenggara negara itu bertiga, bukan hanya dengan presiden," ujar Effendi.

Ia mengaku heran Prabowo memilih absen di DPR dan hadir di ratas. "Memangnya presiden gak bisa dibilangin? Ini coba topik-topik yang sangat penting bagi republik ini. Kalau topik ini dibahas di RDP, tetapi pendalamannya ke Pak Wamen, apakah iya (itu langkah yang pas)," katanya lagi.

Ia mengatakan komisi I dijadwalkan akan bertemu dengan Menhan pada Rabu, 2 Juni 2021. Tetapi, ia meminta agar Prabowo memenuhi tanggung jawabnya dengan hadir di rapat lusa.

"Apa kita harus panggil paksa? Karena kita juga punya ketentuan panggil paksa. DPR bisa memanggil paksa," tutur dia.

3. Effendi sebut hampir satu tahun lamanya Prabowo absen di rapat DPR

Ilustrasi Gedung DPR di Senayan, Jakarta Pusat (IDN Times/Kevin Handoko)

Effendi menambahkan sudah nyaris satu tahun lamanya Prabowo disebut absen dalam rapat dengan komisi I di DPR. Ia mengatakan ada banyak isu penting yang harus dibahas dengan Ketua Umum Partai Gerindra itu.

"Kalau isu (yang dibahas) ini mau diulang lagi di hari Rabu monggo. Tapi, kalau di hari Rabu isu itu gak dibahas terbuka. Saya tidak mempermasalahkan terbuka atau tertutupnya, tapi seharusnya kan isu ini disampaikan oleh menterinya dan pengguna anggarannya," kata Effendi memberikan penjelasan.

Ia menggarisbawahi keberatannya tersebut tidak memiliki motif apa-apa. Effendi coba mendudukan permasalahan yang sebenarnya. Apalagi pada pekan ini publik menanti klarifikasi dari Prabowo soal rencana anggaran pembelian alutsista yang mencapai Rp1.760 triliun. Komisi I sempat menyampaikan akan membahas isu tersebut dengan Prabowo dalam rapat pekan ini.