Anggota Komisi II DPR Soroti Hutan Sering Jadi Ruang Abu-abu

16 Jan 2026, 15:26 WIB

Warga membawa hasil pertanian melintasi Desa Hutanobolon pasca banjir menghantam kawasan itu, Sabtu (20/12/2025). (IDN Times/Prayugo Utomo)

Intinya sih...

Absennya negara di sektor tambang
Bencana jadi ujian paling telanjang bagi negara
Reposisi negara tidak berhenti di batas teritorial

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Anggota DPR RI Komisi II Fraksi Gerindra, Azis Subekti menyoroti kondisi hutan di Indonesia yang sering menjadi ruang abu-abu. Di mana statusnya milik pemerintah, tetapi dikuasai oleh pihak lain.

Ia menilai fenomena ini juga berkaitan dengan kedaulatan tanah rakyat, seperti program pemutihan utang bagi petani dan nelayan. Dalam sejarah ekonomi dan politik Indonesia, utang bukan sekadar instrumen keuangan, tapi sering berfungsi sebagai mekanisme pembekuan. Tanah yang diagunkan, sertifikat yang tertahan, dan akses modal yang tertutup menciptakan lingkaran stagnasi sosial.

Menurut Azis, program penghapusan utang itu sebagai upaya memulihkan arus kas dan kapasitas hidup. Negara sedang mengintervensi titik di mana ketimpangan direproduksi dari generasi ke generasi, sebuah langkah korektif yang, dalam kajian negara kesejahteraan, menandai kehadiran negara yang tidak netral terhadap ketidakadilan struktural.

"Langkah ini tidak berdiri sendiri. Ia berjalan beriringan dengan penertiban kawasan hutan, sebuah medan historis yang selalu memantulkan wajah asli kekuasaan Indonesia. Sejak era kolonial hingga pascareformasi, hutan sering menjadi ruang abu-abu, milik negara di atas kertas, tetapi dikuasai aktor lain di lapangan," kata dia dalam keterangannya, Jumat (16/1/2026).

"Ketika negara mengambil kembali jutaan hektare kawasan yang dikuasai tanpa hak, lalu membedakan secara tegas antara wilayah konservasi dan wilayah yang dapat dikelola negara, yang sedang dibangun ulang adalah kedaulatan ruang," sambungnya.

Ia mengatakan, penertiban di kawasan seperti Tesso Nilo menjadi penting bukan hanya secara ekologis, tetapi juga secara politis. Hal itu menandai batas di mana kepentingan ekonomi tidak lagi otomatis menang atas hukum dan keberlanjutan.

1. Absennya negara di sektor tambang

Bukit yang ditambang untuk diratakan guna pembangunan ponpes di Bawuran Pleret Bantul. (IDN Times/Daruwaskita)

Azis juga menyoroti sektor tambang di Indonesia. Di mana, absennya negara selama bertahun-tahun telah melahirkan ekonomi ekstraktif yang brutal. Tambang ilegal tumbuh sebagai gejala dari lemahnya penegakan dan mahalnya kepatuhan. Penutupan ribuan titik tambang dan penyitaan ratusan ton timah bukan sekadar operasi hukum, melainkan perubahan rasionalitas kekuasaan.

"Pelanggaran tidak lagi murah. Kekayaan alam dipulihkan sebagai milik publik, bukan hasil perburuan bebas. Dalam literatur politik sumber daya, inilah titik di mana negara mulai memulihkan kapasitasnya untuk mengatur distribusi dan menekan kerusakan jangka panjang," ungkapnya.

2. Bencana jadi ujian paling telanjang bagi negara

Solidaritas warga membantu para penyintas banjir di Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang. (IDN Times/Prayugo Utomo)

Azis mengatakan, adanya bencana yang terjadi menjadi ujian paling telanjang bagi negara. Di mana, aksi cepat tanggap negara menjadi sorotan utama.

Sejarah politik mencatat, negara kehilangan legitimasi bukan terutama karena kritik intelektual. Melainkan karena kegagalan hadir saat warga berada di titik paling rentan.

"Bencana selalu menjadi ujian paling telanjang bagi negara. Di sana, teori runtuh dan yang tersisa hanya tindakan. Respon cepat terhadap banjir—pemasangan jembatan darurat, perbaikan fasilitas kesehatan—menunjukkan refleks institusional yang bekerja," tegasnya.

3. Reposisi negara tidak berhenti di batas teritorial

Anggota DPR RI, Azis Subekti (dok. Istimewa)

Lebih lanjut, Azis juga menyoroti capaian pemerintah, di mana reposisi negara saat ini tidak terbatas secara teritorial. Contoh utamanya, kepemilikan perkampungan haji di Makkah.

Menurut Azis, program ini menjadi salah satu indikator kematangan sebuah negara.

"Dalam kajian kewargaan, kemampuan negara melindungi dan melayani warganya di luar wilayahnya sendiri adalah indikator kematangan negara-bangsa. Dari penyewa menjadi pemilik, negara mengubah relasi kuasa dalam pelayanan ibadah. Ini bukan nasionalisme retoris, melainkan nasionalisme administratif—nasionalisme yang bekerja melalui kepastian, efisiensi, dan martabat layanan," imbuh dia.