Jakarta, IDN Times - Calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, berencana untuk mengganti program Food Estate (lumbung pangan) yang masuk ke dalam Program Strategis Nasional (PSN) di era Presiden Joko "Jokowi" Widodo dengan sistem contract farming. Ia menilai program lumbung tersebut dianggap tidak memberikan kesejahteraan kepada para petani.
"Mengapa food estate tidak menjadi opsi, karena ini adalah pendekatan negara secara sentralistik. Kedua, kepastian hasil tani hanya pada mereka yang berada di kawasan food estate dan ini praktiknya sebuah produksi pertanian berbasis korporasi," ujar Anies ketika berbicara di Kongres Orang Muda Pulihkan Indonesia di Balai Kartini pada Sabtu (25/11/2023).
"Sementara, yang kita butuhkan agar petani-petani yang tempatnya ada di seluruh Indonesia bisa mendapatkan kesetaraan kesempatan," tambah dia.
Jadi, artinya petani yang selama ini sudah memainkan peranan diberikan kesempatan untuk bermain lebih besar lagi. Alasan lain mengapa food estate bukan lagi menjadi opsi untuk diteruskan, karena produknya sulit masuk ke dalam rantai pasok produk pertanian Indonesia.
"Fokus di food estate di ekstensifikasi lahan milik pemerintah untuk meningkatkan produksi. Efeknya banyak problem-problem lingkungan hidup bermunculan karena ekologi di tempat itu rusak," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Pernyataan Anies itu sejalan dengan temuan dari organisasi Greenpeace yang menyebut pembukaan lahan seluas 700 hektare untuk Food Estate kebun singkong di Palangkaraya, Kalimantan Tengah justru memicu terjadinya banjir hebat pada 2021. Greenpeace menilai pembukaan lahan itu menyebabkan area resapan air berkurang terutama di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan.