Anies Baswedan: Saya Sudah Penuhi Janji Tak Nyapres di Pemilu 2019

11 Feb 2023, 11:57 WIB

Bakal calon presiden dari Partai NasDem, Anies Baswedan saat berbicara di Bandung. (www.instagram.com/@aniesbaswedan)

Jakarta, IDN Times - Bakal capres dari Partai Nasional Demokrat, Anies Baswedan akhirnya angkat bicara soal ramainya isu kontrak politik dan perjanjian utang piutang. Ia mengakui memang ada kontrak politik dengan Prabowo Subianto yang berisi tidak akan maju di pilpres seandainya Ketua Umum Partai Gerindra ikut nyapres.

Namun, menurut Anies, janji itu sudah ia tunaikan di Pemilu 2019. Ia memilih menuntaskan masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta sejak terpilih pada 2017 lalu.

"Sebenarnya sederhana, ketika itu saya sampaikan bahwa saya akan fokus bekerja di Jakarta selama lima tahun. Sesudah Pilkada 2017 kan ada pilpres tahun 2019. Jadi, saya sampaikan, tidak akan tengok kanan dan kiri. Saya akan full lima tahun di Jakarta, karena itu saya memilih tidak mengikuti pilpres (2019)," ungkap Anies ketika berbicara di program siniar Merry Riana yang tayang di YouTube pada Sabtu, (11/2/2023).

Di sisi lain, Anies justru mengungkap tawaran yang datang dari Prabowo pada 2018 lalu. Ia mengatakan pada Pilpres 2019, bukan Sandi pilihan pertamanya sebagai cawapres.

Pria yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan itu sempat menawarkan Anies menjadi cawapres untuk ikut di Pilpres 2019. Namun, tawaran Prabowo itu ditolak secara baik-baik oleh Anies.

"Jadi, ketika di 2018, saya diajak untuk menjadi wakil atau pasangannya Pak Prabowo, saya sampaikan ke Beliau; 'Pak Prabowo terima kasih untuk undangannya. Ini sebuah kehormatan. Tapi saya sudah punya komitmen untuk menyelesaikan (tugas) di Jakarta selama lima tahun'. Itu kalimat saya," ujarnya menirukan kembali pernyataan yang disampaikan lima tahun lalu ke Prabowo.

Anies seolah tak ingin mengikuti rekam jejak Joko Widodo yang meninggalkan jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2014 lalu lantaran ikut nyapres. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menyebut tak ingin mengkhianati janji yang sudah ia teken dengan warga DKI Jakarta.

"Karena janji saya dengan warga Jakarta. Saya banyak tanda tangan kontrak politik," katanya lagi.

Apakah kontrak politik dengan Prabowo soal maju sebagai capres hanya berlaku pada pilpres 2019 saja?

1. Anies cerita di dalam kontrak politik itu tidak tertulis larangan maju di pilpres tahun tertentu

IDN Times/Gregorius Aryodamar P

Lebih lanjut, Anies mengisahkan bahwa di dalam kontrak politiknya dengan Prabowo tidak dibahas larangan maju menjadi capres di pemilu tahun tertentu. "Ketika ngobrol (dengan Pak Prabowo), itu gak nyebut tahun (jangan maju di pilpres tahun berapa). Misalnya saya berjanji (tidak akan maju) dalam waktu lima tahun. Tidak ada menyebut waktu lima tahun hingga tahun 2022, kemudian tidak akan ikut dalam kurun waktu satu, dua, tiga. Tidak ada kalimat itu," kata Anies.

Menurutnya, komitmen untuk tetap fokus di Jakarta sudah ia penuhi dengan duduk sebagai gubernur hingga masa jabatannya berakhir pada 2022 lalu. Ia mengaku belum menentukan rencana saat mendekati masa jabatannya sebagai gubernur rampung.

"Apalagi ketika itu saat tahun 2017, dari mana saya tahu apa yang akan terjadi pada periode 5-7 tahun yang akan datang. Tapi, komitmen itu saya pegang," ujarnya.

Ia pun mengaku ketika itu belum menentukan pilihan apakah setelah menuntaskan jabatan gubernur akan kembali mengajar atau meneruskan karier di pemerintahan. Seandainya, memutuskan untuk tetap berada di sektor pemerintah, apakah akan tetap berada di Jakarta atau di wilayah lain.

"Jadi, sekali lagi saya sampaikan, saya fokus di Jakarta dan tidak tengok kanan kiri. Karena itu, maka pada 2019, saya tak ikut pilpres," tutur dia.

2. Sandi diduga sengaja membocorkan kisah kontrak politik demi rusak citra Anies

Anies Baswedan ketika satu kendaraan Sandiaga Uno pada 2018 lalu. (www.twitter.com/@aniesbaswedan)

Cerita soal kontrak politik Anies-Prabowo, kali pertama disampaikan oleh politikus Partai Gerindra, Sandiaga Uno ketika berbicara di program siniar Akbar Faisal 'Uncenssored.' Di program itu, ia tidak bercerita soal adanya perjanjian utang-piutang dengan Anies. Kisah tersebut disampaikan oleh anggota tim Anies-Sandi saat Pilkada 2017 lalu yakni pengusaha Erwin Aksa.

Maka, menurut analis politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komaruddin, langkah Sandi yang membocorkan kontrak politik tersebut sengaja dilakukan untuk mendeskreditkan Anies. Tujuannya, agar terbentuk persepsi bahwa Anies adalah sosok yang tak memenuhi komitmen dan mengkhianati janji.

"Jadi, terlihat kesan bahwa Anies bukan sosok yang berintegritas dan tak memiliki kualitas. Kira-kira ke situ arahnya," ungkap Ujang ketika dihubungi oleh IDN Times, pada 8 Februari 2023 lalu.

Saat Pilkada DKI 2017 digelar, Gerindra adalah salah satu parpol yang mengusung Anies-Sandi. Mereka berhasil memenangkan pemilu bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Berdasarkan keyakinan Gerindra, Anies berjanji tidak akan ikut pemilihan presiden (pilpres) seandainya ada Prabowo sebagai kandidat calon presiden (capres) di pemilu tersebut. Bahkan, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan adanya perjanjian politik tersebut.

"Prabowo-nya kan kalah pamor, kalah tenar saat ini (dibandingkan Anies). Suara pendukung Prabowo kan terserap ke Anies dan kalau dilihat Prabowo kan sudah lama sering kena tipu," tutur dia lagi.

3. Gerindra sebut Anies tidak pamit ke Prabowo untuk maju jadi capres di Pemilu 2024

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. (IDN Times/Gregorius Aryodamar)

Sementara, Ketua DPD Partai Gerindra, Andre Rosiade, mengatakan, Prabowo telah memberikan instruksi khusus agar tidak lagi mengungkit-ungkit jasa dan kebaikan pada masa lalu. Ia pun menegaskan bahwa Gerindra tak pernah memberikan instruksi kepada Sandi agar membocorkan adanya kontrak politik itu.

"Tentu, ini mengagetkan kita semua. Dari awal perjanjian itu ditulis untuk konsumsi internal," ungkap Andre kepada media di Jakarta pada 8 Februari 2023 lalu.

Ia mengatakan, kontrak politik itu ditandatangani pada malam sebelum mendaftarkan cagub dan cawagub ke KPUD DKI Jakarta. Andre menambahkan, bila bocoran kontrak politik itu menjadi sikap resmi Gerindra, maka yang mengumumkan adalah ketua harian atau sekretaris jenderal DPP Partai Gerindra.

Namun, silaturahmi Anies ke Prabowo diduga kurang lancar usai menyelesaikan posisi sebagai Gubernur DKI Jakarta. Berdasarkan keterangan, Andre, Anies tidak pamit ke Prabowo lebih dulu saat memutuskan hendak maju nyapres di pemilu 2024.

"Usai Beliau menuntaskan jabatan sebagai Gubernur DKI, Pak Anies tidak pamit dan tak ada salam perpisahan kepada Partai Gerindra yang mengusung, mendukung, dan mengamankan beliau selama 5 tahun jadi Gubernur," kata Andre.

Partai Gerindra, ujar Andre, merasa terkejut ketika Anies tiba-tiba dideklarasikan oleh NasDem sebagai bakal capres pada Pemilu 2024.

"Tapi, kami sudah sampaikan bahwa itu hak beliau untuk dicalonkan atau mencalonkan diri. Sekali lagi ini negara demokrasi, tidak ada hak untuk melarang-larang," tutur dia.