Jakarta, IDN Times - Usai RAPBD DKI Tahun Anggaran 2020 disorot oleh publik karena janggal, Gubernur Anies Baswedan melakukan pembenahan. Kepada media, Anies mengatakan akan meningkatkan sistem e-budgeting yang dibuat di era pemerintahan Joko "Jokowi" Widodo saat masih menjadi gubernur. Caranya dengan memberikan kolom komentar di program tersebut.
"Jadi, aplikasi itu akan diupgrade, siapa saja tetap bisa akses, tapi nantinya publik juga bisa memberikan komentar di situ," kata Anies di Balai Kota Jakarta pada Jumat (1/11) kemarin.
Apakah itu akan efektif mencegah adanya upaya mark up terhadap RAPBD di masa mendatang?