Anies Tuding Ada yang Mau Ubah Konstitusi, Demokrat: Publik Tahu Siapa

21 Mar 2023, 10:22 WIB

Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Demokrat, Kamhar Lakumani (kiri) (ki (www.instagram.com/@kamharlakumani)

Jakarta, IDN Times - Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengungkap petunjuk soal Menteri Koordinator di Kabinet Indonesia Maju yang dituding oleh Anies Baswedan mau mengganti konstitusi Indonesia. Menurut Kahmar, sosok Menko yang dimaksud adalah pihak yang pernah mewacanakan penundaan pemilu melalui 'big data.'

"Itu sebenarnya cukup terang benderang kalau dia rutin atau rajin mau mencari jejak digital, atau pemberitaan berkaitan dengan Menko yang pernah membangun wacana ada kaitannya dengan penundaan pemilu melalui aspirasi big data," ungkap Kamhar di daerah Cikini, Jakarta Pusat, Senin (20/3/2023).

Meski begitu, Kamhar enggan mengungkap siapa Menko yang dirujuk oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Tetapi, kata Kamhar, publik juga sudah tahu siapa sosok Menko yang dimaksud.

"Tanpa menyebut nama pun, publik sudah tahu siapa orang yang dimaksud. Menko yang getol untuk itu (mengampanyekan agar pemilu) kan ada. Itu sudah jelas, gak usah diperjelas lagi," ujarnya lagi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD sudah membantah dengan tegas bakal mengganti konstitusi Indonesia. "Menko yang mana (yang dimaksud Anies)? Kalau saya tidak tuh," kata Mahfud dalam keterangan tertulis pada 17 Maret 2023 lalu.

Ia pun meminta agar media menanyakan langsung kepada Anies siapa sosok Menko yang dimaksud. Sebab, ia tak memiliki niat untuk mengubah konstitusi di Indonesia.

"Sebaiknya, ditanyakan ke Mas Anies aja," ungkap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

1. Airlangga sebut di dalam kabinet ada empat Menko

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto ketika memberikan sambutan di acara persiapan Ramadan 2023. (Dokumentasi Partai Golkar)

Sementara, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto enggan berkomentar soal pernyataan Anies Baswedan yang menuding ada Menteri Koordinator di kabinet Indonesia Maju yang hendak mengubah konstitusi Indonesia. Ia hanya menyebut bahwa posisi Menko tak hanya dijabat oleh dirinya.

"Menko (di kabinet) itu ada empat," ungkap Airlangga di kantor DPP Partai Golkar pada Minggu (19/3/2023).

Ia pun tak memberikan komentar lebih jauh dan langsung meninggalkan kantor DPP. Selain Airlangga, posisi Menko juga dijabat oleh Mahfud MD (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan), Luhut Pandjaitan (Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi), dan Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan).

Salah satu upaya untuk mengubah konstitusi yakni dengan mendorong adanya penundaan Pemilu 2024. Sebab, bila pemilu ditunda, maka isi UUD 1945 harus diamandemen.

Berdasarkan rekam jejak di dunia digital, Luhut dan Airlangga yang tercatat pernah menyampaikan isu penundaan pemilu. Pada Maret 2022, Luhut mengklaim dengan big data, ada 110 juta warganet yang mewacanakan agar Pemilu 2024 ditunda.

Luhut mengklaim rakyat menginginkan Pemilu 2024 bisa ditunda hingga satu sampai tiga tahun. "Kita kan punya big data, dari data tersebut grab 110 juta (warganet yang menggunakan beragam platform) mulai dari Facebook, Twitter, macam-macam. Di Twitter saja, ada 10 juta lah (warganet) yang membicarakan isu ini," ungkap Luhut ketika berbicara di program siniar Deddy Corbuzier yang tayang di YouTube pada Maret 2022 lalu.

Sementara, Airlangga pada bulan Maret 2022 juga pernah menyebut bahwa penundaan pemilu merupakan aspirasi masyarakat. Golkar tak ingin menolak aspirasi masyarakat tersebut.

"Kita harus mengerti yang namanya aspirasi. Aspirasi tidak boleh ditolak apalagi Golkar suara Golkar suara rakyat. Nah itu demikian," kata Airlangga pada 10 Maret 2022 lalu.

2. Pintu melakukan amandemen di MPR sudah tertutup untuk periode 2019-2024

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Sementara, menurut Wakil Ketua MPR, Jazilul Fawaid, pernyataan Anies bahwa ada Menko yang bermanuver untuk mengubah konstitusi tidak lebih dari sekedar tuduhan. Sebab, wacana untuk melakukan amandemen UUD 1945 di MPR sudah tidak ada lagi.

Menurut dia, pintu untuk mengamandemen di MPR sudah tertutup di periode 2019-2024 ini. "Amandemen undang-undang udah gak ada lagi. Pintunya sudah ditutup di MPR periode ini, maka apa yang disebutkan oleh Pak Anies sekedar tuduhan aja," ungkap Jazilul kepada media pada 18 Maret 2023 lalu.

Wakil Ketua Umum PKB itu lebih tegas mempertanyakan soal cara menko mengubah konstitusi seperti tuduhan Anies. Dia juga mempertanyakan sosok menko yang dimaksud.

"Saya pikir itu hanya sekedar isu saja. Karena mengubah konsitusi itu bukan wilayahnya menko. Itu wilayahnya MPR, dan sampai hari ini tidak ada, di amandemen sudah ditutup," katanya.

3. Anies nilai ada penurunan kualitas demokrasi di Indonesia karena ada Menko mau ubah konstitusi

Anies Baswedan saat menjabat Gubernur DKI Jakarta (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

Sementara, Anies menyampaikan tuduhan itu di acara Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan Tokoh KAHMI Jaya pada 16 Maret 2023 lalu. "Kok, ada orang yang berada dalam posisi kunci, Menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang berapa banyak yang mau mendukung," ungkap Anies di Ancol, Jakarta Utara.

Meski demikian, Anies tak menyebut Menko bidang mana yang ingin mengubah konstitusi tersebut. Ia mengaku tak bisa membayangkan petinggi negeri ini mengatakan ingin mengubah konstitusi secara terang-terangan. Ia menilai bila ada pendapat kontroversial seperti demikian, pasti diutarakan di ruang tertutup.

Anies menilai kondisi seperti demikian bukan menunjukkan kualitas demokrasi Indonesia yang alami penurunan. Baginya, kondisi ini terjadi ketika orang yang tidak punya komitmen terhadap demokrasi makin berani mengutarakan pikirannya secara terbuka.