Wacana Penundaan Pemilu, Publik Ramai Tanyakan Klaim Big Data Luhut
Jakarta, IDN Times - Sejumlah pihak mempertanyakan klaim yang disampaikan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, soal big data yang dijadikan dalih agar pemilu 2024 ditunda.
Menurut Luhut ada 110 juta warganet di media sosial yang ingin agar pemilu 2024 ditunda satu hingga tiga tahun mendatang. Namun, ia tak pernah menyebut dari mana big data itu diperoleh.
"Kita kan punya big data, dari data tersebut grab 110 juta (warganet yang menggunakan beragam platform) mulai dari Facebook, Twitter, macam-macam. Di Twitter saja, ada 10 juta lah (warganet) yang membicarakan isu ini," ungkap Luhut ketika berbicara pada program siniar Deddy Corbuzier yang tayang di YouTube, Jumat, 11 Maret 2022.
Luhut mengklaim rakyat menengah ke bawah ingin situasi Indonesia tenang. Mereka, kata dia, ingin fokus kepada pemulihan ekonomi, sehingga Pemilu 2024 sebaiknya ditunda.
"Kita kan kemarin seolah sakit gigi ketika mendengar (perpecahan) seperti kampret lah, cebong lah, kadrun lah. Itu kan menimbulkan dampak yang gak baik. Masak terus-terusan mau seperti itu. Ya, kita coba tangkap aspirasi publik dari big data tadi," katanya.
Mantan Kepala Staf Presiden (KSP) itu nampak tidak sungkan lagi mengusung ide agar jabatan Presiden Joko "Jokowi" Widodo diperpanjang. Untuk itu, Pemilu 2024 sebaiknya ditunda.
Luhut mengklaim ada aspirasi dari publik yang mempertanyakan untuk apa menghabiskan dana lebih dari Rp100 triliun agar Pemilu 2024 bisa digelar, di tengah kondisi pandemik COVID-19. "Itu rakyat yang ngomong," tutur dia.
Namun, sejumlah pakar di bidang teknologi informasi (IT) dan politik mengaku tak yakin dengan klaim Luhut itu. Pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, misalnya, bahkan menduga ada mark up data dari klaim Luhut tersebut. Bagaimana analisis yang ia buat?
1. Klaim Luhut soal 110 juta warganet bahas isu penundaan pemilu tak masuk akal
Ismail menganalisis isu perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024 menjadi 2027, justru semakin menguat usai Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto serta Ketum PBNU mendengungkan wacana tersebut. Sementara, media massa mengangkat sejumlah pihak yang menolak ide penundaan Pemilu 2024.
"Pihak yang pro dengan perpanjangan masa jabatan antara lain PKB, PAN, Golkar, PKPI, Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Provinsi Riau, yang utamanya mengangkat narasi keberlanjutan ekonomi dan adanya permintaan dari masyarakat," cuit Ismail pada 1 Maret 2022.
Ismail menjelaskan, mayoritas data yang diperoleh dari Drone Emprit malah menunjukkan sebagian besar warganet menolak perpanjangan masa jabatan presiden.
"Selain menyampaikan argumentasi pribadi, warganet juga mengamplifikasi argumentasi para tokoh yang menolak penundaan pemilu 2027," kata dia di akun Twitternya, yang sudah memberikan izin kepada IDN Times untuk mengutipnya.
Data lain yang diungkap Ismail dari Drone Emprit yakni total warganet yang aktif dalam percakapan soal wacana perpanjangan masa jabatan presiden tak lebih dari 10 ribu akun.
"Angkanya tak mencapai 18 juta user di Twitter Indonesia. Apalagi (klaim) 100 juta (warganet yang membicarakan), tak masuk akal," ujar Ismail.
2. Data Lab45 menunjukkan hanya 10.852 akun di Twitter yang bahas soal perpanjangan masa jabatan presiden
Lebih lanjut, Ismail juga menunjukkan data dari Lab45 yang hasilnya tak jauh berbeda dari Drone Emprit, mengenai pembicaraan perpanjangan masa jabatan presiden. Berdasarkan data dari Lab45, hanya ada 10.852 akun Twitter yang terlibat dalam pembicaraan agar jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode.
"Mayoritas (akun Twitter) menolak (perpanjangan masa jabatan presiden)," cuit Ismail.
Ia juga menyebut jumlah pengguna Twitter aktif di Indonesia mencapai 18 juta. Sedangkan, yang aktif membicarakan soal wacana perpanjangan masa jabatan presiden sekitar 10 ribu. Artinya, itu hanya 0,0055 persen.
Ismail pun mengaku bingung terhadap klaim 110 juta warganet yang membahas isu penundaan Pemilu 2024 seperti klaim Luhut.
"Padahal, pengguna di Twitter adalah pengguna platform media sosial yang paling cerewet soal politik. User di platform lain seperti Instagram dan Facebook, persentasenya bisa lebih sedikit. 110 juta (pengguna) sepertinya impossible," kata dia.
Ia juga menganalisis pembahasan wacana penundaan Pemilu 2024 di platform Facebook. Berdasarkan data pada 2021, jumlah pengguna FB mencapai 140 juta. Bila asumsinya hanya 0,0055 persen pengguna FB yang membahas isu ini, artinya hanya ada 77 ribu akun yang mewacanakan isu ini di dunia maya.
"Impossible ada 110 juta (pengguna FB) aktif yang bicara (isu penundaan pemilu), kecuali datanya di-mark up 1.000 kali," kata Ismail.
Bahkan, sebagian isi komentar video wawancara Deddy dengan Luhut di YouTube menyampaikan aspirasi, agar masa jabatan Presiden Jokowi dibatasi hingga dua periode saja.
"Saya pendukung Pak Jokowi sejak periode 1. Menurut saya baiknya cukup 2 periode. Biarkan Pak Jokowi istirahat menikmati hidup tenang, bahagia dengan keluarga tercinta," ungkap salah satu penonton video di YouTube tersebut.
Ada pula warganet yang tegas menyebut dua periode untuk jabatan presiden sudah cukup. "Semangat reformasi harus kita jalankan. Semoga negeri ini lebih baik lagi," tulis warganet lainnya.
Warganet lainnya juga berharap aturan soal pembatasan masa jabatan presiden maksimal dua periode tidak diubah. "Saya sebagai pendukung Jokowi saat pilpres, cukup 2 periode masa jabatan maksimal presiden, sesuai aturan di konstitusi," kata dia.
3. Luhut dituding sengaja manipulasi big data 110 juta warganet yang ingin Pemilu 2024 ditunda
Sementara, menurut Direktur eksekutif IndoStrategic, Ahmad Khoirul Umam, isu agar masa jabatan presiden diperpanjang justru tak juga mereda. Padahal, Presiden Jokowi sudah merespons bahwa ia akan patuh terhadap konstitusi. Ia menduga operasi di lingkungan elite untuk memperpanjang masa jabatan presiden masih berlangsung.
Salah satu caranya melempar narasi ke publik soal klaim big data berisi 110 juta warganet yang ingin agar Pemilu 2024 ditunda. "Yang disampaikan Pak Luhut itu jelas manipulasi informasi. Big data 110 juta orang tidak merepresentasikan apapun. Dibuka saja datanya," ungkap Ahmad, dalam diskusi virtual, Senin (14/3/2022).
Ahmad mengaku heran dengan klaim big data mantan jenderal di Kopassus itu. Karena tidak ada satu pun lembaga survei yang mampu mengonfirmasi adanya temuan dukungan masyarakat atas perpanjangan masa jabatan presiden.
"Semua polster tidak mengonfirmasi itu. Setahun yang lalu, saya melakukan survei, 80 persen menolak perpanjangan masa jabatan. Tapi kemudian digunakan bahasa yang sumir, big data," ujarnya.
Ahmad menduga isu perpanjangan masa jabatan presiden ini masih ada kaitannya dengan kelangsungan proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Menurut dia, ada upaya untuk mempertahankan kepentingan bisnis, politik, dan kekuasaan dari kalangan elite.
