Dunia usaha didorong aktif bantu korban bencana Sumatra
PMI dipilih Apindo karena jaringan dan infrastruktur lapangan
PMI fokus rehabilitasi, rumah dan lahan pertanian terdampak
Jakarta, IDN Times - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) resmi menjalin kerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI), untuk memperkuat penyaluran bantuan bencana di wilayah Sumatra.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Markas Pusat PMI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (22/12/2025).
Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menyampaikan keprihatinan mendalam, atas bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra. Ia menegaskan, dunia usaha memiliki tanggung jawab sosial untuk terlibat langsung membantu masyarakat terdampak.
Apindo menggalang partisipasi anggotanya agar dapat berkontribusi dalam penanganan bencana, baik melalui bantuan logistik maupun dukungan lainnya di lapangan.
“Sebagai asosiasi perusahaan Indonesia, kami merasa terpanggil untuk berperan. Kami menggalang anggota agar dapat membantu masyarakat di lokasi bencana,” ujar Shinta.
Apindo tercatat memiliki sekitar 15.000 perusahaan anggota dengan lebih dari 65.000 perwakilan, yang tersebar di 38 provinsi dan 311 kabupaten/kota. Seluruh perwakilan daerah diminta berkoordinasi langsung di wilayah terdampak bencana.
Bantuan yang dihimpun berasal dari Apindo pusat maupun daerah, tidak hanya untuk kebutuhan darurat, tetapi juga dukungan jangka panjang pada tahap rehabilitasi dan pemulihan ekonomi, khususnya bagi pelaku usaha dan UMKM terdampak.
Shinta menjelaskan, penyaluran bantuan akan lebih efektif jika dilakukan melalui lembaga yang telah berpengalaman, dan memiliki sumber daya memadai. Oleh karena itu, Apindo memilih bekerja sama dengan PMI yang dinilai memiliki jaringan relawan, aparat, serta infrastruktur distribusi yang kuat.
“PMI sudah memiliki aparat, relawan, dan infrastruktur yang memadai untuk menyalurkan bantuan secara tepat sasaran dan tepat waktu,” katanya.
Kerja sama ini diharapkan mampu memastikan bantuan tersalurkan secara tepat sasaran, dan tepat waktu kepada masyarakat terdampak.
Ketua Umum PMI Jusuf Kalla menjelaskan, penanganan bencana dilakukan melalui tiga tahap, yakni tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Saat ini, penanganan mulai memasuki tahap rehabilitasi.
“Pada tahap tanggap darurat, fokusnya adalah penyediaan makanan dan minuman, layanan kesehatan, serta tempat penampungan. Saat ini kita mulai masuk ke tahap rehabilitasi,” ujar Jusuf Kalla.
Sekitar 190 ribu rumah di tiga provinsi terdampak perlu dibersihkan sebelum dapat kembali dihuni, dengan estimasi waktu pengerjaan dua hingga tiga bulan melibatkan PMI, relawan, TNI, dan Polri. Selain itu, sekitar 60 ribu hektare lahan sawah rusak akibat tertutup material banjir dan memerlukan pengerukan serta rekonstruksi.
PMI juga menerapkan sistem logistik berbasis pembelian lokal, guna mempercepat distribusi bantuan sekaligus menggerakkan perekonomian daerah terdampak.
“Kalau bisa dibeli di daerah terdampak atau daerah terdekat, kita beli di sana. Ini jauh lebih cepat dan efisien dibandingkan mengirim dari Jakarta,” jelasnya.
Jusuf Kalla menegaskan pemerintah Indonesia tidak menolak bantuan dari luar negeri terkait penanganan bencana di Sumatra. Sejak pekan sebelumnya, lanjutnya, pemerintah telah membuka ruang bagi bantuan asing yang berasal dari organisasi sosial internasional dan bersifat sukarela.
Ia menjelaskan, pemerintah memang tidak mengajukan permintaan resmi bantuan internasional karena kemampuan nasional dinilai masih mencukupi. Namun, apabila ada organisasi kemanusiaan luar negeri yang dengan inisiatif sendiri ingin membantu, pemerintah tetap terbuka.
Menurutnya, situasi ini berbeda dengan penanganan tsunami Aceh di masa lalu, ketika pemerintah secara resmi meminta bantuan dunia internasional.