Jakarta, IDN Times - Ayah terdakwa Shane Lukas, Tagor Lumbantoruan, mengaku keberatan untuk membayar beban restitusi atau uang ganti rugi terhadap korban penganiayaan David Ozora. Tagor mengaku mengalami kesulitan ekonomi sehingga tidak dapat membayar uang restitusi terhadap korban.
"Untuk restitusi yang disebut, seperti yang sudah jelas, fakta dan keberadaan saya. Itu, saya keberatan karena kemampuan ekonomi," kata Tagor Lumbantoruan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (27/7/2023).
Kuasa Hukum Shane Lukas, Happy Shihombing, menyatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim terkait pembayaran restitusi. Namun, pihaknya akan berusaha menyajikan fakta-fakta terkait kondisi keuangan dan ekonomi keluarga Shane Lukas.
Terlebih sebelum terjerat kasus ini, Shane Lukas juga terpaksa putus sekolah karena masalah ekonomi.
"Apalagi Shane tidak sekolah kemarin karena juga keadaan ekonominya. Dia tidak bisa melanjutkan. Jadi, soal restitusi, kami serahkan ke majelis hakim," ujar Happy.
Tagor meyakini majelis hakim akan menjatuhkan keputusan yang terbaik terkait beban restitusi. Dia juga percaya hakim bisa bersikap adil dengan menilai mana yang benar, baik, hukuman yang diberikan kepada terdakwa.
“Saya percaya, hakim bisa menilai yang terbaik dan semua keputusan-keputusan yang terbaik. Saya percaya dengan doa-doa juga, hakim ini adalah perpanjangan tangan Tuhan,” tutur dia.
Sementara itu, ayah terdakwa Mario Dandy, Rafael Alun, telah menyatakan menolak membayar restitusi sebesar Rp120 miliar terhadap korban penganiayaan anaknya, David Ozora. Mantan Pegawai Ditjen Pajak Kementerian Keuangan itu menyatakan restitusi akan ditanggung sendiri oleh anaknya, Mario Dandy.
"Kami menyampaikan, dengan berat hati tidak bersedia untuk menanggung restitusi tersebut. Dengan pemahaman, bagi orang yang telah dewasa maka kewajiban membayar restitusi ada pada pelaku tindak pidana," kata Rafael.
Alasan Rafael Alun menolak pembayaran restitusi itu karena saat ini aset-aset yang dimiliki bahkan nomor rekeningnya telah diblokir oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah menjadi tersangka kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
"Aset-aset kami sekeluarga dan rekening sudah diblokir oleh KPK dalam rangka penetapan saya sebagai tersangaka sebuah tindak pidana dugaan gratifikasi," katanya.