Belajar dari Jepang: Bangsa bangkit dari investasi manusiaAzis mengingatkan kembali keputusan Jepang setelah Hiroshima luluh lantak akibat bom atom. Pemimpin Jepang memprioritaskan pendidikan sebagai pusat pemulihan peradaban.
Pendidikan memerlukan keberlanjutan kebijakanAzis menekankan, pendidikan tidak dapat dibangun melalui kebijakan jangka pendek atau sekadar retorika politik. Sejarah Jepang memberi pelajaran penting bahwa pendidikan tidak bekerja dalam bentuk janji, melainkan melalui keberlanjutan tindakan.
Soroti arah kebijakan pendidikan di era PrabowoPemerintahan Presiden RI, Prabowo Subiant
Jakarta, IDN Times - Anggota DPR RI, Azis Subekti mengatakan bahwa kebangkitan sebuah bangsa tidak ditentukan oleh kekuatan militer atau sumber daya alam semata, melainkan oleh kualitas manusia yang dibangun melalui pendidikan. Hal itu ia sampaikan dengan merujuk pada pengalaman Jepang pascaperang dunia kedua.
Menurut Azis, sejarah menunjukkan bahwa pendidikan merupakan fondasi strategis dalam membangun ketahanan dan daya saing bangsa.
Azis mengingatkan kembali keputusan Jepang setelah Hiroshima luluh lantak akibat bom atom. Alih-alih berfokus pada kekuatan militer, pemimpin Jepang saat itu justru memprioritaskan keberlangsungan pendidikan.
“Ketika Hiroshima runtuh menjadi hamparan puing akibat ledakan bom atom, dunia seakan menyaksikan ambruknya nalar kemanusiaan. Namun di tengah kehancuran yang nyaris total itu, Kaisar Hirohito justru mengajukan pertanyaan yang melampaui logika perang. Ia tidak meminta laporan tentang sisa kekuatan militer, tidak pula menghitung cadangan logistik. Ia bertanya tentang guru—berapa banyak yang masih hidup,” ujar Azis dalam keterangannya, Selasa (3/2/2026).
Ia menilai, keputusan tersebut menandai kesadaran bahwa masa depan bangsa ditentukan oleh kemampuan membangun kembali akal dan karakter manusia. Jepang kemudian menjadikan sekolah sebagai pusat pemulihan peradaban, menempatkan guru sebagai figur terhormat, serta mengarahkan pendidikan pada pembentukan disiplin, tanggung jawab, dan ketekunan.
“Hasil dari pilihan ini bukan sekadar kemajuan ekonomi, tetapi transformasi kualitas manusia,” kata Azis.
Lebih lanjut, Azis menekankan, pendidikan tidak dapat dibangun melalui kebijakan jangka pendek atau sekadar retorika politik.
“Sejarah Jepang memberi pelajaran penting bahwa pendidikan tidak bekerja dalam bentuk janji, melainkan melalui keberlanjutan tindakan,” ujarnya.
Ia menyebutkan, Jepang memastikan pemenuhan gizi anak, memperluas akses sekolah hingga tingkat komunitas dasar, serta membuka akses pengetahuan secara luas. Investasi tersebut membentuk daya tahan nasional yang memungkinkan Jepang bertahan menghadapi krisis ekonomi, bencana alam, dan perubahan global.
Menurut Azis, pendekatan tersebut relevan untuk dijadikan rujukan dalam pembangunan pendidikan di Indonesia.
Azis menilai, dalam satu tahun terakhir, pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto mulai menempatkan pendidikan sebagai poros pembangunan nasional.
“Program makan bergizi bagi anak sekolah, santri pesantren, ibu hamil, dan balita merupakan langkah mendasar yang berangkat dari fakta ilmiah, kecerdasan tidak mungkin berkembang optimal tanpa pemenuhan gizi. Bangsa yang ingin maju harus terlebih dahulu memastikan generasinya tumbuh sehat secara fisik dan mental,” kata Azis.
Selain itu, pemerintah juga memperluas penerima beasiswa, memperbaiki sekolah-sekolah rusak, membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, serta mendirikan sekolah rakyat berasrama gratis bagi anak dari keluarga miskin. Di sisi lain, pembangunan sekolah unggulan, perluasan SMA berstandar nasional, serta kerja sama dengan universitas terkemuka di Inggris dinilai sebagai upaya meningkatkan daya saing global pendidikan nasional.
Meski demikian, Azis mengingatkan, keberhasilan pembangunan pendidikan tidak hanya bergantung pada negara.
“Pemerintah dapat membuka jalan, tetapi akal budi hanya akan berkembang bila kita semua ikut menumbuhkannya. Saatnya berhenti sekadar mengamati perubahan, dan mulai mengambil peran di dalamnya,” ujarnya.
Ia menegaskan, tanpa partisipasi kolektif, pembangunan manusia tidak akan berjalan optimal dan berkelanjutan.