Bahlil menegaskan pentingnya keadilan dalam hilirisasi ekonomi Indonesia, terutama bagi daerah penghasil sumber daya alam.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, investor, dan masyarakat dianggap penting untuk menjalankan hilirisasi secara adil dan inklusif.
Hilirisasi berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah hingga 20 persen.
Jakarta, IDN Times – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berjalan dengan prinsip keadilan, terutama dalam sektor pertambangan dan hilirisasi.
Menurutnya, daerah penghasil sumber daya alam wajib mendapatkan porsi ekonomi yang lebih besar agar masyarakat lokal bisa merasakan langsung manfaat dari kekayaan alamnya sendiri.
Bahlil menyampaikan, “Hilirisasi ke depan, itu harus berkeadilan bagi daerah-daerah, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) daerah, masyarakat daerah. Justru nilai tambahnya harus orang daerah yang dapat paling banyak. Mereka harus jadi tuan di negeri sendiri. Tidak boleh kue ekonomi itu dibawa semua ke Jakarta atau dibawa ke investor. Inilah sebagai implementasi dari sila kelima Pancasila,” katanya dalam Jakarta Geopolitical Forum IX/2025 yang digelar Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Jakarta, Selasa (24/6/2025).
Bahlil menjelaskan, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, investor, dan masyarakat sangat penting agar hilirisasi bisa berjalan adil dan inklusif. Pemerintah, kata dia, ingin memastikan agar proses industrialisasi di sektor tambang tidak hanya menguntungkan pihak besar, tapi juga mendorong kemajuan ekonomi lokal.
Sebagai contoh, Bahlil menyebut keberhasilan hilirisasi di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah. Dua daerah itu berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi hingga 20 persen, jauh di atas rata-rata nasional yang sekitar 6 persen. Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa hilirisasi bisa mengubah wajah ekonomi daerah, dari yang dulu hanya bergantung pada bahan mentah menjadi industri bernilai tinggi.
“Ini adalah strategi untuk melakukan transformasi ekonomi kita, dari jasa konstruksi ke industri. Dan kalau ini konsisten kita lakukan, Insya Allah kita akan menuju kepada apa yang sudah ditargetkan, untuk kita menjadi salah satu negara yang GDP (Gross Domestic Product) kita masuk 10 besar pada2045,” ujarnya optimistis.
Selain soal pemerataan, Bahlil juga menyoroti pentingnya keberlanjutan dalam proses hilirisasi. Pemerintah sedang menyiapkan peta jalan hilirisasi pascatambang, termasuk pengembangan industri baru ketika aktivitas tambang sudah berhenti. Langkah ini, menurut Bahlil, penting untuk menjaga agar ekonomi daerah tetap hidup bahkan setelah sumber daya alamnya habis.
Dengan semangat itu, hilirisasi bukan cuma soal membangun industri, tapi juga soal mewujudkan keadilan sosial bagiseluruh rakyat Indonesia — sesuai amanat Sila Kelima Pancasila. (WEB)