Percepat Transisi Energi, Kementerian ESDM Serius Kembangkan EBT
- Hingga September 2025, realisasi program campuran bahan bakar biodiesel 40 persen atau B40 telah mencapai 10,57 juta kiloliter.
- Kebijakan B40 mampu menghemat devisa hingga Rp93,43 triliun, menyerap lebih dari 1,3 juta tenaga kerja, dan menurunkan emisi karbon sebanyak 28 juta ton.
- Pemerintah juga mempercepat pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di berbagai daerah.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah mulai serius mengembangkan Energi Baru Terbarukan (EBT). Salah satu langkah utamanya adalah program bioenergi B40, campuran 40 persen biodiesel dari minyak sawit dan 60 persen solar. Program ini menjadi bagian penting dari agenda transisi menuju energi bersih.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut, hingga September 2025, realisasi program campuran bahan bakar biodiesel 40 persen atau B40 telah mencapai 10,57 juta kiloliter. “Program ini juga meningkatkan nilai tambah crude palm oil (CPO) hingga Rp14,7 triliun,” ucapnya di Jakarta, Selasa (21/10).
1. Menciptakan ekosistem energi yang mandiri
Menurut Bahlil, kebijakan B40 mampu menghemat devisa hingga Rp93,43 triliun, menyerap lebih dari 1,3 juta tenaga kerja, dan menurunkan emisi karbon sebanyak 28 juta ton.
"Dari kebun sawit rakyat hingga tangki kendaraan bermotor, rantai nilai biodiesel telah menjadi bukti Indonesia mampu menciptakan ekosistem energi yang mandiri, berkelanjutan, dan berkeadilan,” ujar Bahlil.
2. Mempercepat pengembangan PLTP dan PLTS
Selain bioenergi, pemerintah juga mempercepat pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di berbagai daerah. “Pemerintah sudah meresmikan puluhan pembangkit energi terbarukan, mempercepat proyek PLTS berkapasitas 100 gigawatt (GW),” kata Bahlil.
Tahun 2025 mencatat dua momen besar untuk sektor energi bersih Indonesia. Pada 20 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 26 pembangkit listrik dengan total kapasitas 3,2 gigawatt (GW), dan 89 persen di antaranya berbasis EBT. Selanjutnya, pada 26 Juni 2025, pemerintah kembali meresmikan 55 pembangkit listrik dengan total kapasitas 379,7 megawatt (MW), terdiri dari 8 PLT Panas Bumi dan sisanya PLTS yang tersebar di 15 provinsi.
3. Berdampak langsung ke desa-desa
Transisi energi bersih juga berdampak langsung ke desa-desa. Pembangunan PLTS komunal membantu menekan biaya energi, meningkatkan aktivitas ekonomi lokal, dan menciptakan lapangan kerja baru. “Pemerintah melibatkan koperasi desa dalam transisi energi. Ekonomi dan ekologi tidak harus dipertentangkan, keduanya bersinergi menciptakan fondasi pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan merata,” tutur Bahlil.
Sebagai komitmen jangka panjang, pemerintah menargetkan bauran EBT nasional mencapai 19–23 persen pada tahun 2030, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN). Transisi ini bukan sekadar soal teknologi, tetapi juga tentang masa depan: bagaimana Indonesia menjaga bumi sekaligus memperkuat ketahanan energinya untuk generasi mendatang. (WEB)
