Bahlil Ungkap Isi Pertemuan Prabowo-Ketua Umum Partai di Kertanegara

31 Des 2024, 18:45 WIB

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia ketika mengikuti kegiatan senam Partai Golkar di DPP Golkar. (www.instagram.com/@golkar.indonesia)

Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan hasil pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan ketua umum partai politik di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada 28 Desember 2024.

Mantan Menteri Pertahanan tersebut meminta kepada para menteri agar tidak melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, kecuali atas perintah presiden langsung.

Selain itu, Bahlil menyebut, Prabowo melakukan evaluasi kinerja pembantunya itu yang sudah berlangsung selama dua bulan terakhir. Ia melaporkan hasil kinerjanya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Saya kebetulan ditugaskan untuk mengurus BBM, gas, kemudian gas LPG dan listrik. Lalu mengurus gunung-gunung berapi. Ada juga yang mengurus pergeseran tanah longsor," ujar Bahlil di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa (31/12/2024).

Bahlil juga menyebut tidak ada pembahasan khusus dalam pertemuan antara Prabowo dengan ketua umum Koalisi Indonesia Maju (KIM) itu. Bahlil dan elite parpol itu hanya menemani acara Natal di Indonesia Arena, Senayan, sebelum pertemuan di Kartanegara.

1. Bahlil sebut pertemuan ketua umum parpol di kediaman Prabowo merupakan agenda rutin

Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia (IDN Times/Tunggul Damarjati)

Lebih lanjut, Bahlil menyebut para ketua umum partai politik pendukung pemerintah Prabowo sering mengadakan pertemuan rutin, untuk mengevaluasi jalannya pemerintahan.

"Kami para ketua umum parpol koalisi selalu bertemu Bapak Presiden. Waktu itu kami bersama-sama Bapak Presiden, datang untuk sekaligus menemani Bapak Presiden ke acara Natalan. Tidak ada pembicaraan khusus," tutur dia.

2. AHY sebut pertemuan di Kertanegara juga bahas kenaikan PPN 12 persen

Menko Infra, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (IDN Times/Larasati Rey)

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak menampik pertemuan ketua umum parpol di kediaman Prabowo juga membahas soal kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen.

"Dibahas semuanya. Nanti Beliau (Prabowo) akan menjelaskan dengan baik. Kami semua juga akan menjelaskan (lebih lanjut terkait kenaikan PPN tersebut)," kata pria yang akrab disapa AHY itu di Pelabuhan Tanjung Priok pada 29 Desember 2024.

AHY mengatakan pemerintah berupaya memberikan yang terbaik kepada masyarakat, dan mengurangi dampak kenaikan PPN di tengah kondisi ekonomi global yang masih belum stabil.

"Pemerintah yang jelas akan meyakinkan agar masyarakat benar-benar bisa mendapatkan yang terbaik dari pemerintah. Cuma ada hal yang perlu dijelaskan dengan baik karena mungkin selama ini juga ada hal yang belum terjelaskan dengan cukup (terkait kenaikan PPN tersebut)," tutur dia.

3. Kenaikan PPN 12 persen ditolak berbagai lapisan masyarakat

Ilustrasi - Mahasiswa BEM SI menggelar demo menolak PPN 12 Persen di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (27/12/2024). (Dok. Istimewa)

Kenaikan PPN menjadi 12 persen mendapat penolakan luas dari berbagai kelompok masyarakat. Mereka menilai keputusan pemerintah menaikan pajak di tengah situasi daya beli masyarakat yang rendah, tidak bijak. Bahkan, unjuk rasa di sejumlah daerah, termasuk di Jakarta turut digelar.

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) turun ke jalan pada 27 Desember 2024. Mereka memprotes kenaikan PPN 12 persen.

Presiden Mahasiswa STAI Al-Hidayah, Bogor, Zaqi Ramdani, mengatakan aksi yang diikuti sekitar 250 mahasiswa itu berasal dari 18 kampus berbeda di wilayah Jadebotabek dan Banten.

"Kami turun hari Jumat ini karena kami melihat situasi yang ada (soal kenaikan PPN 12 persen) tak ada perubahan. Ini jadi aksi penutup di akhir tahun bagi kami mahasiswa agar bisa tetap menyuarakan keluhan masyarakat dan sebelum kebijakan PPN 12 persen itu diberlakukan pada 1 Januari 2025," ujar Zaqi ketika dihubungi IDN Times melalui telepon.

"Kami menjadi penyambung lidah masyarakat," imbuh dia.

Dalam aksi tersebut, kata Zaqi, mahasiswa menolak kenaikan PPN 12 persen. Tuntutan kedua, mahasiawa menuntut pemerintahan Prabowo-Gibran meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah.

"Jangan sampai pajak dinaikkan tapi masyarakat kalangan bawah merasa semakin terbebani dengan adanya kenaikan pajak ini. Kami juga mempertanyakan kan semula diumumkan PPN 12 persen hanya untuk barang mewah ternyata itu omong kosong belaka. Karena PPN 12 persen itu akhirnya kena ke semua barang," tutur dia.