Bakal Ada Demo Mahasiswa 11 April, Mahfud: Jangan Ada Aksi Anarkis

09 Apr 2022, 17:15 WIB

Menteri Koordinator bidang politik, hukum dan keamanan, Mahfud MD ketika menggelar rapat pada Sabtu, 9 April 2022 di kantor Kemenko Polhukam (Dokumentasi Humas Kemenko Polhukam)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, menggelar rapat koordinasi di kantor Kemenkopolhukam, Sabtu (9/4/2022).

Rapat membahas mengenai aksi demonstrasi mahasiswa yang bakal digelar di depan Istana Negara pada Senin, 11 April 2022. Rapat tersebut diikuti Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), hingga Wakabaintelkam.

Dalam rapat, Mahfud menyebut, pemerintah tidak akan melarang mahasiswa berunjuk rasa. Sebab unjuk rasa adalah bagian dari demokrasi.

"Meski demikian, Indonesia juga adalah negara demokrasi dan hukum. Maka, pemerintah mengimbau agar di dalam menyampaikan aspirasi supaya dilakukan dengan tertib, tidak anarkis dan tidak melanggar hukum. Yang penting, aspirasi bisa didengar oleh pemerintah dan masyarakat," kata Mahfud dalam keterangan tertulis, hari ini.

Meski demikian, Mahfud menyebut, tidak akan menghambat wacana politik yang muncul di tengah publik dengan segala pro dan kontranya. Sebab, kebebasan itu lah, kata dia, yang diperjuangkan.

"Aspirasi politik di masyarakat harus dibuka salurannya. Kemudian, lembaga-lembaga politik bisa mengambil keputusan sesuai dengan aspirasi masyarakat," tutur dia.

Namun, dalam sejumlah survei, publik justru menginginkan agar masa jabatan presiden tetap dibatasi dua periode. Lalu, apa tuntutan dari mahasiswa yang bakal disampaikan dalam unjuk rasa 11 April mendatang?

1. BEM SI tidak akan menuntut Jokowi mundur dari kursi presiden

Poster yang mengklaim tuntutan mahasiswa untuk meminta Jokowi mundur dari kursi presiden (www.twitter.com/@PecanduKretek)

Koordinator Pusat BEM SI Kaharuddin HSN DM mengatakan pihaknya memastikan akan tetap menggeruduk Istana Negara pada Senin, 11 April 2022. Ia menyebut, saat ini sedang konsolidasi untuk merencanakan aksi pada Senin mendatang. Dia menargetkan, dalam aksi unjuk rasa nanti bakal diikuti sekitar 1.000 mahasiswa.

Ia menyadari dalam aksi pada Senin esok tidak hanya akan diikuti BEM SI, tetapi ada pula aliansi mahasiswa lain dan kelompok masyarakat lainnya. "Nah, itu kami tidak tahu apakah itu benar-benar murni aliansi yang menuntut demi kepentingan rakyat, atau itu disusupkan oleh penguasa untuk memecah belah aksi kami," ujar Kahar ketika dihubungi IDN Times melalui telepon pada Jumat, 8 April 2022.

Dalam aksi unjuk rasa nanti, BEM SI akan mencari strategi bagaimana enam tuntutan mereka dapat didengar Istana tanpa harus dihalau aparat keamanan. Kahar membantah adanya poster yang berisikan tuntutan mahasiswa agar Jokowi mundur.

Mereka menyadari ada begitu banyak pihak yang dapat menumpang dalam aksi unjuk rasa mahasiswa. Tetapi, mereka akan tetap pada enam tuntutan yang sudah pernah disampaikan sejak 28 Maret 2022.

Keenam tuntutan BEM SI itu yakni pertama, meminta Jokowi bersikap tegas soal wacana penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode. Menurut mereka, wacana itu sangat jelas mengkhianati konstitusi negara.

Kedua, meminta agar Jokowi menunda dan mengkaji ulang UU IKN. Ketiga, BEM SI mendesak Jokowi untuk menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat.

Keempat, BEM SI mendesak Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait. Kelima, BEM SI mendesak untuk menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di Indonesia.

Keenam, menuntut Jokowi untuk berkomitmen penuh menuntaskan janji-janji kampanye di sisa masa jabatannya.

"Hati-hati, ini akan menjadi gelombang (aksi) pertama untuk gelombang-gelombang (unjuk rasa) berikutnya. Apalagi bila pemerintah terus membuat kebijakan nyeleneh. Jadi, kami tetap dengan enam tuntutan kami tersebut," tutur Kahar.

2. Ponsel Koordinator BEM SI diduga telah diretas

Dialog evaluasi dua tahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin dengan Koordinator Pusat BEM SI Kaharuddin (mengenakan jaket biru muda), Tenaga Ahli Utama KSP Ade Irfan Pulungan (kanan bawah) dan program manajer lembaga survei SMCR Saidiman Ahmad (pojok kanan atas) (Tangkapan layar Instagram IDN Times)

Sementara, jelang aksi pada 11 April 2022, Kahar menduga ia sudah mulai dijadikan sasaran intimidasi secara digital. Ia mengeluh kesulitan menerima pesan pendek yang masuk. Telepon keluar pun tidak bisa.

"Kalau gak karena aksi 11 April, telepon seluler saya pasti tidak ada masalah. Saya sering juga mendengar ponsel ini berdering tengah malam. Nomor yang kontak itu terlihat bukan dari Indonesia," kata Kahar.

Meski begitu, ia tidak akan gentar. Ia bersama kelompok mahasiswa akan menyampaikan aspirasi sesuai koridor yang ada. Sehingga, ia tegas menyebut tidak meminta Jokowi turun dari jabatannya sebagai presiden.

"Kecuali kalau Presiden mengatakan sendiri dan ingin mundur ya silakan, itu kan keinginan Presiden sendiri," tutur Kahar.

3. BEM SI dibujuk untuk tak melakukan demonstrasi pada 11 April 2022

Ilustrasi demonstrasi mahasiswa (ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani)

Kahar juga mengisahkan, ada bujukan-bujukan dari sejumlah pihak, termasuk teman-temannya sendiri sesama mahasiswa agar tak perlu berunjuk rasa pada 11 April 2022. Ia mengakui, ada pihak-pihak tertentu yang tidak nyaman ketika melihat mahasiswa berunjuk rasa dan meminta Presiden Jokowi tak maju lagi pada Pemilu 2024.

"Beberapa kampus ada yang meminta klarifikasi kepada mahasiswa dan mempertanyakan mengapa punya motif untuk menggulingkan pemerintahan yang sah," ujar Kahar.

Padahal, sejak awal tuntutan mereka tak pernah meminta pemerintahan yang sah untuk berganti sebelum 2024. "Tetapi, bila aksi kami coba dihalang-halangi, maka cuma ada satu kata yaitu lawan. Artinya, ketika rektor berusaha menghalang-halangi kami untuk berunjuk rasa, maka ada kemungkinan rektor tersebut ingin menjabat dalam waktu yang lebih lama," tutur dia.

Ia menambahkan, meski pada 11 April 2022 hanya ada 10 orang yang turun, aksi unjuk rasa tersebut akan tetap berjalan. Karena banyak pihak yang berusaha mengondisikan agar mahasiswa batal berunjuk rasa.