Jokowi Tak Juga Tolak 3 Periode, BEM SI Bakal Geruduk Istana 11 April
Jakarta, IDN Times - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia mengatakan, bakal tetap turun ke jalan untuk berunjuk rasa pada 11 April 2022 di depan Istana Negara. Hal itu lantaran Presiden Joko "Jokowi" Widodo dianggap tidak juga menyampaikan pernyataan yang menolak untuk maju lagi dalam Pemilu 2024.
"Kami akan tetap menggelar aksi pada 11 April 2022. Harapannya, aspirasi kami bisa disampaikan di depan Istana Negara," ungkap Koordinator Pusat BEM SI Kaharuddin HSN DM, ketika dihubungi oleh IDN Times melalui telepon, Jumat (8/4/2022).
Ia menyebut, saat ini sedang dilakukan konsolidasi untuk merencanakan aksi pada Senin mendatang. Kahar menargetkan, dalam aksi unjuk rasa 11 April nanti bakal diikuti sekitar 1.000 mahasiswa. Ia menyadari dalam aksi pada Senin esok tidak hanya akan diikuti oleh BEM SI, tetapi ada pula aliansi mahasiswa lain dan kelompok masyarakat lainnya.
"Nah, itu kami tidak tahu apakah itu benar-benar murni aliansi yang menuntut demi kepentingan rakyat, atau itu disusupkan oleh penguasa untuk memecah belah aksi kami," katanya.
Dalam aksi unjuk rasa nanti, BEM SI akan mencari strategi bagaimana enam tuntutan mereka dapat didengar oleh pihak Istana tanpa harus dihalau oleh aparat keamanan. Apakah tuntutan mereka itu termasuk meminta agar Presiden Jokowi mundur sebelum 2024?
1. BEM SI membantah bakal menuntut Jokowi mundur dari kursi presiden
Lebih lanjut, Kahar membantah adanya poster yang berisikan tuntutan mahasiswa agar Jokowi mundur. Mereka menyadari ada begitu banyak pihak yang dapat menumpang dalam aksi unjuk rasa mahasiswa. Tetapi, mereka akan tetap pada enam tuntutan yang sudah pernah disampaikan sejak 28 Maret 2022 lalu.
Keenam tuntutan BEM SI itu yakni pertama, meminta Jokowi bersikap tegas soal wacana penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode. Menurut mereka, wacana itu sangat jelas mengkhianati konstitusi negara.
Kedua, meminta agar Jokowi menunda dan mengkaji ulang UU IKN. Ketiga, BEM SI mendesak Jokowi untuk menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat.
Sementara tuntutan keempat, BEM SI mendesak Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait. Kelima, BEM SI mendesak untuk menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di Indonesia.
Keenam, menuntut Jokowi untuk berkomitmen penuh menuntaskan janji-janji kampanye di sisa masa jabatannya.
"Hati-hati, ini akan menjadi gelombang (aksi) pertama untuk gelombang-gelombang (unjuk rasa) berikutnya. Apalagi bila pemerintah terus membuat kebijakan nyeleneh. Jadi, kami tetap dengan enam tuntutan kami tersebut," tutur Kahar.
2. Ponsel Koordinator BEM SI diduga telah diretas
Sementara, jelang aksi tanggal 11 April 2022, Kahar menduga ia sudah mulai dijadikan sasaran intimidasi secara digital. Ia mengeluh kesulitan menerima pesan pendek yang masuk. Telepon keluar pun tidak bisa.
"Kalau gak karena aksi 11 April, telepon seluler saya pasti tidak ada masalah. Saya sering juga mendengar ponsel ini berdering tengah malam. Nomor yang kontak itu terlihat bukan dari Indonesia," kata Kahar.
Meski begitu, ia tidak akan gentar. Ia dan kelompok mahasiswa akan menyampaikan aspirasi sesuai dengan koridor yang ada. Sehingga, ia tegas menyebut tidak meminta Jokowi turun dari jabatannya sebagai presiden.
"Kecuali kalau Presiden mengatakan sendiri dan ingin mundur ya silakan, itu kan keinginan Presiden sendiri," tutur dia.
3. BEM SI dibujuk untuk tak melakukan aksi unjuk rasa pada 11 April 2022
Kahar juga mengisahkan, ada bujukan-bujukan dari sejumlah pihak termasuk teman-temannya sendiri sesama mahasiswa agar tak perlu berunjuk rasa pada 11 April 2022 mendatang. Ia mengakui, ada pihak-pihak tertentu yang tidak nyaman ketika melihat mahasiswa berunjuk rasa dan meminta Presiden Jokowi tak maju lagi dalam Pemilu 2024.
"Beberapa kampus ada yang meminta klarifikasi kepada mahasiswa dan mempertanyakan mengapa punya motif untuk menggulingkan pemerintahan yang sah," ujar Kahar.
Padahal, sejak awal tuntutan mereka tak pernah meminta pemerintahan yang sah untuk berganti sebelum 2024. "Tetapi, bila aksi kami coba dihalang-halangi, maka cuma ada satu kata yaitu lawan. Artinya, ketika rektor berusaha menghalang-halangi kami untuk berunjuk rasa, maka ada kemungkinan rektor tersebut ingin menjabat dalam waktu yang lebih lama," tutur dia.
Ia menambahkan, meski pada 11 April 2022 hanya ada 10 orang yang turun, aksi unjuk rasa tersebut akan tetap berjalan. Karena banyak pihak yang berusaha mengondisikan agar mahasiswa batal berunjuk rasa.
