Banggar DPR Usul Subsidi Industri Dihapus: Jadi Beban Lemak APBN

12 Mar 2026, 13:48 WIB

Amir Faisol

Banggar DPR Usul Subsidi Industri Dihapus: Jadi Beban Lemak APBN

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah minta pemerintah hapus subsidi industri karena bebani APBN. (IDN Times/Amir Faisol).

Intinya Sih

Gini Kak

Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengusulkan penghapusan subsidi industri karena dianggap membebani APBN di tengah ketidakpastian geopolitik akibat konflik Timur Tengah.
Said mendorong pemerintah menyalurkan bantuan sosial produktif bagi UMKM mikro agar sektor riil tetap bergerak dan ekonomi nasional bisa pulih lebih cepat.
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno memperingatkan potensi defisit APBN meningkat akibat lonjakan harga minyak dunia pascaserangan di Timur Tengah yang membuat beban impor migas makin berat.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Ada Pak Said dari DPR yang bilang uang bantu untuk pabrik besar mau dihapus karena bikin negara berat. Katanya lebih baik uangnya dikasih ke orang kecil yang punya usaha kecil biar bisa jalan lagi. Sekarang minyak dunia naik karena perang di Timur Tengah, jadi negara harus hati-hati pakai uangnya supaya tidak boros.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengusulkan, subsidi untuk industri segera dihapuskan mengingat konflik di Timur Tengah semakin memanas.

Said menilai, subsidi untuk kalangan industri menjadi beban lemak bagi APBN di tengah ketidakpastian geopolitik dunia.

"Kalau kompensasi Banggar DPR tetap bertahan khusus untuk kelompok menengah wajib dipertahankan. Tapi untuk kelompok atas dan industri segera dihapus ditiadakan karena jadi beban lemak bagi APBN kita," kata Said, saat konferensi pers, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

1. Pemerintah sebaiknya berikan bansos produktif

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah minta rencana impor mobil India dibatalkan. (Dok. DPR RI).

Said juga mendorong pemerintah mengeluarkan bantuan sosial produktif, seperti memberikan bantuan dana kepada para pegiat UMKM.

"Khususnya dari 43,9 juta UMKM itu sekitar 90 persen mikro. Maka yang mikro inilah yang perlu dibantu oleh pemerintah. Yang modalnya 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Kalau itu setiap UMKM, setiap usaha mikro dapat 3 juta saja, maka sektor riil relatif akan bergerak pulih," ujar dia.

Selain itu, pemerintah juga diharapkan bijak dalam memilih program-program yang dianggap prioritas dan mendesak, menyusul situasi global yang semakin tidak menentu.

"Kami berharap agar dilakukan penajaman program yang prioritas dan mendesak. Itu yang pertama. Dan ini memang harus dilanjutkan. Namanya juga program prioritas dan mendesak," kata Ketua DPP PDIP itu.

2. Jangan reaktif sikapi kenaikan minyak mentah dunia

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah. (IDN Times/Amir Faisol)

Lebih lanjut, Said meminta, masyarakat tidak perlu merasa khawatir dan was-was menyikapi dampak dari perang di Timur Tengah terhadap perekonomian nasional.

"Itu lah kira-kira kawan-kawan sekalian kita tidak perlu khawatir terhadap sensitivitas APBN kita. Karena tidak bisa kita berpikir hari ini harga ICP begitu meledak 119 hari ini juga kita panik. Toh hitungannya tetap dalam kerangka tahunan APBN itu," ucap Said.

"Dan saya menunggu pemerintah dalam laporan semester nanti biasanya outlook-nya bisa berubah," sambungnya.

3. MPR peringatkan pemerintah APBN bengkak imbas konflik Timur Tengah

Waketum PAN Eddy Soeparno mendukung Prabowo-Zulhas di Pilpres 2029. (IDN Times/Amir Faisol).

Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno juga sempat mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi secara serius terhadap potensi kenaikan harga minyak mentah akibat konflik di Timur Tengah.

Eddy mengatakan, satu minggu setelah penyerangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran, harga minyak melonjak lebih dari 30 persen ke angka 107 dolar AS per barrel. Kenaikan yang sangat cepat dan drastis akan membebani APBN untuk waktu yang sulit diprediksi.

Eddy menjelaskan, implikasi kenaikan harga minyak mentah bagi Indonesia cukup menantang mengingat kebutuhan migas nasional adalah 1 juta barrel per hari.

Menurut dia, beban impor migas menjadi semakin berat ketika harga minyak mentah naik secara signifikan dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar melemah.

“Apalagi harga minyak mentah pada asumsi makro APBN adalah USD 70, dan defisit terhadap PDB di angka 2.68 persen, maka dengan kenaikan harga migas di atas USD 100 per barel, kemungkinan defisit anggaran bisa tembus di atas 3.6 persen, sebagaimana diungkapkan pejabat di Kementerian Keuangan," kata Eddy kepada wartawan, Senin (9/3/2026).

Diketahui, serangan pesawat tak berawak dilancarkan Iran ke sejumlah negara Teluk, serta lokasi-lokasi tertentu di beberapa negara regional yang menjadi tempat pangkalan AS, terutama Qatar, Uni Emirat Arab, dan Bahrain.

Sejauh ini, serangan Iran telah menghantam Bahrain, Irak, Yordania, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Di dalam Iran, Bulan Sabit Merah Iran melaporkan bahwa setidaknya 201 orang tewas dan 747 luka-luka akibat serangan AS-Israel sejak Sabtu.