Bangun Ibu Kota Baru, Pemerintah Siapkan Dana Rp150 T dari Aset Negara

Bambang mengatakan sumber dana Rp150 triliun tersebut berasal dari APBN yang berupa pengelolaan aset negara, seperti gedung kantor pemerintahan di Jakarta. Penghitungan potensi sumber dana baru tersebut masih kasar, sehingga pemerintah masih melakukan pemetaan potensi aset di kantor-kantor pemerintahan.

"Kami lakukan pemetaan potensi aset di (Jalan) Medan Merdeka dan Kuningan, Sudirman, Thamrin perkiraan Rp150 triliun, itu belum semua. Masih ada aset pemerintah pusat di luar area itu, perkiraan kasar ini bisa menambal kebutuhan APBN, karena dari rancangan awal kita," kata dia di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (6/8).

Menurut Bambang, semula penghitungan sumber dana dari aset kantor pemerintahan diperkirakan hanya Rp93 triliun. Namun, apabila bisa mendapatkan Rp150 triliun, maka bisa menutupi pengeluaran APBN untuk ibu kota baru.

"Artinya, kalau kita bisa mendapatkan pemasukan Rp150 triliun, kita bisa menutupi seluruh kebutuhan pengeluaran yang memang harus dari APBN. Ya bangun Istana, pangkalan TNI, semua harus APBN, demikian juga kebutuhan rumah dinas," ucap dia.

Mengenai apakah sumber dana tersebut bisa bertambah ke depannya, Bambang membenarkan hal itu. Menurut dia, penghitungan Rp150 triliun hanya dari beberapa tempat, bila dihitung secara keseluruhan, sumber dana bisa lebih dari itu.

"Masih bisa (bertambah), karena saya baru ambil dari lokasi yang terbatas," kata dia.

Untuk pengelolaan aset, Bambang memaparkan, bisa melalui sewa atau kerja sama langsung. Bisa juga dengan menjual aset tersebut.

"Bisa sewa, bisa yang kerja sama langsung, jadi join venture. Bisa juga kalau ya dijual atau model dengan dijual dengan kompensasi, dia harus bangun fasilitas di ibu kota baru," tutur Bambang.