Banjir Sumatra Telan 25 Desa, Mendagri: Jangan Dibangun Kalau Rawan

08 Jan 2026, 16:01 WIB

Mendagri Tito Karnavian (kiri) dan Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon (kanan) dalam jumpa pers rehabilitasi banjir Sumatra. (IDN Times/Amir Faisol)

Intinya sih...

Selain bantuan uang, pemerintah juga membuka peluang memberikan bantuan PKH selama enam bulan bagi warga terdampak banjir bandang dan longsor Sumatra.
Tito menegaskan 25 desa yang hilang sebaiknya tidak dibangun kembali di lokasi lama apabila dinilai rawan secara geologis.
Proses relokasi memerlukan kesiapan lahan serta waktu, sehingga diperlukan koordinasi yang cepat dan terintegrasi antarinstansi.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana untuk wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, Tito Karnavian mengungkapkan, terdapat 25 desa hilang disapu bersih banjir bandang dan longsor Sumatra. Data tersebut, tersebar di dua provinsi, yakni Sumatra Utara dan Aceh.

Tito menjelaskan, pemerintah telah menyusun beberapa skenario menyikapi temuan ini. Pertama, warga di 25 desa tersebut terpaksa harus direlokasi ke tempat lain apabila daerahnya tidak bisa direkonstruksi karena kondisi daerah tersebut rawan bencana.

Hal itu disampaikan Tito Karnavian dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) usai menggelar rapat perdana setelah mendapatkan penugasan memimpin rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana banjir dan longsor di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.

"Kalau hilangnya itu memang sudah tidak bisa lagi, otomatis kan harus direlokasi. Mereka harus dipindahkan, dan kita akan tentu harus nyari satu, nyari tempat untuk relokasi desa itu," kata Tito di Kemendagri, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

1. Pemerintah siapkan bantuan bagi warga terdampak

Mendagri Tito Karnavian (kiri) dan Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon (kanan) dalam jumpa pers rehabilitasi banjir Sumatra. (IDN Times/Amir Faisol)

Selain itu, Tito mengatakan, opsi kedua warga bisa pidah ke desa lain secara mandiri. Namun, pemerintah akan memberikan uang bantuan sebesar Rp60 juta ditambah bantuan kebutuhan perabotan rumah tangga Rp3 juta, dan bantuan pengembangan ekonomi Rp5 juta.

"Atau mungkin kedua, bisa saja yang bersangkutan tidak ingin relokasi tapi dia pindah ke tempat yang dia pilih sendiri," kata Tito.

Selain bantuan-bantuan tersebut, pemerintah membuka peluang untuk memberikan bantuan PKH selama enam bulan bagi warga terdampak banjir bandang dan longsor Sumatra.

2. Jangan dibanguan ulang di daerah asal

Mendagri Tito Karnavian usai melepas 1.138 Praja IPDN ke Aceh Tamiang (IDN Times/Maya Aulia Aprilianti)

Lebih jauh, Tito menegaskan, 25 desa yang hilang akibat banjir bandang dan longsor tersebut sebaiknya tidak dibangun kembali di lokasi lama apabila secara geologis dinilai rawan. Relokasi dinilai menjadi langkah paling aman untuk mencegah risiko bencana berulang.

Menurut Tito, hilangnya sebuah desa bisa disebabkan oleh berbagai faktor alam seperti longsor maupun banjir bandang. Meski kondisi lokasi terdampak terlihat telah kering, potensi bencana tetap bisa terjadi jika masyarakat kembali bermukim di wilayah tersebut.

“Kalau memang secara geologis rawan, ya jangan di situ lagi. Kan hilangnya itu bisa saja terjadi longsor atau terjadi banjir bandang ya, kemudian sudah kering. Tapi kalau kembali ke situ lagi, mungkin kalau ada kejadian lagi, mudah-mudahan nggak, bisa rawan lagi,” ujar Menteri Dalam Negeri tersebut.

3. Relokasi membutuhkan kesiapan lahan dan waktu

Mendagri Tito Karnavian (kiri) dan Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon (kanan) dalam jumpa pers rehabilitasi banjir Sumatra. (IDN Times/Amir Faisol)

Kendati, Tito menekankan, proses relokasi membutuhkan kesiapan lahan serta waktu, sehingga diperlukan koordinasi yang cepat dan terintegrasi antarinstansi. Pemerintah menargetkan proses koordinasi relokasi dapat dilakukan secepat mungkin.

Tito menjelaskan, pembangunan hunian sementara akan berjalan bersamaan dengan perencanaan dan pembangunan hunian tetap. Langkah ini dilakukan agar masyarakat tidak terlalu lama tinggal di tempat penampungan darurat.

Adapun, terkait hunian tetap, pemerintah menyiapkan tiga skema pembangunan. Skema pertama melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebagai koordinator utama. Skema tersebut juga akan didukung oleh Danantara serta pola gotong royong dari berbagai pihak.

"Jadi ya kalau kita tentunya ingin secepat mungkin koordinasi dilakukan. Kalau bisa sebelum 3 bulan, 3 bulan kita lakukan. Tapi kita tahu target pembangunan untuk Huntara kan hunian sementara bagi yang hilang dan lain-lain kan 3 bulan," kata Tito Karnavian.