Bantah Ada Joki Pantarlih, KPU Jakarta: Salah Paham, Itu Ketua RT

Fahmi mengatakan, sebenarnya hanya terjadi kesalahpahaman petugas di lapangan. Di mana petugas Pantarlih melakukan proses coklit dengan ditemani Ketua RT, bukan joki.

"Yang ada adalah teman-teman Pantarlih ini ditemani sama Ketua RT setempat, sehingga ada kesalahpahaman antara pengawas di bawah dengan Pantarlih kami," tuturnya.

Selain itu, Fahmi juga menyinggung munculnya dugaan ada petugas Pantarlih ilegal di Jakarta karena tak bisa menunjukkan Surat Keterangan (SK). Padahal, petugas Pantarlih dilengkapi dengan atribut dan identitas.

"Kami agak sesalkan ya ketika misalnya Pantarlih kami dianggap ilegal ketika tidak dapat menunjukkan SK-nya. Di dalam juknis itu memang teman-teman Pantarlih dibekali dengan atribut, atribut ini bagian dari identitas Pantarlih. Ada topi, rompi ada ID Card sebagai tanda pengenal, itulah yang menjadi identitas Pantarlih kami," imbuhnya.

Sebelumnya, Bawaslu DKI Jakarta mengaku menemukan dugaan adanya Pantarlih yang menggunakan joki, untuk melakukan coklit pemilih Pilkada 2024. Pantarlih melimpahkan tugasnya kepada orang lain.

Kasus tersebut disampaikan Bawaslu DKI Jakarta dalam hasil pengawasan data pemilih yang dilakukan sejak 24 Juni sampai 7 Juli 2024. Bawaslu menyebut, ada empat kasus Pantarlih yang memakai joki coklit di tiga kecamatan yakni Senen, Tanjung Priok, dan Kebayoran Lama.

Komisioner Bawaslu DKI Jakarta, Burhanuddin, memastikan pihaknya sudah menyampaikan saran perbaikan kepada KPU DKI Jakarta. Hal itu disampaikan agar Pantarlih dapat menjalankan tugasnya sesuai tata cara dan prosedur yang diatur dalam Peraturan KPU (PKPU).

"Kami sudah sampaikan saran perbaikan ke KPU DKI Jakarta terkait tata cara dan prosedur yang dianggap tidak sesuai dengan PKPU pemutakhiran data pemilih," kata dia kepada IDN Times, Senin (15/7/2024).