Benny K Harman Curiga Mahfud Punya Motif Ingin Singkirkan Menkeu

28 Mar 2023, 16:05 WIB

Menko Polhukam Mahfud MD (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi III DPR, Benny K. Harman, meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, berani buka-bukaan terkait pernyataannya soal dugaan transaksi mencurigakan Rp349 triliun di pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Benny menyebut bila Mahfud tidak mampu mempertanggung jawabkan apa yang sudah ia sampaikan ke publik, maka tidak bisa dicegah persepsi bahwa mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut menggunakan isu tersebut demi kepentingan politik.

"Kalau dia tidak menjelaskan ke publik secara jelas dan transaparan apa yang telah disampaikannya, maka dengan kata lain saya sampaikan waktu itu Beliau punya motif dan maksud politik," ungkap Benny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (28/3/2023).

Politikus Partai Demokrat itu juga meminta Mahfud dalam rapat kerja yang digelar pada Rabu besok, membuktikan dugaan transaksi mencurigakan itu betul-betul terjadi. Bila memang betul terjadi, Benny mempertanyakan mengapa laporan tersebut tidak diproses.

"Padahal, Pak Mahfud itu (menjabat) Ketua Komite Nasional Tindak Pencegahan dan Pemberantasan TPPU sekaligus Menko Polhukam. Jadi, ini maksudnya apa? Kalau ada transaksi-transaksi yang diduga melibatkan hasil tipikor (Tindak Pidana Korupsi), TPPU wajiblah itu disampaikan kepada aparat penegak hukum (APH), entah itu polisi, jaksa, atau KPK," tutur dia.

Tujuannya, kata Benny, supaya masalah penegakan hukumnya tidak mandek. Ini bukan kali pertama Benny menuding Mahfud memiliki motif politik dengan membocorkan dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun ke ruang publik. Sebelumnya, kata dia, dalam rapat kerja bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 21 Maret 2023, Benny juga menuding Kepala PPATK Ivan Yustiavandana memiliki motif serupa.

Bahkan, Benny juga menuding Mahfud memiliki motif untuk menyingkirkan Menteri Keuangan Sri Mulyani atau tokoh-tokoh tertentu di Kementerian Keuangan. Apalagi berdasarkan penjelasan Ivan, transaksi mencurigakan Rp349 triliun tak semuanya terjadi di Kemenkeu.

"Apakah dia punya motif untuk menyingkirkan Sri Mulyani atau menyingkirkan tokoh-tokoh terrtentu? Atau apa? Saya rasa pertanyaan saya dalam batas yang masuk akal ya kan?" tanya dia.

Apa dasar Benny menyatakan Mahfud memiliki motif ingin singkirkan Sri Mulyani?

1. Benny mempertanyakan apakah Mahfud pernah laporkan ke presiden soal dugaan transaksi mencurigakan

Anggota Komisi III DPR Benny K. Harman (ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo)

Lebih lanjut, Benny juga mempertanyakan Mahfud apakah sebagai pembantu presiden, ia pernah melaporkan dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun kepada Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Sebab, Jokowi wajib tahu.

"Jangan lupa, Pak Mahfud itu pembantu presien. Dia bukan presiden. Omongan Pak Mahfud yang kena dampaknya adalah presiden. Tindakan Mahfud yang kena dampaknya itu adalah pemerintah," kata dia.

Oleh karena itu, apabila tidak ada kejelasan tentang pernyataannya terkait dugaan transaksi mencurigakan Rp349 triliun, maka bukan tidak mungkin pernyataan tersebut dapat mengganggu stabilitas keuangan negara.

"Berarti, selama ini banyak dana-dana yang beredar itu ilegal dong? Kami sebagai DPR ingin tahu dari mana saja asal dana itu. Asal-usulnya seperti apa? Lembaganya mana saja? Individunya siapa? perusahaannya apa? Jadi, jangan sembarangan," tutur dia.

2. Benny minta pemerintah tak menganggap DPR sebagai pesuruh

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD. (www.instagram.com/@mohmahfudmd)

Dalam kesempatan itu, Benny juga mewanti-wanti pemerintah bahwa DPR dan pemerintah posisinya sejajar. Dia terlihat kesal ketika Mahfud menyebut ia siap adu logika dan kesetaraan dalam rapat kerja pada Rabu besok.

"Siapa yang bilang kita gak pernah menganggap pemerintah. Tapi kita juga minta pemerintah jangan menganggap DPR itu sebagai pesuruhnya," ujar dia.

Menurut Benny, di antara pemerintah dan parlemen perlu dibangun rasa saling menghargai dan menghormati posisi masing-masing. "Makanya, saya tanya apakah Mahfud mengatakan ini sudah sepengetahuan presiden. Itu yang nanti mau dibahas dalam rapat yang akan datang ini," katanya.

Dalam rapat kerja dengan PPATK, Benny termasuk salah satu anggota DPR yang mempertanyakan kewenangan Mahfud membuka laporan lembaga intelijen keuangan itu ke ruang publik. Menurut UU Nomor 8 Tahun 2010 yang dikutipnya, laporan tersebut hanya boleh diungkap ke presiden dan DPR.

3. Benny bakal hadiri rapat kerja dengan Menko Polhukam pada Rabu besok

Anggota Komisi III dari fraksi Partai Demokrat, Benny K. Harman (www.demokrat.or.id)

Lebih lanjut, Benny memastikan, ia akan hadir di dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR serta Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU pada Rabu besok. Ia kembali mendesak Mahfud agar dalam rapat kerja besok, semua penjelasan disampaikan detail.

"Saya mohon Pak Mahfud jangan mundur satu langkah. Jangan demi menjaga kursi, dia mencla-mencle. Kalau dia berani, kalau mau omongannya sesuai. Harus berani dong melepas kenyamananmu demi kebenaran dan untuk Indonesia bersih," kata dia.

Komisi III DPR, kata Benny, bakal mendukung penuh Mahfud seandainya memang betul ditemukan transaksi mencurigakan senilai ratusan triliun itu. Rapat kerja dengan Komisi III rencananya bakal digelar pada Rabu besok pukul 14.00 WIB.