Beredar Surat Ajakan Laksanakan Pam Swakarsa ke Ormas, Ini Kata TNI

03 Sep 2025, 11:30 WIB

Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah di Mabes TNI. (Dokumentasi Puspen TNI)

Jakarta, IDN Times - Mabes TNI buka suara soal surat berisi instruksi kepada organisasi kemasyarakatan untuk melakukan pengamanan masyarakat swakarsa di seluruh wilayah Indonesia. Instruksi itu diketahui dari edaran surat nomor INST-201/PP/GM FKPPI/A.4/IX/2025 yang ditujukan kepada pengurus pusat generasi muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri pada 1 September 20-2025.

Dokumentasi tertulis itu ditujukan kepada pimpinan pengurus cabang, daerah, rayon dan GM FKKPI Se-Indonesia.

"Menindaklanjuti perintah Asisten Teritorial Panglima TNI (Aster Panglima TNI) terkait pelaksanaan Pam Swakarsa di seluruh Indonesia, maka pengurus pusat GM FKPPI menginstruksikan satu, melaksanakan Pam Swakarsa bersama TNI sebagai wujud pengabdian nyata organisasi resmi binaan TNI dan Polri," demikian isi surat yang diteken oleh Ketua Umum PP GM FKPPI, Dwi Rianta Soerbakti, dikutip pada Rabu (3/9/2025).

Selain itu, PP GM FKPPI diminta berkoordinasi resmi dengan jajaran TNI yang ada di wilayah masing-masing. Poin ketiga, di dalam surat tersebut yakni menggerakkan kader GM FKPPI di seluruh tingkatan dengan semangat solid, kuat, dan militan.

"Ini merupakan bentuk tanggung jawab anak biologis TNI-Polri yang mewarisi disiplin, loyalitas dan militansi," demikian isi surat itu.

Pengurus Pusat GM FKPPI juga meminta kepada para pengurus di daerah agar menyusun laporan pelaksanaan yang memuat jumlah personel, bentuk koordinasi, dokumentasi foto kegiatan serta catatan khusus atau kendala. Beredarnya surat instruksi itu menjadi perbincangan di media sosial. Publik terkejut lantaran aktivitas pam swakarsa pernah dilakukan untuk mengatasi tindak kerusuhan pada 1998.

"Kalau mau Orba jangan nanggung-nanggung. Here we go again after 27 years. The revival of Pamswakarsa," kata seorang warganet.

Lalu, apa kata TNI mengenai surat edaran instruksi kepada ormas tersebut?

1. Mabes TNI benarkan Aster Panglima TNI ajak masyarakat untuk ikut pam swakarsa

Surat edaran berisi perintah dari Asisten Teritorial Panglima TNI kepada sejumlah ormas untuk melakukan pamswakarsa. (Dokumentasi Istimewa)

Ketika dikonfirmasi, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah membenarkan adanya surat edaran dari Aster Panglima TNI kepada ormas untuk melakukan pam swakarsa. Namun, ia menekankan sifatnya hanya imbauan dan ajakan.

"Saya sampaikan bahwa itu himbauan atau ajakan TNI untuk ikut serta dalam pengamanan lingkungan sekitar. Jadi, itu benar, TNI melalui Aster Panglima TNI mengajak organisasi kemasyarakatan termasuk GM FKPPI untuk ambil bagian dalam pengamanan masyarakat swakarsa," ujar Freddy pada Rabu (3/9/2025).

Tujuan GM FKPPI diajak melakukan pam swakarsa untuk membantu pengamanan wilayah. TNI, kata Freddy, mendorong partisipasi aktif masyarakat dan ormas untuk turut serta menjaga kondusivitas lingkungan masing-masing melalui kegiatan positif.

"Seperti memberikan imbauan, mendukung ketertiban, melaksanakan patroli atau ronda serta memperkuat persaudaraan di tengah masyarakat," imbuhnya.

2. TNI sebut keterlibatan ormas bukan pengganti peran aparat keamanan

Ilustrasi patroli skala besar yang dilakukan prajurit TNI AD di Kota Jakarta. (Dokumentasi TNI AD)

Freddy menggarisbawahi bentuk keterlibatan anggota ormas di dalam Pam Swakarsa bukan berarti menggantikan peran aparat keamanan. Hal itu, kata jenderal bintang dua dari kesatuan marinir tersebut merupakan sinergi dan kolaborasi demi menciptakan suasana aman serta harmonis.

"Setiap kegiatan yang melibatkan elemen masyarakat juga selalu berada dalam koordinasi dengan TNI, Polri dan aparat terkait sehingga tetap sesuai koridor hukum dan menjaga semangat persatuan bangsa," tutur dia.

3. Pam Swakarsa dikritik karena akan kembalikan Indonesia ke era Orba

ilustrasi kerusuhan 1998 (ANTARA FOTO/Irwansyah Putra)

Pemberlakukan pam swakarsa juga sempat dilakukan ketika menangani pandemik COVID-19 oleh Polri. Langkah itu dikritik oleh berbagai pihak, termasuk Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras). Mereka menilai upaya menghidupkan kembali Pam Swakarsa akan mengembalikan Indonesia ke era Orde Baru yang otoriter.

Pam Swakarsa merupakan bentuk pengamanan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengamankan lingkungan masing-masing. Pembentukannya bersamaan dengan diadakannya Sidang Istimewa (SI) MPR 1998.

Panglima ABRI kala itu, Jenderal TNI Wiranto, menyatakan, kehadiran Pam Swakarsa dibutuhkan untuk mengamankan SI MPR dari pihak-pihak yang ingin menggagalkannya. Namun, dalam perjalanannya, konflik berdarah antara Pam Swakarsa dengan mahasiswa dan kelompok masyarakat tak bisa dihindarkan. Sejumlah anggota Pam Swakarsa mengaku telah diajak seseorang yang tak mereka kenal.