Berpotensi Raup Rp2 T per Tahun, ICW Minta KPK Pantau 1.179 SPPG Polri

Jakarta, IDN Times - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka datang untuk meminta KPK memberikan atensi khusus terhadap 1.179 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Polri.

"Kami dari Indonesia Corruption Watch hadir ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tapi untuk kali ini bukan untuk melakukan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi. Kami mengirimkan surat ke Deputi Pencegahan dan Monitoring. Adapun isi dari surat tersebut, kami memberikan surat yang meminta Deputi untuk memberikan atensi lebih kepada mekanisme pengelolaan SPPG yang sekarang dimiliki oleh Polri," ujar Staf Divisi Advokasi ICW, Yassar Aulia di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/2/2026).

Yassar mengatakan, ICW menemukan SPPG Polri dikelola melalui perantara, yakni Yayasan Kemala Bhayangkari. Berdasarkan penelusuran ICW, yayasan tersebut punya banyak cabang hingga ke tingkat daerah.

"Jadi kalau kita hitung ada 490 Polres dan ada 34 Polda. Kalau kita lihat dari website-nya Yayasan Kemala Bhayangkari itu ada sekitar 419 yayasan," ujarnya.

"Jadi kami menengarai bahwa berdirinya ribuan SPPG ini dikelola oleh Yayasan Kemala Bhayangkari tingkat daerah. Dan ini sangat banyak dan pengurusnya berbeda-beda begitu," lanjutnya.

Selain itu, ICW juga menyorot insentif Rp6 juta setiap harinya selama 313 hari selama setahun. Berdasarkan hitungan ICW, maka Yayasan Kemala Bhayangkari akan mendapatkan sampai Rp2 triliun dalam setahun.

"Jadi kalau menurut kalkulasi kami, estimasi kalau misalkan memang betul ada 1.179 SPPG dan itu semua dikelola oleh Yayasan Kemala Bhayangkari, uang yang berputar dari insentif saja untuk dalam satu tahun itu bisa sampai Rp2 triliun. Jadi itu di luar dari dana operasional dan dana yang awal diberikan oleh BGN sekitar Rp500 juta," ujarnya.

Diketahui, Polri membangun 1.179 SPPG serta 18 Gudang ketahanan Pangan di Indonesia. Pembangunan ini termasuk di kawasan Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T).

Di tahun 2026 ini Polri akan kembali membangun 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Untuk mendukung keamanan MBG, kata dia, 201 SPPG Polri telah memiliki Sertifikat Laik Higienis Sanitasi.

Sementara 119 SPBG Polri memiliki Sertifikat Halal dan 147 SPPG Polri telah memiliki Sertifikat Uji Laboratorium Air.