Bersua Ketua DPD, Andika Dukung Aparat Tak Represif pada Demo 11 April

09 Apr 2022, 19:47 WIB

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa temui Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) LaNyalla Mattalitti di rumah dinas pada Sabtu, 9 April 2022 (www.instagram.com/@dpdri)

Jakarta, IDN Times - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa agar aparat militer yang bakal ikut mengamankan aksi demo 11 April 2022 tidak bersikap represif. Hal itu disampaikan LaNyalla ketika disambangi Andika di Rumah Dinas Ketua DPD, Sabtu (9/4/2022).

Menurut LaNyalla, aksi demo tidak hanya akan terjadi di Jakarta saja. Aksi serupa juga akan terjadi di sejumlah daerah di tanah air. Demonstrasi yang menuntut agar Presiden Joko "Jokowi" Widodo menyampaikan penolakan untuk maju lagi di pemilu 2024, kata LaNyalla, merupakan bagian dari proses demokrasi.

Di dalam pertemuan itu, Andika mengaku sepakat dengan pernyataan LaNyalla agar aparat keamanan tidak represif dalam menghadapi aksi mahasiswa.

"Kami berterima kasih sudah diingatkan oleh Ketua DPD. Memang pasukan kami sudah di-BKO (Bawah Kendali Operasi) ke Polda dan Polres untuk mengantisipasi aksi. Tetapi, kami tegaskan kepada seluruh jajaran TNI agar tetap disiplin dan bersikap sesuai tugas pokok serta kewenangannya," kata Andika seperti dikutip dari keterangan tertulis DPD pada hari ini.

Namun, mantan Kepala Staf TNI AD (KSAD) itu juga meminta kepada mahasiswa agar tidak merusak fasilitas umum dan infrastruktur yang ada.

"Karena bila itu yang terjadi, kita semua yang rugi. Suara rakyat pasti didengar oleh pemerintah, termasuk suara dari Pak Ketua DPD RI yang merupakan tokoh di negeri ini," ujar dia.

Berapa banyak personel keamanan yang dikerahkan oleh Polri untuk mengantisipasi aksi demo pada 11 April 2022?

1. Polda Metro Jaya mengaku belum terima pengajuan izin demo mahasiswa

IDN Times/Yuda Almerio

Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia (SI) Kaharuddin HSN DM mengatakan, diharapkan ada 1.000 mahasiswa yang akan ikut turun ke jalan dan menuntut Presiden Joko "Jokowi" Widodo tak maju lagi di pemilu 2024. Namun, demo yang diinisiasi BEM SI itu terancam dibubarkan aparat kepolisian.

Polda Metro Jaya mengaku hingga Jumat, 8 April 2022 belum menerima surat pengajuan izin untuk berunjuk rasa. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan mengatakan, personel kepolisian berhak membubarkan demo bila tidak ada izin.

"Itu sesuai dengan ketentuan di dalam UU nomor 9 tahun 1998 pasal 18 soal demo atau unjuk rasa yang tidak mendapat izin dari kepolisian, maka dapat dibubarkan," kata Zulpan di kantor Polda Metro Jaya.

Ia menambahkan, lantaran hingga Jumat kemarin belum ada pengajuan surat izin untuk aksi demo 11 April, maka pihaknya melarang pihak manapun berunjuk rasa pada Senin depan. Ia pun meminta kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dengan seruan demo pada 11 April 2022. Apalagi rencananya yang akan berunjuk rasa tidak hanya mahasiswa tetapi juga pelajar STM.

"Kami tidak bisa sampaikan ada kelompok yang akan turun, karena tidak ada pemberitahuan ke kami. Termasuk kelompok STM dan sebagainya (yang akan ikut unjuk rasa), ini tidak ada. Oleh sebab itu masyarakat jangan percaya dengan itu," katanya menambahkan.

2. BEM SI bakal mengajukan enam tuntutan kepada pemerintahan Jokowi

IDN Times/Yuda Almerio

Sementara, Kahar membantah adanya poster yang berisikan tuntutan mahasiswa agar Jokowi mundur. Mereka menyadari ada begitu banyak pihak yang dapat menumpang dalam aksi unjuk rasa mahasiswa. Tetapi, mereka akan tetap pada enam tuntutan yang sudah pernah disampaikan sejak 28 Maret 2022 lalu.

Keenam tuntutan BEM SI itu yakni pertama, meminta Jokowi bersikap tegas soal wacana penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode. Menurut mereka, wacana itu sangat jelas mengkhianati konstitusi negara.

Kedua, meminta agar Jokowi menunda dan mengkaji ulang UU IKN. Ketiga, BEM SI mendesak Jokowi untuk menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat.

Sementara tuntutan keempat, BEM SI mendesak Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait. Kelima, BEM SI mendesak untuk menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di Indonesia.

Keenam, menuntut Jokowi untuk berkomitmen penuh menuntaskan janji-janji kampanye di sisa masa jabatannya.

"Hati-hati, ini akan menjadi gelombang (aksi) pertama untuk gelombang-gelombang (unjuk rasa) berikutnya. Apalagi bila pemerintah terus membuat kebijakan nyeleneh. Jadi, kami tetap dengan enam tuntutan kami tersebut," ujar Kahar.

3. Ketua DPD juga sudah telepon Kapolri dan minta tak bersikap represif

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), LaNyalla Mattalitti ketika bertemu dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di kediaman dinasnya pada Sabtu, 9 April 2022. (www.instagram.com/@dpdri)

Sementara, LaNyalla menjelaskan kepada Andika bahwa aspirasi mahasiswa merupakan arus yang tidak bisa dibendung. Hal itu dipicu sikap pemerintah yang tidak menyetop wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Apalagi wacana itu bergulir di saat harga-harga kebutuhan pokok tengah meroket.

"Adik-adik mahasiswa ini sebagai saluran dari suara rakyat. Itu harus dihargai dan diterima dengan baik," ungkap LaNyalla.

Maka, ia mewanti-wanti kepada aparat keamanan agar tidak bersikap represif kepada mahasiswa hanya karena menyuarakan aspirasinya. LaNyalla mengaku, sudah menelepon Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Purnomo untuk memastikan aparat kepolisian tak bersikap represif.

"Saya sudah telepon langsung Kapolri. Saya minta agar aparart kepolisian jangan represif terhadap aksi demonstrasi penyampaian sikap dan pendapat," ungkap senator yang berasal dari Jawa Timur itu.