Bertemu Dubes Uni Eropa, Moeldoko Bahas Ekonomi Hijau Hingga Sawit

Moeldoko juga menyampaikan isu ekonomi hijau menjadi salah satu prioritas Presidensi G20 Indonesia pada 2022. Dubes Uni Eropa Vincent Piket mengapresiasi langkah baik Indonesia, terutama karena kebijakan pro lingkungan ini sejalan dengan visi Uni Eropa.

Dalam pertemuan ini juga dibahas isu penolakan Uni Eropa terhadap kelapa sawit Indonesia yang sebelumnya sempat berkembang. Moeldoko yang juga sebagai Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) meyakinkan bahwa Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat melalui program peremajaan sawit rakyat.

Kebijakan ini akan menjamin kelapa sawit yang lebih berkelanjutan dan berkualitas dan mengurangi risiko pembukaan lahan baru secara ilegal. Program peremajaan yang disubsidi oleh pemerintah ini dikhususkan bagi perkebunan rakyat dengan kepemilikan lahan paling banyak 4 hektar per petani.

Moeldoko menegaskan kebijakan ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah terhadap petani kecil di sektor sawit.

“Karena kalau masyarakat tidak memiliki kegiatan kelapa sawit, dia justru akan merusak hutan," ujar Moeldoko.

Dubes Vincent Piket mengatakan Uni Eropa tidak pernah menutup pintu ekspor minyak kelapa sawit dari Indonesia. Sebab 20 persen impor minyak kelapa sawit di Uni Eropa masih bergantung pada Indonesia. Uni Eropa juga masih berkomitmen memberlakukan tarif rendah bagi Indonesia terkait ekspor impor CPO.

“Uni Eropa sedang melakukan riset kembali tentang minyak kelapa sawit, kedelai, biji canola, gula dan lain sebagainya. Kita sedang menunggu hasilnya. Kalau diperlukan agar kebijakannya dirubah, kami akan mengubahnya,” kata Vincent.

Sebelumnya, dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Presiden Joko "Jokowi" Widodo juga menyampaikan komitmen Indonesia pada ekonomi hijau. Dia mengungkapkan, dalam presidensi G20 yang akan digelar di Indonesia pada 2022 dengan tema “Recover Together, Recover Stronger”, Indonesia akan berupaya agar G20 dapat bekerja untuk kepentingan semua.

Kepentingan yang ia maksud untuk negara maju dan berkembang, utara dan selatan, negara besar dan kecil, negara kepulauan dan pulau kecil di Pasifik, serta kelompok rentan yang harus diprioritaskan.

“Inklusifitas adalah prioritas utama kepemimpinan Indonesia. Inilah komitmen Indonesia untuk membuktikan no one left behind. Ekonomi hijau dan berkelanjutan juga akan menjadi prioritas. Indonesia paham bahwa Indonesia memiliki nilai yang strategis dalam isu perubahan iklim. Untuk itulah kami terus bekerja memenuhi komitmen kami,” ucap Jokowi seperti ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (23/8/2021).

Tak hanya itu, Jokowi juga mengklaim deforestasi di Indonesia turun signifikan.

“Pada tahun 2020, Indonesia telah berhasil menurunkan kebakaran hutan sebesar 82 persen dibanding tahun sebelumnya. Laju deforestasi turun signifikan, terendah dalam 20 tahun terakhir,” ujar Jokowi.

Dalam sidang PBB tersebut, Jokowi juga menegaskan tentang komitmen Indonesia terhadap ketahanan iklim. Menurutnya, pemerintah Indonesia telah mencanangkan transformasi menuju energi baru dan terbarukan.

“Komitmen Indonesia terhadap ketahanan iklim, pembangunan yang rendah karbon, serta teknologi hijau sudah jelas dan tegas,” kata Jokowi.