Jokowi Targetkan Berantas Tuntas Kemiskinan Ekstrem di 2024
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko 'Jokowi' Widodo menargetkan pemberantasan tuntas kemiskinan ekstrem pada 2024. Pernyataan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto.
Pada 2024, menurutnya, tingkat kemiskinan Indonesia berada pada kisaran 6-7 persen dan kemiskinan kronis berkisar 0-1 persen.
"Tahun depan ditargetkan lebih dari 215 kabupaten/kota dan tahap ketiga 514 kabupaten/kota dan target Pak Presiden di 2024 kemiskinan nol," ujar Airlangga dalam webinar Optimisme Pemulihan Ekonomi 2022 CIMB Niaga, Rabu (29/9/2021).
1. Tahun ini, ada 35 kabupaten/kota masuk target pemberantasan kemiskinan ekstrem
Airlangga memaparkan bahwa tahun ini, ada 35 kabupaten/kota di tujuh provinsi yang masuk dalam target pemberantasan kemiskinan ekstrem. Provinsi-provinsi tersebutyakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Maluku, Papua Barat, dan Papua.
"Penanggulangan kemiskinan ekstrem penting karena Indonesia akan masuk dalam presidensi G-20 di akhir bulan ini sampai tahun depan. Sehingga arahan Pak Presiden kita siapkan road map (pemberantasan kemiskinan ekstrem)," katanya.
2. Road map pemberantasan kemiskinan ekstrem
.jpg)
Dalam pemaparannya, Airlangga menjelaskan sepanjang Juli-Desember 2021, pemerintah menerapkan program pemberantasan kemiskinan ekstrem. Program ini menargetkan tingkat kemiskinan pada level 10,19 persen dan kemiskinan kronis 3,8 persen.
Pada tahun depan, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan pada level 9,2-9,7 persen dan kemiskinan kronis sekitar 3-3,5 persen. Selanjutnya pada 2023-2024, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan pada level 8,5-9 persen dan kemiskinan kronis 2,5-3 persen. Lalu pada 2024, Jokowi menargetkan tingkat kemiskinan pada level 6-7 persen dan kemiskinan kronis 0-1 persen.
3. Tidak bisa pemerintah sendiri, butuh dukungan CSR swasta
Meski demikian, program pemberantasan kemiskinan ekstrem tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Airlangga meminta kepada semua stakeholder terkait bisa membantu program ini, salah satunya melalui program corporate social responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan.
"Semoga dari stakeholder bisa membantu, terutama dari segi korporasi melalui CSR. Kami dorong agar CSR bisa bergerak di wilayah kabupaten/kota tempat sekitar atau kegiatan ekonomi itu berada sehingga kita bisa mengurangi ketimpangan dan kemiskinan," paparnya.
