Jakarta, IDN Times - Sejumlah pegiat media sosial (influencer) mendatangi Gedung DPR RI, Kamis (4/9/2025), untuk mendesak tuntutan 17+8 segera ditindaklanjuti. DPR RI diberi tenggat waktu sampai 5 September 2025 untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut.
Pantauan IDN Times, para pegiat sosial dan koalisi masyarakat sipil tersebut kompak mengenakan setelan kemeja bernuansa pink dan hijau. Mereka membawa poster berisikan tuntutan 17+8. Dalam kesempatan itu, hadir di antaranya Abigail Limuria, Andovi da Lopez, Andhyta F. Utami (Afu) Fathia Izzati, Jovial da Lopez, Jerome Polin, Jerhemy Owen.
Andovi mengatakan, tuntutan 17+8 ini tidak hanya diserahkan ke satu lembaga, tetapi juga menjadi tanggung jawab sejumlah instansi, di antaranya DPR RI, Polri, TNI dan Presiden RI.
Ia pun menyinggung bagaimana DPR RI mengebut RUU Pilkada setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kalau kalian masih ingat, tahun lalu pada 22 Agustus pasca-Putusan MK terkait RUU Pilkada bisa kok dikerjain satu malam saja. Jadi kalau soal speed pekerjaan mereka bisa kok. Luar biasa jikalau ada niatnya," kata Andovi di depan Gerbang Pancasila, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.
Sementara itu, alasan para influencer dan koalisi masyarakat sipil menyerahkan langsung daftar tuntutan itu karena rakyat belum puas dengan janji manis para anggota DPR RI di Senayan.
"Kami ada di sini untuk memberikan tuntutan ini secara formal, secara fisik supaya sudah tidak ada lagi alasan bahwa belum dimasukkan lewat jalur formal dan kami mau mengingatkan bahwa kami belum puas dengan janji, dengan rencana, dengan kata-kata akan, dengan kata-kata meminta, kami ingin bukti konkret, kami ingin progres yang nyata," kata Founder What Is Up Indonesia, Abigail Limuria, dalam kesempatan itu.