Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di salah satu sekolah wilayah Kota Yogyakarta. (IDN Times/Tunggul)
Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di salah satu sekolah wilayah Kota Yogyakarta. (IDN Times/Tunggul)

Intinya sih...

  • BGN sumbang 48 persen dari total kejadian keracunan pangan

  • 13.371 orang alami gangguan kesehatan akibat MBG

  • MBG dapat 50 persen sentimen negatif publik

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menyebut, hingga saat ini pihaknya berhasil memproduksi sekitar 1,8 miliar porsi makan bergizi gratis (MBG). Menurutnya dari jumlah produksi tersebut, program MBG relatif berjalan dengan baik dan lancar.

"Sampai hari ini kita sudah produksi total 1,8 miliar porsi makan. Dan Alhamdulillah sebagian besar berjalan dengan sangat baik," kata dia dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/11/2025).

1. BGN sumbang 48 persen dari total kejadian keracunan pangan

Penanganan siswa keracunan MBG di MTS Al Khalifah. (IDN Times/Rizal Adhi Pratama)

Dalam kesempatan itu, Dadan memaparkan data kejadian keracunan makanan yang terjadi di Indonesia. Hingga hari ini, total ada 441 kasus keracunan pangan yang disebabkan dari berbagai faktor. Dari jumlah itu, 211 di antaranya merupakan kasus keracunan akibat MBG.

"Terkait berbagai kejadian tanah air, khususnya keracunan pangan di indonesia secara umum total kejadian sampai hari ini ada 441 total kejadian. Di mana MBG menyumbang 211 kejadian atau kurang lebih 48 persen dari total keracunan pangan di Indonesia," ungkap dia.

2. 13.371 orang alami gangguan kesehatan akibat MBG

Penanganan siswa keracunan MBG di MTS Al Khalifah. (IDN Times/Istimewa)

Lebih lanjut, Dadan juga memaparkan data terkait jumlah korban yang alami gangguan kesehatan akibat MBG. Menurut data Kementerian Kesehatan, terdapat 13.371 penerima manfaat yang alami gangguan kesehatan setelah menyantap MBG.

"Dilihat total penerima manfaat yang alami gangguan kesehatan itu yang rawat inap ada 636 kalau di data kami, kalau di Kementerian Kesehatan 638, beda dua tapi kami akan sinkronkan. Kemudian yang rawat jalan di data kami 11.004, di kementerian kesehatan 12.755. Sehingga totalnya kalau berbasis laporan Kementerian Kesehatan itu 13.371 penerima manfaat yang alami gangguan kesehatan akibat MBG," imbuh dia.

3. MBG dapat 50 persen sentimen negatif publik

Puluhan siswa di Kecamatan Sine alami gejala keracunan MBG dilarikan ke puskesmas. IDN Times/Riyanto.

Sebelumnya, Program Makan Gizi Gratis (MBG) mendapat 50 persen sentimen negatif publik, 14 persen netral, dan 36 persen positif. Hal itu berdasarkan data Drone Emprit yang menganalisis sentimen publik terhadap 14 program utama Presiden Prabowo Subianto.

Data Drone Emprit dikumpulkan berdasarkan pantauan X, YouTube, TikTok dan online news pada 20 Oktober 2024-20 Oktober 2025. Isu program utama Prabowo diberitakan dalam 1.059.155 artikel dan disebut dalam 3.599.099 mentions, salah satunya program MBG.

“MBG karena kritik publik mengenai kasus keracunan dan anggaran,” kata Pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi kepada IDN Times, Minggu (9/11/2025).

MBG menjadi program paling kontroversial dan emosional sepanjang tahun pertama pemerintahan. Emosi dominan anger, dipicu kasus keracunan massal dan dugaan pengalihan anggaran pendidikan.

“Narasi positif tetap muncul berkat manfaat sosial bagi siswa kurang mampu dan pembukaan lapangan kerja, menjadikan MBG paling terpolarisasi,” ujar dia.

Fahmi mengatakan, MBG disorot karena statusnya sebagai program andalan Prabowo dengan dampak langsung ke publik serta pelaksanaannya yang masif dan menuai pro-kontra.

MBG menempati posisi kedua dengan interaksi publik tertinggi karena pelaksanaannya memicu polarisasi opini antara apresiasi terhadap tujuannya dan kritik atas pendanaan serta efektivitasnya.

Sedangkan, Pemberantasan Korupsi menjadi program dengan interaksi publik tertinggi, dipicu oleh penangkapan tokoh-tokoh besar dan konten di media sosial yang memicu kemarahan publik.

Editorial Team