Bikin Polarisasi di Pemilu, Algoritma Media Sosial Dikritisi PKN
Jakarta, IDN Times - Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) mengkritisi sistem algoritma yang digunakan media sosial lantaran dianggap jadi salah satu penyebab polarisasi jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PKN Bona Simanjuntak mengatakan, belakangan ini jejaring media sosial justru mengarahkan masyarakat ke arah perselisihan.
"Sadar atau tidak, algoritmanya terkadang mengarah ke situ (perpecahan). Bagi yang seneng kampret, ya seputar kampret terus dapat infonya. Yang senang cebong, cebong terus dapatnya. Ini kan sebenarnya dari algoritma. Kita mengkritisi itu," ujar Bona saat dihubungi IDN Times, Senin (18/7/2022).
1. Pemilu 2024 harus lebih baik ketimbang 2019
Bona mengatakan, seharusnya Pemilu 2019 tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyakarat. Dia mengajak masyarakat untuk belajar dari pengalaman buruk tersebut supaya Pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik, tanpa mengorbankan semangat kebhinekaan.
"Jangan hanya karena pemilihan presiden atau kontestasi politik lainnya itu merambat ke urusan polarisasi atau perpecahan masyarakat," tutur dia.
2. PKN manfaatkan teknologi infomasi digital
Kendati demikian dia mengaku tetap memanfaatkan teknologi informasi pada strategi politik Pemilu 2024 nanti. Terutama teknologi yang dimanfaatkan menggunakan jejaring smartphone.
Selain menggunakan handphone, PKN melakukan model politik konvensional seperti mendekati tokoh masyarakat yang bergabung sebagai kader.
"Terkait dengan strategi bagaimana pkn akan bergerak, justru kita akan banyak menggaet dengan menggunakan teknologi," ucap Bona.
"Pastinya memang berbasis teknologi, menyentuh masuk ke dalam setiap ruang-ruang pemilih menggunakan mobile atau handphone," sambung dia.
3. PKN yakin lolos verifikasi dan jadi peserta Pemilu 2024
Lebih lanjut PKN yakin bakal lolos verifikasi partai politik peserta Pemilu 2024. Bona menjelaskan, secara administrasi partainya sudah melengkapi Sipol. Kemudian syarat parpol lolos jadi peserta pemilu juga sudah dilengkapi, di antaranya angka pengurus di tingkat kabupaten/kota memenuhi 75 persen.
"PKN kalau untuk sampai saat ini kita sudah sangat yakin, karena dalam konteks sipol kita sudah cukup bagus. Dalam konteks perkembangan kita sudah melebihi dari 75 persen untuk persyaratan (kabupaten/kota), bahkan untuk kecamatan kita sudah lebih dari 50 persen," kata Bona.