Biografi Achmad Soebardjo, Penengah Konflik di Detik-detik Kemerdekaan
Jakarta, IDN Times - Sebelum proklamasi kemerdekaan RI terwujud, sempat terjadi ketegangan kala Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu dan meninggalkan Indonesia dalam status quo. Kabar ini membuat para golongan muda mendesak agar proklamasi digelar secepat-cepatnya demi memanfaatkan kesempatan emas. Namun, golongan tua menentang tindakan ini dan memilih agar tidak gegabah dan berakibat fatal.
Ketegangan antardua golongan itu tidak terhindari dalam proses perjuangan kemerdekaan. Proses penculikan tokoh penting, Soekarno dan Moh Hatta pun terjadi dan suasana semakin memanas. Pihak golongan muda terus mendesak sedangkan golongan tua berkukuh menunggu kepastian.
Di tengah ketegangan itulah, Achmad Soebardjo yang menjadi penengah. Dia lalu memberi saran untuk segera menjemput dua tokoh penting yakni Soekarno dan Moh Hatta terlebih dahulu agar proklamasi bisa dilaksanakan. Dia bahkan menjadikan nyawanya sebagai jaminan kepada golongan yang mendesak, bilamana proklamasi gagal dilaksanakan pada 17 Agustus 1945.
Seperti apa biografi Achmad Soebardjo, sang menteri luar negeri pertama Indonesia? Berikut IDN Times telah menghimpun dari berbagai sumber:
1. Anak seorang bangsawan yang berintelektual tinggi
Achmad Soebardjo lahir di Teluk Jambe pada 23 Maret 1896 dari pasangan Wardinah dan Teuku Muhammad Yusuf yang merupakan keturunan bangsawan Aceh. Kakek dari pihak sang ayah adalah seorang Ulee Balang (kepala pemerintahan) dan ulama di Aceh. Awalnya orangtuanya ingin memberi dia nama Teuku Abdul Manaf sesuai dengan keinginan sang ayah, namun ibunya memberi nama Achmad Soebardjo.
Soebardjo adalah seorang intelektual sejak masa remajanya. Hal ini dibuktikan kemampuannya memasuki Hogere Burger School di Jakarta yang merupakan sekolah untuk orang Belanda, Eropa dan kalangan pribumi elite yang hanya orang-orang tertentu. Setelah menyelesaikan pendidikannya beliau kembali menuntut ilmu di Universitas Leiden dan mendapat gelar Meester in de Rechten di bidang perundang-undangan.