BKD: Pegawai Pemprov DKI Wajib Pakai Seragam Saat WFH

21 Agu 2023, 11:49 WIB

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov DKI, Etty Agustijani di Balai Kota, Senin (21/8/2023). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Jakarta, IDN Times - Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov DKI, Etty Agustijani, mengatakan, Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta yang melakukan Work From Home (WFH) harus tetap menggunakan seragam.

Etty mengatakan, selain mengecek lewat absen, pemakaian seragam tersebut untuk memastikan bahwa ASN yang bersangkutan benar bekerja meski dari rumah.

"Kita akan pantau sesuai absen dan (ASN) tetap menggunakan pakaian dinas. Kalau pakai daster sambil goreng, sambil masak, sambil WFH juga gak boleh. Jadi memang kerja di rumah, bukan untuk masak, tapi bekerja di rumah. Harus pakai seragam," tegas Etty, Senin (21/8/2023).

1. Suasana hari pertama WFH, Balai Kota DKI sepi

Suasana kerja saat kebijakan WFH hari pertama ASN Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota, Senin (21/8/2023). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Pantauan IDN Times, pada hari pertama WFH, sejumlah ruangan di Balai Kota DKI tampak sepi. Terlihat hanya beberapa pegawai yang bekerja.

Di ruangan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), sejumlah kursi tampak kosong. Namun di sisi lain juga ada sejumlah pegawai yang bekerja.

"Sebagian pegawai melakukan rapat secara virtual via aplikasi Zoom, baik di kantor maupun di rumah," ujar salah satu ASN, Adam.

2. ASN akan diawasi ketat melalui video call

Suasana kerja saat kebijakan WFH hari pertama ASN Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota, Senin (21/8/2023). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono akan melakukan pengawasan secara ketat terhadap para ASN yang melakukan WFH.

Heru meminta agar tiap atasan untuk mengecek kinerja pegawai melalui video call untuk memastikan mereka bekerja maksimal.

"Pengawasannya gampang, jadi saya meminta kepada atasannya langsung. Dia misalnya jam 10, jam 14, jam 16 telepon, video call," ujar Heru pada awak media di Jakarta Utara, Minggu (20/8/2023).

3. WFH ASN DKI sampai 21 Oktober 2023

Suasana kerja saat kebijakan WFH hari pertama ASN Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota, Senin (21/8/2023). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Sementara, Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko, mengatakan, pelaksanaan uji coba WFH dilakukan dengan persentase kehadiran 50 persen di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, berlaku pada 21 Agustus sampai 21 Oktober 2023 bagi ASN yang melakukan fungsi staf atau pendukung.

"Tidak berlaku pada layanan yang bersifat langsung kepada masyarakat, seperti RSUD, Puskesmas, Satpol PP, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perhubungan, hingga pelayanan tingkat kelurahan," imbuhnya.